(Bukan) Lockdown

KEMPALAN: Tukul Arwana dikenal sebagai komedian yang lucu dan cerdas. Humor-humornya mengocok perut, dan tampilannya yang unik membuat suasana menjadi segar. Tukul melakukan dekonstruksi terhadap konsep ketampanan dengan menyebut dirinya sebagai koper boy, bukan cover boy.

Acara komedi Tukul ‘’Empat Mata’’ menjadi acara televisi favorit dengan rating tinggi. Tokoh-tokoh politik banyak yang muncul di acara Empat Mata untuk berpromosi dan berkampanye. Tukul memandu acara itu dengan renyah dan gembira.

Suatu ketika Empat Mata tersandung masalah, dan otoritas penyiaran membreidelnya, melarang acara itu mengudara. Tukul tidak kehabisan akal. Setelah jeda beberapa jenak, acara itu muncul lagi. Formatnya sama, menu yang disajikan sama, pemandunya tetap Tukul Arwana, dan nama acaranya diubah menjadi (Bukan) Empat Mata.

Itu cara mengelabui otoritas dan menyiasati aturan. Itu cara khas manusia Indonesia dalam menghadapi kesulitan. Ada akal panjang yang kadang-kadang menjadi akal-akalan. Kadang hal itu bisa disebut sebagai kreatifitas, atau kadang bisa juga disebut sebagai trik mengakali aturan.

Akal panjang itu sekarang coba diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang sedang mumet menghadapi pandemi Covid 19 yang merajalela. Jumlah kejangkitan positif sudah menembus dua juta orang dan angka kejangkitan harian mencapai 20 ribu perhari.

Indonesia terancam menjadi black spot, lubang hitam, yang nasibnya akan sama dengan India. Tidak ada pilihan lain kecuali lockdown. Di semua negara di dunia langkah lockdown adalah pilihan paling realistis dan hasilnya selalu positif. India bisa keluar dari krisis karena menerapkan lockdown.

Tapi, di Indonesia, tampaknya lockdown menjadi kebijakan yang harus dihindari, karena konsekuensi keuangan yang tidak bakal kuat diatasi. Maka siasat Tukul pun dipakai. Sejak beberapa waktu yang lalu muncul berbagai istilah untuk mengakali lockdown.

Ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar), ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), ada PPKM Mikro, dan sekarang akhirnya ada PPKM Darurat. Kalau PPKM Darurat tidak bisa mengatasi masalah, entah istilah apa lagi yang mau dipakai.

Aturan-aturan yang diterapkan dalam PPKM Darurat ini adalah aturan lockdown. Tapi, karena pemerintah begitu alergi dengan sebutan lockdown maka sebut saja PPKM Darurat ini sebagai ‘’PPKM Rasa Lockdown’’ atau memakai gaya Tukul PPKM Darurat disebut sebagai ‘’(Bukan) Lockdown’’.

Ini adalah fase baru penanganan pandemi di Indonesia. Konsekuensi politik dan ekonomi akan muncul mengiringi fase baru ini. Apalagi, keputusan ini diambil tidak dalam kondisi vakum. Pemerintah sedang dalam sorotan karena munculnya beberapa insiden politik beberapa hari terakhir.

Munculnya kritik ‘’The King of Lip Service’’ dari mahasiswa UI (Universitas Indonesia) menjadi pemicu perdebatan panjang. Muncul kesan bahwa pemerintah sangat gatal dan terganggu oleh krtitik ini. Muncul upaya agar kritik tidak meluas, karena sudah muncul indikasi mahasiswa di beberapa daerah mulai ikut bergerak.

Cara pemerintahan Jokowi mengatasi kritik dan perbedaan pendapat sudah sering dikecam banyak kalangan. Rezim Jokowi dianggap tipis kuping dalam menghadapi kritik, dan cenderung ingin mematikan oposisi. Rezim Jokowi oleh para pengritiknya disebut punya kemiripan dengan rezim Orde Baru.

Gerakan reformasi 1998 yang mengoreki rezim otoritarian Orde Baru diharapkan membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat terbuka, Open Society, yang lebih ramah terhadap kritik dan oposisi.

Gagasan Open Society lahir dari pemikiran-pemikiran terbuka anggotanya yang tidak anti-kritik dan senantiasa menjadikan ide-ide dan pandangan anggotanya sebagai esensi dari perbedaan, sehingga tak harus dihalang-halangi atau pun ditolak.

Filosof Inggris Karl Popper merumuskan konsep masyarakat terbuka dengan menyebut beberapa ciri utama. Masyarakat terbuka tidak memerlukan penyeragaman ide, melainkan membangun identitas dari beragam ide dan pandangan sebab penyeragaman akan menciptakan masyarakat statis, bukan yang dinamis.

Sikap otoriter dan memusuhi ide dan pandangan yang berbeda merupakan musuh ‘masyarakat terbuka’. Otoritarianisme akan membunuh masyarakat terbuka dan melahirkan masyarakat tertutup yang otoritarian dan menuntut keseragaman.

Masyarakat terbuka adalah masyarakat yang mengakui hak semua orang dan didalamnya tidak ada demarkasi antara mayoritas dan minoritas, sebab semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan ide-idenya.

