Perwakilan Britania Raya Bertemu dengan Taliban di Kabul

London-Kempalan: Perwakilan Britania Raya mengudara ke Kabul pada Selasa (5/10) untuk bertemu dengan beberapa anggota kabinet sementara Taliban. Perwakilan Perdana Menteri Britania Raya, Sir Simon Gass bersama dengan Martin Longed yang merupakan utusan Britania Raya untuk Afghanistan bertemu dengan beberapa pemimpin Taliban untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap penting.

“Mereka bertemu dengan anggota senior Taliban seperti Amir Khan Muttaqi (Menteri Luar Negeri Taliban, Abdul Ghani Baradar (Deputi Perdana Menteri), dan Abdul-Salam Hanafi” ucap juru bicara pemerintah Britania Raya.

Dalam dialog tersebut, mereka berbicara mengenai bagaimana Britania Raya dapat membantu untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Afghanistan serta untuk menjadikan Afghanistan bukan sarang dan landasan peluncuran terorisme. Britania Raya juga ingin menjamin adanya pembukaan jalur aman bagi warga Afghanistan yang ingin segera meninggalkan negaranya.

“Pemerintah terus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membantu dan memastikan adanya jalur aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk secara terus menerus mendukung rakyat Afghanistan.”

Yang tak kalah lebih penting, perwakilan pemerintah Inggris juga membahas masalah perlakuan terhadap minoritas dan hak-hak perempuan juga anak-anak perempuan.

Abdul Qahar Balkhi, salah satu juru bicara Taliban mengatakan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada diskusi mendalam mengenai pembangkitan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara. Ia mengatakan bahwa kedua negara harus membangun sebuah relasi yang konstruktif.

Berbeda klaim dengan pihak Taliban, salah satu koresponden diplomatik dari BBC mengatakan bahwa kedatangan dan adanya diskusi tersebut tidak bisa langsung menjadi justifikasi bahwa Britania Raya akan memberikan pengakuan bagi Afghanistan.

Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson juga sebelumnya pernah mengatakan “Akan menjadi sebuah kesalahan besar jika ada sebuah negara yang mengakui rezim baru Afghanistan”.

(BBC/AnadoluAgency, Muhamad Nurilham)