Bupati Bandung: Perhatikan Kesejahteraan Kader PKK

BANDUNG-KEMPALAN: Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mengungkapkan keinginannya agar para kader Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bandung mendapat perhatian khusus dari Pemkab Bandung.

Bupati Bandung menyebut bentuk perhatian khusus tersebut antara lain dengan pemberian insentif dan kepesertaan gratis BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya ingin ada perhatian khusus kepada para kader dan pengurus TP PKK Kabupaten Bandung. Bila perlu wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan secara gratis, agar dianggarkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung,” kata bupati saat Rakor Pencanangan Kesatuan Gerak PKK di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Selasa (21/9/21).

Menurut Kang DS, sapaan Dadang Supriatna, perhatian khusus kepada pengurus PKK itu penting mengingat PKK menjadi mitra pemerintah dalam upaya mensukseskan program-program pemerintah, terutama program yang menjadi visi misi Kabupaten Bandung Bedas.

“Tolong, kepada DPMD Kabupaten Bandung untuk memperhatikan kesejahteraan para kader dan pengurus PKK. Jangan sampai, hanya membantu tugas pemerintahnya saja tanpa diperhatikan kesejahteraannya. Silahkan DPMD usulkan itu,” tandas Kang DS.

Ia pun menuturkan pengalamannya saat masih menjadi Kepala Desa Tegalluar. Istrinya, Emma Dety Kurnia menjadi Ketua PKK Desa Tegalluar. PKK hanya diajak untuk bekerja, tapi tidak ada perhatiannya.

Padahal, PKK dinilai mitra strategis pemerintah dalam hal sosialiasi dan edukasi program pembangunan. Mereka berperan aktif di lapangan hingga ke tingkat RW dan RT, sehingga sosialisasi yang disampaikan para kader PKK akan diterima secara langsung oleh masyarakat.

Karena itu bupati meminta agar kader PKK turut membantu mensosialisasikan program pemerintah baik tingkat nasional, regional maupun lokal.

Di tingkat lokal, bupati meminta agar pendidikan muatan lokal disosialisasikan. Antara lain pelajaran tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), wajib belajar Bahasa Sunda, dan wajib mengaji dan menghapal Alquran di sekolah masing-masing.

Menanggapi keinginan Bupati Bandung, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Tata Irawan mengatakan, pihaknya akan mengusulkan insentif untuk para kader PKK. Tata mengakui memang selama ini insentif untuk para kader PKK tidak ada.

“Jadi, kami akan kaji nanti berapa jumlah kader PKK secara keseluruhan dan menghitung kebutuhan anggarannya. Kemudian dibahas bersama DPRD Kabupaten Bandung untuk diprogramkan di APBD tahun 2022,” jelas Tata. (iwa ahmad sugriwa)

Editor: Freddy Mutiara