OPINI

Pandemisasi Covid-19 : Bom Demografi?

  • Whatsapp
Presiden Jokowi orang pertama menjalani vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia

Prof. Dr. Daniel Mohammad Rosyid

Guru Besar Kelautan ITS Surabaya

KEMPALAN: Rezim ini gagal mengelola Covid-19, inkonsisten dalam penerapan Prokes, namun sukses memanfaatkan pandemisasinya sebagai weapon of mass deception untuk kepentingan politik yang bisa membahayakan Republik. Inkompetensinya secara efektif menggagalkan perwujudan janji-janjinya, tapi berhasil menjadikan pandemisasi Covid19 WHO sebagai alasan bagus untuk tetap berkuasa di tengah pengangguran yang meningkat, kehancuran bisnis berbagai skala dan sektor, pemberantasan korupsi yg terpuruk dan hutang yang menggunung mencapai Rp.10kT. Bahkan wacana jabatan Presiden 3 periode sempat muncul malu-malu.

Sulit untuk menolak kesan bahwa kelompok sekuler kiri radikal yang sok nasionalis yang bersembunyi di istana dan Senayan memperoleh umpan bagus dari BigPharma global untuk mencapai tiga misi utama : depopulasi, mengeruk duit dari bisnis vaksin dan menggembosi kebangkitan Islam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kematian akibat Covid-19 yang relatif rendah diam-diam akan dinaikkan sekaligus dengan merusak tubuh manusia dengan menginjeksikan material genetik (yang disebut sebagai vaksinasi) dari ampul sebagai bisnis yang lucrative. Ini bukan teori konspirasi, tapi konvergensi berbagai kepentingan dari berbagai freeriders untuk mengambil untung dari teror biologis ini.

Korban mati akibat Covid-19 di Indonesia hingga hari ini masih kurang dari 50ribu jiwa. Bandingkan dengan Inggris 112 ribu, India 315ribu, dan AS 600ribu. Rata2 tingkat kematiannya 0,2%. Angka kematian akibat TBC di Indonesia malah mencapai 100ribu/tahun (0.4%) selama bertahun-tahun. Pandemisasi Covid-19 ini telah mendegradasi penanganan berbagai penyakit lain seperti TBC dan comorbid Covid-19 di seluruh dunia. Namun, medsos telah menjadi WMD teror biologis Covid19 sehingga seolah vaksinasi menjadi pilihan tak terelakkan. Ada rencana passport vaksinasi untuk memaksa rakyat divaksinasi dan memidanakannya jika tidak bersedia. Totaliterianism meningkat tajam oleh pandemisasi ini. Kriminalisasi kerumunan Petamburan dan Megamendung atas seorang ulama masyhur bisa jadi bukti. Civil liberty menurun drastis seiring perekonomian yang anjlog akibat PSBB berlarut-larut dan berkepanjangan.

Sebagai penyintas covid-19 yang kehilangan saudara, dan teman sejawat akibat covid-19 ini, saya tahu ancaman mati bagi penderita paruh baya dengan comorbid memang nyata. Tapi dengan mempertimbangkan bonus demografi bangsa ini, menerima arahan WHO dan menyatakan bahwa covid-19 ini sebagai pandemi adalah sikap yang keliru. Kekeliruan ini semakin besar dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan program vaksinasi kagetan yang dengan alasan kedaruratan tidak melalui prosedur pengujian yang wajar. Ongkos sosial, ekonomi dan kesehatan dari pandemisasi ini tidak bisa diterima karena berpotensi mengubah bonus demografi menjadi bom demografi.

Upaya teror biologis ini tampaknya akan terus dilanjutkan dengan semburan wacana terang-terangan tentang kehadiran “varian2 covid” baru yang kebal terhadap vaksin yang sekarang sudah disuntikkan ke jutaan manusia di seluruh dunia. Pada saat PSBB diubah menjadi PPKM Berskala Mikro menghambat mudik Lebaran bagi muslim, pemerintah justru diam-diam membiarkan begitu saja ribuan TKA asal China setiap hari terus masuk ke Indonesia melalui berbagai bandara dan pelabuhan. Ini kebijakan diskriminatif.

Pandemisasi atas covid-19 sebagai senjata penyesatan massal ini harus segera dihentikan. Muslim muda Indonesia berusia produktif yang telah dipaksa menjauhi masjid, tidak berjabat tangan, melaksanakan sholat berjamaah berjarak dan bermasker, tidak mudik menemui orang tua di kampung halaman untuk bersilaturahim, adalah kelompok warga negara muda yang paling dirugikan. Mismanajemen ini menambah ancaman atas eksistensi Republik ini setelah berbagai malpraktek administrasi publik selama 5 tahun terakhir ini terus dilakukan sehingga menggerogoti prinsip2 Republik yang telah diatur dalam UUD1945 oleh para pendirinya. This demographic bom has to be stopped.

Rosyid College of Arts,
Gunung Anyar, Surabaya
28/5/2021

Berita Terkait