Krisis Politik Myanmar

Thailand Prihatin Kekerasan di Tengah Ketidakpercayaan Warga Myanmar

  • Whatsapp
Pembakaran bendera ASEAN di tengah ketidakpercayaan warga Myanmar terhadap para pemimpin ASEAN. (twitter/cvdom2021)

BANGKOK-KEMPALAN: Thailand prihatin dengan kekerasan di banyak wilayah bagian Myanmar dan ingin melihat implementasi langkah-langkah yang disepakati oleh para pemimpin Asia Tenggara dengan junta militer untuk membantu mengakhiri kekacauan sejak kudeta 1 Februari, kata kementerian luar negeri pada Minggu (6/6).

Junta Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda untuk mengindahkan lima poin “konsensus” yang disepakati di antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada April – yang menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penunjukan utusan khusus regional untuk Myanmar.

Junta telah gagal untuk memaksakan kontrol sejak merebut kekuasaan dari pemimpin terpilih Aug San Suu Kyi, yang termasuk di antara lebih dari 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta. Sedikitnya 847 orang tewas, kata sebuah kelompok hak asasi manusia. Tentara membantah angka itu.

Melansir dari Reuters, protes harian terhadap militer telah berkembang di beberapa bagian Myanmar menjadi pemberontakan bersenjata sementara konflik etnis yang telah berlangsung selama satu dekade telah berkobar lagi.

“Kami telah mengikuti perkembangan di Myanmar dengan penuh perhatian, terutama insiden kekerasan di banyak bagian negara itu,” kata juru bicara kementerian luar negeri Thailand, Tanee Sangrat dalam sebuah pernyataan.

Dia mengulangi seruan untuk mengakhiri kekerasan, pembebasan semua tahanan dan “implementasi konkret dari Konsensus Lima Poin” sesegera mungkin.

Para penentang junta telah menyuarakan rasa frustrasi atas kurangnya tindakan keras oleh ASEAN dan mengatakan pertemuan dua perwakilan kelompok itu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada hari Jumat memberinya legitimasi yang lebih besar tetapi tidak membawa manfaat.

Thailand memiliki perbatasan yang lebih panjang dengan Myanmar daripada negara lain dan khawatir konflik tersebut dapat membawa banjir pengungsi. Pemerintahannya sendiri dipimpin oleh seorang mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta sebelum mengadakan pemilihan. (Reuters, Abdul Manaf Farid)

Berita Terkait