KOLOM

Raffi The Sultan, dan Sultan Koruptor

  • Whatsapp
The Sultan, Raffi Ahmad dan Andre Taulany

KEMPALAN: Sultan adalah sebutan untuk raja di sebuah negara monarki Islam. Tapi sekarang, bagi anak-anak milenial sultan dipakai untuk menyebut orang kaya yang hidup makmur, serba hedonistis, dengan segala macam barang mahal branded menempel di tubuhnya.
Di masa lalu di Indonesia terdapat banyak kerajaan dengan basis agama Hindu atau Budha. Setelah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 beberapa kerajaan beralih menjadi kesultanan karena rajanya memeluk Islam.
Di Jawa kesultanan pertama yang berdiri adalah Kesultanan Demak pada abad ke-15, kemudian disusul dengan Kesultanan Mataram pada abad ke-16. Dari Mataram ini kemudian lahir Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sampai sekarang Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta di Solo masih eksis.
Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Sultan Yogyakarta sekarang, Hamengkubuwono X adalah ex-officio gubernur Yogyakarta. Berdasarkan status keistimewaan DIY, jabatan gubernur secara otomatis dipegang oleh Sultan Yogya.

Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono X bersama permaisuri Kanjeng Ratu Hemas

Anak-anak milenial sekarang, mungkin, tidak banyak yang mengenal Sultan Yogya. Mungkin juga sebagian dari mereka telah berkunjung ke Yogya meskipun tidak terlalu memahami khazanah politik dan budayanya. Tapi, anak-anak milenial sekarang pasti sangat mengenal ‘’Sultan’’ karena sultan sekarang menjadi bagian dari bahasa gaul yang lagi ngetren.
Sultan dipakai untuk menyebut seseorang yang banyak duit dan hidup mewah, dengan berbagai barang branded menempel di seluruh tubuhnya, mulai dari sepatu sampai topi dan berbagai asesoris yang menempel di seluruh anggota badan. Setiap kali ada kawannya yang memamerkan barang branded yang mahal seperti jam tangan atau smartphone merek terbaru, kawan milenialnya akan menyebutnya ‘’Sultan banget’’.
Seorang selebritis yang tajir melintir alias kaya raya seperti Raffi Ahmad, dijuluki sebagai Sultan. Ia punya penghasilan miliaran dari kegiatan selebritasnya termasuk penghasilan dari kanal medsos yang punya pengikut belasan juta orang. Sukses di bisnis entertainmen, Raffi sekarang masuk ke bisnis sepakbola dengan membeli klub sepakbola Cilegon United dan menyulapnya menjadi Rans Cilegon FC.
Lengkap sudah gaya hidup Sultan ala Raffi, seperti gaya hidup Sultan Timur Tengah yang kaya raya dan membeli klub-klub sepakbola profesional Eropa. Seorang sultan dari Timur Tengah memborong 80 kursi pesawat penerbangan untuk mengangkut 80 ekor burung elang peliharaannya. Raffi, atau sultan-sultan lain Indonesia, mungkin suatu ketika ingin meniru gaya itu.
Dengan penghasilan miliaran seetiap bulan Raffi menikmati gaya hidup sultan. Rumahnya disebut sebagai istana sultan, dan mobil-mobil mewahnya melengkapi gaya hidup sultan. Penghasilan bulanan Raffi diperkirakan mencapai Rp 5 miliar sebulan. Dengan penghasilan sejumlah itu Raffi memang hidup seperti sultan.
Di Indonesia dalam setahun terakhir ini mereka yang berpenghasilan level sultan seperti Raffi tidak banyak, tetapi tumbuh lebih cepat dibanding mereka yang punya penghasilan lebih rendah. Ini menujukkan bahwa kelas atas ini tidak terlalu terpengaruh oleh krisis Covid 19.
Kelas atas ini akan menjadi salah satu target perburuan pajak melalui pajak penghasilan atau PPh. Selama ini penghasil di atas Rp 5 Miliar dikenai pakak 30 persen, dan dalam usulan baru mereka akan dikenai pajak lebih besar sampai 35 persen. Kenaikan pajak untuk level sultan ini dimaksudkan supaya ada keadilan terhadap semua wajib pajak.
Secara umum, tarif pajak selama ini ada empat lapis atau layer. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun maka dibanderol sebesar 5 persen. Kedua, di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15 persen. Ketiga, di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan pajak sebesar 25 persen. Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta kena pajak sebesar 30 persen. Dalam usulaan terbaru para sultan dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar akan kena pajak 35 persen.
Kalau seseorang berpenghasilan sekitar Rp 4,5 juta sebulan, maka ia harus membayar pajak sekitar Rp 200 ribu sebulan, sehingga dia menerima bersih Rp 4,3 juta. Ini adalah upah minimum di Surabaya yang hanya cukup untuk hidup pas-pasan selama sebulan. Ini juga berarti tidak ada seorang pun yang bekerja yang bisa lolos dari pajak, karena pekerja dengan gaji minimum UMR pun sudah kena pajak.
Pribahasa Inggris mengatakan, hanya dua hal yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia, yaitu kematian dan pajak. Artinya, setiap orang pasti mati, dan setiap orang pasti membayar pajak. Karena itu, di negara demokrasi Barat, pajak adalah benda sakral. Penyelewengan terhadap pajak adalah penyelewengan level tertinggi yang tidak terampunkan.
Anggaran negara di negeri Barat disebut sebagai ‘’taxpayer’s money’’ uang pembayar pajak. Penyeleweng anggaran di negara Barat disebut sebagai penyeleweng uang pembayar pajak dan langsung mendapat dua hukuman sekaligus, yaitu hukuman penjara dan partainya dihukum pemilik suara dalam pemilu.
Di Indonesia pencoleng uang negara bisa lolos dua-duanya, lolos dari penjara dan partainya tetap menang pemilu. Para koruptor pencoleng anggaran di Indonesia tidak merasa berdosa, karena merasa bahwa yang dicolong adalah uang negara, bukan uang pembayar pajak. Uang negara dianggap tidak sesakral uang pembayar pajak, karena negara pasti kaya, sedangkan pembayar pajak bisa termasuk orang miskin yang hidup pas-pasan.
Itulah yang membuat korupsi di Indonesia sulit diberantas. Selain hukumnya longgar, dan KPK sekarang dipereteli kekuatannya, cara pandang terhadap uang anggaran negara juga menjadi faktor yang menentukan.
Korupsi di Indonesia terjadi pada anggaran apapun. Anggaran bantuan sosial untuk rakyat miskinpun dikorupsi tanpa belas kasihan. Anggaran ibadah haji dikorupsi, anggaran pengadaan Alquran dikorupsi.
Para koruptor itu punya latar belakang beragam, mulai dari menteri, politisi, anggota dewan, para kepala daerah, dan pejabat di instansi. Tingkat pendidikan dan pengetahuan agama tidak berkorelasi dengan korupsi. Ada gubernur bergelar profesor melakukan korupsi anggaran, ada politisi bergelar kiai melakukan korupsi anggaran, ada kepala daerah hafal Alquran pun melakukan korupsi anggaran.
Di Barat tidak ada konsep sakral. Bahkan agama pun tidak dianggap sakral karena agama dipisahkan dari negara dan murni menjadi urusan pribadi. Bagi orang Barat, pajaklah yang paling sakral. Karena itu mereka pasti geleng-geleng kepala tidak percaya bagaimana uang pajak dibuat bancakan dan dibuat berfoya-foya.
Kasus Gayus Tambunan pada 2009 adalah salah satu contohnya. Sudah korupsi miliaran rupiah dari yang pajak tapi masih bisa jalan-jalan ke Bali menonton pertandingan tenis. Pemandangan ini hanya terjadi di Indonesia.
Dan, perkembangan terbaru sungguh mencengangkan. Raja Erizman, seorang jenderal polisi yang menyelidiki kasus itu diduga terlibat dalam patgulipat uang pajak haram itu. Erizman selamat dari hukuman, dan malah mendapat promosi jabatan. Sekarang, sang jenderal yang sudah pensiun itu malah baru saja diangkat menjadi komisaris BUMN PT Jasa Marga.
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa korupsi di era reformasi sekarang ini lebih buruk dan jauh lebih meluas dibanding korupsi di era Orde Baru. Di zaman Pak Harto, kata Mahfud, korupsi dilakukan secara tersentralisasi, terpusat di Jakarta. Skala korupsinya juga relatif tidak terlalu besar. Korupsi ratusan juta saja sudah bikin heboh.
Sekarang ini, kata Mahfud, korupsi mengalami desentralisasi, menyebar ke seluruh daerah dan melebar kesamping, kiri, kanan. Makin luas penyebaran korupsi, makin sulit penanganannya. Penguasa di daerah menjadi sultan-sultan baru yang dalam banyak kasus menjadi pusat korupsi baru di daerah.
Pengakuan dosa ala Mahfud MD ini menujukkan bahwa pemerintah sendiri terlihat putus asa dan menemui jalan buntu dalam memberantas korupsi. Ditambah lagi dengan melemahnya KPK, maka semakin lengkaplah kesemerawutan korupsi di Indonesia.

