Kebebalan Kelompok

KEMPALAN: Madura jebol. Ribuan orang menerobos penyekatan di Jembatan Suramadu menuju Balai Kota Surabaya (21/6). Mereka memprotes penyekatan yang dianggap diskriminatif terhadap warga Madura.

Selama seminggu terakhir ini Jembatan Suramadu sebagai akses utama Surabaya-Madura disekat akibat meledaknya kasus penularan Covid 19 di Bangkalan. Akibat ledakan itu, layanan kesehatan di Bangkalan tidak mampu lagi menampung pasien positif dan harus dikirim ke rumah sakit di Surabaya.

Dari tes yang dilakukan terbukti bahwa virus varian baru Delta asal India sudah masuk ke Madura. Interaksi selama kegiatan Lebaran dan banyaknya pekerja migran Indonesia asal Madura yang mudik Lebaran membuat ledakan tidak terhindarkan.

Surabaya yang menjadi tetangga langsung dengan Bangkalan langsung siaga. Penyekatan dilakukan dengan ketat. Semua warga yang masuk ke Surabaya dicegat untuk tes antigen. Akibat penyekatan ini banyak warga Madura yang kecewa, karena mobilitas mereka terganggu karena sering terjadi kemacetan panjang.

Akhir pekan lalu (18/6) ratusan warga yang marah menyerang tenda penyekatan dan merusak berbagai fasilitas di dalamnya. Warga Madura marah karena antrean panjang menyebabkan macet, karena pekerja yang bertugas jumlahnya tidak mencukupi.

Sebelumnya, tanda-tanda perlawanan sudah terlihat ketika banyak pengendara motor yang menyerobot melalui jalur samping dan merusak pagar. Puncaknya terjadi Senin (19/6) ketika muncul ultimatum akan ada demo besar-besaran memprotes penyekatan.

Akhirnya demo benar-benar terjadi. Ribuan orang menerobos penyekatan dan berkerumun di depan Balai Kota Surabaya. Mereka menuntut penyekatan dihilangkan karena menyulitkan perekonomian warga Madura.

Demo ini dinamai ‘’Demonstrasi Akbar Madura Melawan’’, menyuarakan tiga tuntutan, yaitu hentikan penyekatan yang diskriminatif, lakukan saja swab antigen di tempat hiburan dan tempat kerumunan lainnya di Surabaya, dan Wali Kota Surabaya harus minta maaf kepada warga Madura.
Demo ini merupakan demo terbesar pertama yang berani terang-terangan menentang aturan pembatasan. Selama ini di seluruh Indonesia belum pernah ada demo yang secara terbuka menentang peraturan pembatasan.

Hal ini menjadi fenomena baru yang harus menjadi warning bagi pemerintah. Masyarakat sudah mulai berani secara terbuka menentang otoritas. Selama ini penentangan dilakukan secara personal, sporadis, dan tidak terorganisasi secara rapi. Penerapan aturan pembatasan menjadikan masyarakat resah dan kemudian membuat gerakan protes terbuka.

Di tengah mewabahnya varian baru yang penularannya lebih ganas, di Surabaya justru terjadi dua kali kerumunan ribuan orang. Kamis malam (17/6) ribuan suporter Persebaya yang dikenal sebagai suporter Bonek berkumpul di depan Stadion Tambaksari, untuk merayakan ulang tahun ke-94 Persebaya.

Para bonek itu menyanyikan lagu-lagu dukungan untuk Persebaya dan sebagian ada yang menyalakan flare. Beberapa saat kemudian terjadi keributan karena ada aksi saling lempar. Kericuhan membesar dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Polisi kemudian menangkap hampir seratus Bonek yang rata-rata masih belia. Mereka dilepas setelah hasil tes antigennya negatif dan dijemput oleh orang tua.

Kerumunan ulang tahun Persebaya ini disayangkan oleh beberapa kalangan karena Bonek dianggap abai terhadap larangan berkumpul karena kondisi sedang genting. Tetapi, ada juga yang membela Bonek dengan menyalahkan contoh buruk yang diberikan oleh para pejabat. Ulang tahun bonek dilarang dan dibubarkan, tapi ulang tahun pejabat dibiarkan saja. Begitu alasannya.