Setiap anggota masyarakat harus tulus mengakui dan menerima perbedaan sebab ia sendiri merupakan bagian integral dalam masyarakat. Pengakuan atas perbedaan adalah sebuah keharusan.

Masyarakat harus memiliki kedewasaan berfikir sehingga ia dapat menghargai perbedaan ide dan pendapat sehingga ia tidak merasa risih dan terganggu oleh perbedaan. Ketika terjadi perbedaan pendapat mereka menjadikannya sebagai kesempatan untuk memunculkan persemaian ide-ide di ruang publik.

Karena itu perbedaan pendapat menjadi sebuah perdebatan yang terbuka dan saling menghormati. Perbedaan pendapat tidak disikapi dengan mengintimidasi dan merundung. Aktivitas para buzzer yang sering gelap mata dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah ancaman besar bagi masyarakat terbuka. Para buzzer bayaran itu adalah agen-agen yang akan membawa kehidupan menjadi masyarakat tertutup.

Sebuah masyarakat terbuka haruslah memiliki pemimpin efektif, sehingga kekuatannya dapat menghalau musuh-musuhnya. Pemimpin yang efektif mendengarkan semua masukan, bukan hanya dari orang-orang kepercayaannya saja, tapi dari seluruh faset masyarakat, termasuk dari kalangan oposisi.

Dari berbagai masukan dan kritik itu pemimpin yang efektif melakukan penyaringan dan kemudian mengambil keputusan. Pemimpin efektif memanfaatkan perdebatan di ruang publik sebagai sarana exchange, pertukaran, berbagai gagasan pro dan kontra, untuk menemukan sintesa terbaik menjadi sebuah solusi bersama.

Pemimpin yang efektif mempunyai rentang trust yang luas dan jangkauan yang menyebar. Pemimpin efektif tidak hanya percaya kepada inner circle terdekat saja, sehingga memunculkan kecurigaan lahirnya oligarki elitis.
Di lingkungan Istana dicurigai muncul inner circle kecil yang mengitari Jokowi. Mereka disebut sebagai ‘’The Three Musketeeers’’ yang oleh politisi Arief Poyuono disebut dengan inisial L, M, dan P. Tiga nama itu selama ini disebut sebagai orang-orang kepercayaan presiden dan menjadi think tank yang mengendalikan kebijakan-kebijakan strategis.

Salah satu indikasi masyarakat terbuka yang demokratis adalah luasnya spectrum trust, atau kepercayaan, kepada orang lain. Seseorang yang berpikiran tertutup dan otoriter cenderung mempunyai spectrum trust yang sempit. Karena dia lebih suka memercayai orang-orang di lingkar terkecilnya. Pemimpin otoriter yang tertutup akan cenderung melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena dia lebih percaya kepada sanak, kerabat, dan orang-orang terdekat.

Karakter masyarakat terbuka adalah ‘’high trust society’’, masyarakat yang mempunyai saling keterpercayaan tinggi. Mereka tidak saling curiga antara satu kelompok dengan lainnya, yang menjadi ciri utama masyarakat ‘’low-trust society’’ yang otoriter.

Kritik masyarakat yang mempertanyakan penunjukan Luhut Panjaitan sebagai komandan PPKM Darurat harus disikapi sebagai kritik terhadap sempitnya rentang kepercayaan Jokowi kepada orang lain. Hal itu memunculkan pandangan seolah-olah tidak ada orang lain kecuali Luhut. Lalu muncul sindiran L4, Luhut Lagi Luhut Lagi.

Masyarakat terbuka hanya dapat bekerja pada masyarakat dengan tatanan politik terbuka.
Masyarakat terbuka tidak bisa dimulai dengan reformasi institusi dan birokrasi tanpa perubahan di pemikiran, cara pandang dan tingkah laku masyarakat serta perubahan kebiasaan-kebiasaan sosial masyarakat.

Masyarakat terbuka merupakan masyarakat ideal yang dianggap utopis, karena itu masyarakat harus realistis atas realitas di sekitar mereka. Masyarakat Indonesia secara umum sudah mempunyai bekal untuk menjadi masyarakat terbuka melalui budaya gotong royong dan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Para pemimpin elite-lah yang harus memperkuat keberadaan masyarakat terbuka ini dengan menyediakan kepemimpinan yang terbuka juga.

Manusia seringkali melakukan kesalahan atas apa yang mereka upayakan dengan jerih payah, dan bahwa manusia harus mengakui bahwa ada hal-hal yang tak teramalkan tentang masa depan manusia.

Indonesia sudah pernah melakukan kesalahan semasa Sukarno dan Soeharto. Jokowi harus mempelajari kesalahan-kesalahan itu dan memastikan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Gagasan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode, atau menambahnya menjadi beberapa tahun, harus dilihat sebagai jebakan batman yang akan menciptakan situasi mirip dengan masa Orde Lama dan Orde Baru.

Kalau hal itu terjadi maka Indonesia akan mundur kembali ke era Orde Baru. Atau, kalau tidak mau disebut Orde Baru, kita pakai istilah Tukul era ‘’(Bukan) Orde Baru’’. (*)