Sentimen dan Kebencian Warisan Kolonial (Bagian 1)

Oleh: Saiful Hadjar

(Penulis dan Praktisi  Kebudayaan, tinggal di Surabaya)

KEMPALAN: Megawati menilai makna sederhana dari Pancasila adalah gotong royong. Hal itu sesuai dengan ucapan Presiden Pertama RI, Sukarno yang mengatakan bisa memeras Pancasila menjadi satu yakni Gotong Royong.

“Kata Bung Karno kan katanya Pancasila itu lima, Bung Karno bilang kalau kamu enggak mau sebut lima, peras dia menjadi tiga, nanti cari tiganya apa. Kalau kamu tidak mau membacanya tiga, peras menjadi satu, yaitu gotong royong,” kata dia.

Padahal perkataan Soekarno (Bung Karno) tersebut telah ditolak oleh BPUPKI dan PPKI sudah jadi harga mati. Kenapa Megawati sering kali mengungkit kembali perkataan Bung Karno itu. Maka dari itu lebih lanjut mari kita menengok kembali tentang integritas perjuangan umat Islam (para Syuhada) melawan kepentingan pemerintahan kolonial dari zaman ke zaman sampai lahir piagam Jakarta di seputaran penyimpangan teks proklamasi.

Satu

Kenapa PDIP begitu bencinya terhadap ajaran Islam tak kunjung pupus, kebencian yang terlihat semenjak jagonya menjadi pucuk pimpinan Republik Indonesia (RI) sudah 2 periode berjalan. Kebencian tersebut terlihat jelas sejak awal berkuasa pada gerakan umat Islam 212 mengibarkan bendera tauhid dituding gerakan khilafah yang mau menggantikan Pancasila. Mereka menghasut ke mana-mana, sehingga tidak jarang terjadi pembakaran bendera tauhid dilakukan oleh ormas atau sekelompok orang yang mendukung kebenciannya terhadap gerakan umat Islam yang mengibarkan bendera tauhid, dianggap HTI pembawa ajaran Islam Khilafah jadi kambing hitam atau dijadikan hantu penjaga  kekuasaan dan kenyamanan hidupnya

Fokus kebencian PDIP semakin jelas terhadap ajaran Islam khilafah, meskipun rezim dalam kendalinya telah mencabut BHP HTI secara lazim dengan dalih telah mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Kelicikan PDIP semakin terasa, ketika gagasannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat protes keras dari MUI, Muhammadiyah, NU dan umat islam lainya. Kelicikannya secara subtansial tidak tegas dalam menyatakan TAP MPRS Nomer: XXV/1966 telah disetujui penuh oleh 7 fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-P. Gerindra, F-P. Nasdem, F-PKB, F-Pan dan F-PPP) dari 9 fraksi dijadikan konsideran dalam RUU HIP. Sedang 2 Fraksi, yaitu F-P. Demokrat tidak dalam pembahasan, tidak menyampaikan pendapat atau menarik anggotanya dari Panja RUU HIP, pertimbangannya situasi dan kondisi masyarakat sedang kesulitan menghadapi dampak wabah covid-19.Kalau F-PKS menyetujui RUU HIP dengan sejumlah catatan mengakibatkan geger diketahui kalayak ramai atas rencana busuk di balik RUU HIP.

Meskipun PDIP setuju karena desakan dari umat islam semakin kuat dengan penambahan ketentuan menimbang (konsideran) dalam Rancangan Undang-Undang  (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yaitu menegaskan larangan ideologi leninisme, masxisme-komunis, kapitalisme-liberalisme, radikalisme dan menambahkan khilafahisme dalam RUU tersebut. Diperjelas lagi dengan perkataan Hasto Kristiyanto, selaku sekjen PDIP terpaksa menyetujui kehendak umat Islam yang menolak Komunisme, Marxisme dan leninisme, tetap menyelipkan kepentingan jahat dengan menyembunyikan khilafahisme sebagai ajaran yang disejajarkan dengan komunisme dijadikan satu kesatuan konsider dalam RUU HIP. Sebuah upaya menyandingkan ajaran Islam khilafah dengan komunisme, marxisme dan leninisme nampak menyolok terang-terangan menyakitkan umat Islam.

Sementara umat islam khususnya menginginkan dicantumkan TAP MPRS Nomer XXV/MPRS/1966 dalam RUU HIP, kenapa Hasto Kristiyanto menyantumkan khilafah dalam konsideran menimbang, seolah-olah khilafah sama jahatnya dengan paham atau ideologi komunisme, marxisme dan leninisme.Sejak kapan khilafah menimbulkan masalah di negeri ini seperti yang dilakukan PKI, makar secara biadab dan tidak manusiawi. Selain itu perlu diketahui HTI di Indonesia belum ada, islam khilafah sudah ada jauh sebelum HTI lahir, sudah ada gerakan umat islam melawan pemerintahan kolonial, tidak lain adalah integritas umat islam (Khilafah) terhadap penjajahan sampai mengantar Indonesia jadi merdeka.

Dua

Bicara tentang perjuangan Islam khilafah di era kolonial bisa dikatakan sangat sedikit atau cenderung ditiadakan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan pemerintahan kolonial. Tentang islam khilafah yang tersebar akhir-akhir bernada negatif, bahwa islam khilafah mau melakukan makar, mau mengganti ideologi Pancasila, suka perang dan sebagainya. Selama ini kita dibutakan oleh buku-buku sejarah yang ada, mengklaim bahwa tentang perlawanan di Indonesia disebabkan oleh kaum nasionalisme.

Namun dalam buku-buku sejarah tersebut dibantah oleh beberapa surat kabar belanda pada 1850 – 1930 – Belanda menghadapi perlawanan secara terus-menerus dari umat Islam. Misalnya surat kabar Algemeen Handelsblad pada tahun 1859, menulis laporan tentang pemberontakan di Banjarmasin:
“Kami ingin mempertimbangkan kembali, berkaitan dengan kejadian pemberontakan lainnya di wilayah lain. Kami telah melihat, bahwa menurut laporan yang diterima oleh mister Van Twist dari sumber yang sangat andal, terjadinya pemberontakan di bagian Tenggara Kalimantan dapat ditandai sebagai Muhammadanisme atau anti Eropa.”

Dengan kata lain, menurut surat kabar Algemeen Handelsblad, bahwa pemberontakan di Banjarmasin ada kesamaan dengan pemberontakan di Kalimatan dan pemberontakan di bagian lain Indonesia, disebabkan oleh keislaman orang Indonesia. Diperjelas dengan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di tempat lain, misalnya pemberontakan di Tegal, Sukabumi, Aceh, Sumedang, Lombok, Jambi, Cilegon, Sidoarjo, Padang dan masih banyak di tempat lainnya. Beberapa media kuno Belanda, yaitu Het Nieuws van den Dag (1885 – 1904), Algemeen Handelsblad (l894), menyebut perlawanan atau pemberontakan tersebut dari kelompok sebutan fanatisme Muhammadanisme, jihad, kelompok jumat, syahid, melakukan perang Sabil, perang suci dan kesemuanya berarti diperuntukan Islam pada saat itu. (Bersambung)