Kalau tren ini tidak bisa dihentikan, layanan kesehatan diperkirakan akan kolaps dalam dua atau tiga minggu ke depan. Sekarang ini pasien sudah banyak yang tidak bisa tertangani. Pusat penanganan seperti Wisma Atlet di Jakarta sudah membeludak. Pemakaman khusus korban Covid sudah penuh, dan sekarang jenazah korban Covid sudah dimakamkan di makam umum.

Kalau layanan kesehatan kolaps, keadaan mengerikan seperti yang terjadi di India kemungkinan akan dialami Indonesia. Rumah sakit penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien. Korban yang meninggal tidak bisa tertangani karena terbatasnya tenaga kesehatan dan makin susahnya lahan penguburan.

Kepanikan nasional akan terjadi, dan masyarakat yang putus asa bisa saja melakukan tindakan anarkis. Apa yang terjadi di Madura menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap otoritas, dan masyarakat sudah berani melakukan penentangan terbuka.

Sikap pemerintah malah saling tuding saling menyalahkan. Alih-alih mengakui kelemahan pemerintah, malah menyalahkan masyarakat. Menko Marives Luhut Panjaitan mengatakan bahwa ledakan ini terjadi karena kesalahan kita semua. Pemerintah sudah mati-matian melarang mudik tapi masyarakat masih tetap mudik juga. Akibatnya sekarang harus kita tanggung semua. Begitu kata Luhut.

Luhut juga menyesalkan pejabat yang tidak memberi teladan yang baik. Luhut tidak menyebut nama, tapi masyarakat tahu siapa pejabat yang berulang tahun dan siapa pejabat politik yang menggelar resepsi mantu besar-besaran, dan siapa pejabat yang menyebabkan kerumunan dalam kunjungan ke daerah.

Menuding momen Lebaran sebagai biang ledakan adalah sikap yang tidak fair. Pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menerapkan aturan. Di satu sisi mudik dilarang, tapi tempat wisata tetap dibuka. Di satu sisi masyarakat diminta ‘’stay at home’’ tapi di sisi lain diimbau supaya belanja Lebaran supaya ekonomi tetap bergerak.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono melontarkan kritik yang lebih tajam. Berbagai fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa yang terjadi sekarang bukan ‘’kekebalan kelompok‘’ atau herd immunity, tapi kebebalan kelompok’’ atau herd stupidity.

Pandu mengingatkan wabah Covid-19 ke depan akan jauh lebih buruk dari gelombang pertama. Pasalnya, lonjakan kasus Covid-19 belakangan terjadi usai munculnya varian baru dan protokol kesehatan yang tak lagi menjadi perhatian utama. Ada dua hal yang membuat gelombang dua berpotensi lebih tinggi. Karena karakteristik virus, varian, dan juga protokol kesehatan masyarakat.
Pandu menyayangkan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa ancaman Covid 19 tidak ada. Ia juga mengecam pemerintah yang juga dianggapnya abai karena kebijakan yang tidak konsisten. Ia menggambarkan situasi pandemi Corona di Indonesia bukan mencapai herd immunity, melainkan ‘herd stupidity’ karena warga dan pemerintah sama-sama mengabaikan Covid-19.

Fenomena kebodohan bersama masih terlihat setiap hari. Sudah tahu mudik dilarang, masih pergi. Sudah diingatkan kemungkinan varian baru, tidak peduli. Sudah tahu mudik bisa meningkatkan kasus, tapi pemerintah tidak menerapkan aturan dengan ketat. Pemerintah maupun masyarakat sama-sama abai. Itulah bukti herd stupidity.

Pandu mengingatkan, sekarang ini masih belum mencapai puncak ledakan penularan. The worst still to come, yang lebih buruk masih akan terjadi. Itu kalau masyarakat tetap mengabaikan prokes, dan pemerintah masih maju mundur dalam menerpakan lockdown.
Alih-alih kebal yang terjadi malah bebal. (*)