Korupsi yang merajalela melahirkan sultan-sultan koruptor

Komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi sangat meragukan, karena apa yang diucapkannya, seperti bisanya, bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Revisi undang-undang KPK 2019 jelas-jelas telah melemahkan lembaga anti-rasuah itu dan menjadikannya keropos sampai ke akar-akarnya.
Jokowi gagal mencegah pemecatan Novel Baswedan dan kawan-kawan. Perintahnya tidak diindahkan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo yang sama-sama kader partai PDIP. Bahkan Kepala Badan Kepegawaian Nasional lebih taat kepada Tjahjo daripada kepada Jokowi. Ketua KPK Firli Bahuri juga tidak peduli terhadap perintah Jokowi. Tiga serangkai itu jalan terus dengan keputusan memecat Novel Baswedan dan teman-teman. Insubordinasi dan penentangan terbuka ini membuat wibawa Jokowi makin merosot di mata publik.
Trust publik kepada pemerintah semakin anjlok, dan tanpa trust tidak akan ada ketaatan. Upaya menarik pajak dituruti karena terpaksa. Masyarakat juga tahu bahwa pemerintah sudah buntu akalnya untuk mencari duit sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memajaki rakyat sampai yang berpenghasilan paling rendah.
Rakyat sudah mentok penderitaannya karena pandemi Covid 19. Tapi bantuan sosial masih dikorupsi juga. Nilainya bukan hanya miliaran, tapi triliunan, seperti yang diperkirakan oleh Novel Baswedan.
Sultan-sultan baru bermunculan. Ada Sultan Raffi Ahmad dan kawan-kawan yang kaya raya dari penghasilan di media sosial. Tapi akan muncul kelas baru para sultan yang kaya raya
karena korupsi. (*)

Berita Terkait