Sentimen dan Kebencian Warisan Kolonial (Bagian 3-Selesai)

Oleh: Saiful Hadjar

(Penulis dan Praktisi  Kebudayaan, tinggal di Surabaya)

KEMPALAN: Kiranya ada hubungan apa umat Islam dengan Khilafah, jelas ada hubungan yang sangat erat dan tak dapat dilepas. Seperti yang dikatakan oleh beberapa surat kabar kuno Belanda periode (1850 – 1930), bahwa khilafah adalah pilar Islam. Lebih jauh khilafah ada hubungannya dengan kekhalifahan pada setiap umat Islam, dimana setiap manusia pada dasarnya adalah pemimpin di atas bumi. Tentunya Khilafah sendiri adalah kesadaran  hidup bertauhid, yaitu mempelajari, menggali dan mengikuti perintah mana yang harus dilaksankan dan mana yang harus ditinggalkan dalam ajaran Muhammad Saw sebagai utusan Allah dan imam sepanjang massa.

Empat.

Di era kolonial Khilafah identik dengan umat Islam, dalam pemberitaan di beberapa surat kabar kuno Belanda, sebutan Khilafah tidak lain adalah seorang muslim, Islam, mengikut ajaran Rasulullah disebut Muhammadanisme. Sedang sebutan Pan Islamisme ditujukan pada orang-orang Muslim melakukan ibadah haji, sambil belajar bersama dengan saudara seimannya di tanah suci. Mereka belajar tentang tatanan kehidupan dengan berbagai aspeknya.

Maka dari itu orang Eropa melihat pan Islamisme atau Muhammadanisme  terlepas dari bangsanya, terlepas dari bahasanya yang digunakan harus menjadi satu komunitas ideal. Bisa disimpulkan pendapat orang Eropa itu terhadap orang muslim menjadi komunitas yang ideal, dibangun lewat  ikatan ruang emosional  saudara seiman yang tidak dibatasi oleh wilayah atau geografis, bangsa, bahasa, etnis, hukum atau sesuatu sebagai mana bisa mengikat menentukan menjadi sebuah bangsa yang ada pada umumnya, dengan sendirinya kelompok umat Islam menjadi bangsa tersendiri,  yaitu bangsa muslim, merupakan bangsa lintas negara atau transkebangsaan. (baca: “Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim” oleh Albert Hourani)

Bagi seorang muslim menegakkan Khilafah sudah semestinya, artinya  mengamalkan syariat Islam sebagai umat Muhammad Saw adalah kewajiban, sebagai mana sebagai setiap orang muslim dipahami mengemban kewajiban sebagai Khalifah (pemimpin) di atas bumi, dari pemimpi atas dirinya sampai pemimpin bersekala besar. Bicara tentang Khilafah dipahami sebagai ideologi tidak ada yang salah, mengingat setiap pemimpin tidak lepas dari persoalan-persoalan kehidupan perlu sistem berfikir untuk keluar dari setiap persoalan yang datang. Khilafah tak ubahnya seperti ideologi lain, seperti demokrasi bisa diterima oleh dasar negara kita dari pada Khilafah saat ini. Namun perlu diketahui antara demokrasi dengan Khilafah ada kesamaan dan perbedaan, lebih lanjut bisa diketahui diantara dua ideologi tersebut mana yang lebih dekat dengan Pancasila.

Kesamaan demokrasi dengan Pancasila, sama-sama ada nilai musyawarah, mufakat, adil dan makmur. Dalam kesamaan tersebut demokrasi berangkat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sedang Khilafah dari Allah, untuk hamba dan kembali kepada Allah. Dari keberangkatan yang berbeda itu pertanggung jawabannya pada puncak yang berbeda pula, yaitu demokrasi pada rakyat, sedang khilafah pada Allah. Dengan demikian kita bisa melihat, demokrasi dengan khilafah mana yang lebih dekat dengan Pancasila.

Lima.

Pancasila sebagai dasar negara mari kita menengok kebelakang, Indonesia merdeka ditanda dengan pembaca teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 pada hari jumat bulan ramadhan, pukul 10.00 (pagi), di rumah Bung Karno, jl. Pegangsaan Timur no.56 Jakarta. Teks proklamasi yang dibacakan sebagai tanda Indonesia merdeka adalah hasil tulisan Bung Karno banyak coretan dengan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno/Hatta. Teks proklamasi yang dibacakan bertulis tangan tersebut dibuat secara terburu-buru tanpa  persiapan yang matang. Jadi pertanyaan besar kenapa Soekarno-Hatta tidak membacakan hasil atau keputusan rapat panitia kecil kelompok 9 (Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Moezakir, H. Agus Salim, Mr Achmad Subardjo, KH Wahid  Hasyim dan Mr Muhammad Yamin, yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 22 Juni 1945, bahwa teks Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai teks Proklamasi atas deklarasi kemerdekaan Indonesia, teks yang sudah disiapkan dan disepakati dua bulan sebelum teks proklamasi tulisan Soekarno dibacakan. Sementara teks hasil rapat BPUPKI sudah berada di rumah Soekarno di Jl. Diponegoro, Jakarta. Pada saat itu malah mereka menyempatkan diri ke rumah Mayjend. Nisimura penguasa Jepang yang telah menyerah, bisa ngobrol cukup lama, tapi untuk mengambil teks proklamasi yang resmi telah disiapkan tidak mau.

