JAKARTA-KEMPALAN: World Bank menemukan ada permasalahan dan penyimpangan data pada laporan Ease of Doing Business (EoDB) atau laporan kemudahan berusaha. Atas dasar ini World Bank melakukan penghentian pada operasional laporan EoDB.
Banyak ekonom yang memprediksi bahwa penghentian laporan EoDB akan berpengaruh terhadap nafas investasi di tanah air. Namun, Kementerian Investasi sebagai representasi pemerintah di sektor tersebut berdalih bahwa kejadian tersebut tidak akan berpengaruh pada Indonesia.
Kementerian Investasi yakin bahwa penghentian laporan EoDB akan berhasil diminimalisir sebab Indonesia dapat memperbaiki melalui sistem birokrasi. Hal ini berkaitan dengan adanya regulasi investasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
“Saya memiliki keyakinan, Indonesia sudah tidak seperti dulu. Apalagi, kita memiliki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” ujar Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM, dikutip dari Kontan, pada Jumat (17/9).
Mantan Ketua Umum HIPMI ini menuturkan, Indonesia memiliki birokrasi perizinan berusaha yang semakin efisien namun tetap kompetitif. Oleh karenanya, UU Cipta Kerja yang disahkan tempo hari akan menstimulus para investor untuk dengan mudah melakukan proses perizinan pada lini bisnisnya di Indonesia.
Namun, dari pihak Kementerian Investas juga sadar bahwa proses biorkrasi yang mudah ini belum diimplementasikan secara optimal. Bahlil yakin, jika di kemudian hari proses perizinan berusahana di Indonesia akan menuju ke arah yang lebih baik.
Di lain sisi, menyikapi penghentian laporan EoDB, World Bank dengan cepat melakukan audit dengan mekansime metode yang dilakukan pada saat merancang laporan EoDB. World Bank berkomitmen akan mengevaluasi dan memperbaiki hal-hal ini. Serta menggunakan proses pendekatan yang inovatif dalam menelisik investasi di berbagai negara. (Rafi Aufa Mawardi)
Editor: Freddy Mutiara
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi