Venezuela Minta Mahkamah Pidana Internasional untuk Selidiki Sanksi oleh AS

CARACAS-KEMPALAN: Pemerintah Venezuela telah memberikan beberapa bukti kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh AS kepada Kepala Jaksa International Criminal Court (ICC) (Terj: Mahkamah Pidana Internasional).

Bukti-bukti tersebut berisikan bukti kerusakan akibat sanksi yang dilakukan oleh AS kepada negara-negara Amerika Latin yang memiliki kekayaan minyak.

“Kami telah menerima dan mengumpulkan informasi mengenai bagaimana sanksi tersebut memengaruhi industri-industri di Venezuela terlebih lagi industri penghasil obat. Sekitar lebih dari setengah industri penghasil obat di Venezuela mengalami kerugian hingga banyak yang pailit” ucap wakil Presiden Venezuela yaitu Delcy Rodriguez.

Diantara 30 atau lebih negara yang diberikan oleh AS secara sepihak, venezuela berada di urutan kelima dalam jumlah tindakan koersif AS berdasarkan laporan khusus dari PBB tentang tindakan koersif sepihak dan HAM. Efek sanksi dari AS dan Uni Eropa terhadap Venezuela sangat destruktif.

Kriris listrik, air, bahan bakar, makanan dan obat-obatan di Venezuela sangat terdampak akibat sanksi tersebut sehingga sudah termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian berdasarkan penelitian yang dirilis pada April 2019 oleh Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan, diperkirakan bahwa sanksi oleh AS menyebabkan lebih dari 40,000 kematian bagi warga Venezuela pada 2017-2018.

Sebelumnya Presiden Nicolas Maduro pernah pergi ke ICC pada Februari 2020 dengan klaim yang sama bahwa tindakan sanksi secara sepihak oleh AS terhadap Venezuela merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (La Prensa Latina Media, Muhamad Nurilham)