Dalam hal ini penulis menganggap tidak perlu memaparkan lagi tentang apa yang terjadi di seputaran hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta, proses perubahan hilangnya 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi perdebatan sengit dan seru, membahas  Pancasila sila pertama, penulis menganggap pembaca sudah tahu apa saja yang diperdebatkan, dari usulan yang ditolak, yang diterima,
usulan menghilangkan kosa kata berbau Islam dalam perdebatan panitia kecil 9 awalnya panitia kecil 8 ( Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Yamin, Mr. A.A. Maramis, R. Otto Iskandardinata, M.S. Kartohadikoesoemoe, Ki Bagoes Hadikoesoemoe dan K.H. Wachid Hasyim), mereka terdiri dari kelompok orang-orang penting dan terpercaya bisa mewakili kelompok  nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam atau Islam dan kebangsaan. Maka dari itu gak perlu lagi mengulang mengungkit  perdebatkan yang pernah terjadi, tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa” lahir dari hilangnya 7 kata dari Piagam
Jakarta pada 18 Agustus 1945, adalah hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) selama dua jam,  sudah diterima dan disepakati seluruh rakyat Indonesia sampai sekarang dan sudah dijadikan pembukaan UUD 1945.

Enam.

Menurut Natalius Pigai,  mantan Komisioner Komnas HAM pada idtoday.com, “Saya seorang Kristen Katolik yang taat. Saya hanya percaya Tuhan Yesus, tetapi kebenaran faktual sejarah, historis, antropologis, sosiologi kita tidak bisa menafikan meskipun keyakinan kita beda. Pancasila itu lahir ketika umat Islam menarik dengan ikhlas 7 kata dari Pancasila.” Selanjutnya dia berkata, “Tujuh kata yang dimaksud dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketujuh kata ini mengikuti kata ‘Ketuhanan’ dalam piagam Jakarta sebagai UUD 1945.

Begitu juga dengan umat muslim dengan hilangnya 7 kata dari Piagam Jakarta, berawal lobi Hatta pada Ki Bagus Hadikusumo  menggawangi kelompok Islam di kelompok 9 dalam rapat PPKI, pada saat itu K.H. Wachid Hasyim tidak hadir karena sudah pulang ke Surabaya, sedang H. Agus Salim dan K.H. Kahar Moezakkir tidak diundang. Dengan segala pertimbangan Ki Bagoes Hadikoesoemoe mau setelah 7 kata itu dihapus dari Piagam Jakarta untuk menentukan rumusan sila pertama menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak menghilangkan  eksistensi Islam, yaitu mempercayai Allah dengan segala sifatnya tidak menyimpang dari menerima kemerdekan Indonesia karena Rahmat-Nya, tetap punya nilai sejarah integritas umat muslim melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Tentunya tidak menghilangkan upaya para pendahulu kita dan menyadari, bahwa satu-satunya memohon pertolongan dalam mengusir para penjajah hanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala berlaku sejak perjuangan Fatahilah, Imam Bonjol, Tjut Nyak Dhien, Diponegoro, Bung Tomo, para santri, Ulama, Mujahidin fi Sabilillah dan umat muslim lainnya dengan berani melawan kolonial dengan seruan “Allahu Akbar”

Tujuh.

Pencapaian rumusan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Piagam Jakarta adalah semangat tauhid ada pada setiap bangsa muslim yang erat dengan kekhalifahan. Tidak bisa dipungkiri Piagam Jakarta pemberian nama dari Mr. Muhammad Yamin adalah inspirasi dari Piagam Madinah, ada dalam sejarah Muhammad Saw, sebagai mana beliau selain sebagai rasul juga sebagai khilafah harus diteladani dan juga tertanam dalam diri setiap bangsa muslim menjadi keteladanan bangsa lain. Sebagai mana Piagam Madinah yang dibuat Muhammad Saw bersama non muslim di kota Madinah mengajak membangun peradaban tinggi dan berkarakter yang disesuaikan dengan daerah atau wilayah dalam kesepakatan atau perjanjian bersama harus ditaati dan tidak ada yang dirugikan, bersama memelihara tatanan kehidupan, agar bumi tetap terjaga, terpelihara dan selamat dari kerusakan.

Dalam konteks pengaktualan ajaran islam di Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 45 punya nilai sejarah perlawanan khilafah terhadap pemerintahan kolonial, yaitu  membetuk masyarakat Madani pencerminan dari  Piagam Madina, tidak lain untuk hidup bersama dengan manusia lain yang punya latar belakang berbeda-beda, bersama-sama membangun peradaban tinggi berkarakter keindonesiaan, duduk bersama-sama dalam keterikatan kesepakatan atau perjanjian yang harus ditaati dan tidak ada yang dirugikan dalam memelihara tatanan kehidupan di bumi Indonesia dari kerusakan, dengan melepaskan diri dari penjajahan pemilik sifat rasis, diskriminatif, otoriter, tidak adil, biadab, pengecut, licik dan berbagai perilaku merusak lingkungan dan alam semesta serta seisinya. Membangun masyarakat Madani di Indonesia bisa juga merupakan pengaktualan Piagam Madina, tidak lain memperkuat rasa kebangsaan tidak lepas dari proses memperkuat keimanan, lebih jauh bangsa Indonesia jadi bangsa lintas negara atau trans kebangsaan. Kesemuanya diperjuangkan dengan kewaspadaan adanya bolak-baliknya hati yang bisa merusak rasa keutuhan berbangsa dan keimanan terhadap Maha Pencipta kehidupan bumi, alam semesta serta seisinya, tak lupa tetap berpegang pada Pancasila jadi harga mati adalah roh Indonesia bukan sebagai negara Islam, tapi bernafas Islami, sudah jadi perintah konstitusi, telah jadi ketetapan MPR,  bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah bersifat final, menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. (Selesai)