Freedom House Tuding Polandia dan Hongaria Sebarkan Praktik Anti-Demokrasi

WASHINGTON-KEMPALAN: Lembaga internasional bermarkas di AS, Freedom House berpendapat bahwa Hongaria dan Polandia “mempertahankan penurunan demokrasinya dalam beberapa dasawarsa terakhir.”

Seperti laporan bertajuk “Nations in Transit” yang diterbitkan Freedom House pada Rabu (28/4) menyatakan negara-negara Eropa Tengah dan Tenggara terus-menerus mengalami penurunan kebebasan demokrasi, media dan pemilu, serta ketaatan terhadap hak asasi manusia.

Melansir Balkan Insight, laporan tersebut mencakup 29 negara di Eropa Tengah dan Timur, Balkan dan bekas blok Komunis, mengklasifikasikannya ke dalam lima kategori: demokrasi terkonsolidasi, demokrasi semi-terkonsolidasi, rezim transisi atau hibrida, rezim otoriter semi-terkonsolidasi, dan rezim otoriter terkonsolidasi.

“Hongaria telah mengalami penurunan terbesar yang pernah diukur dalam Nations in Transit, jatuh melalui dua batas kategoris menjadi Rezim Transisi/Hibrid tahun lalu,” kata laporan itu serta mengkategorikan Polandia sebagai negara dengan demokrasi semi-terkonsolidasi, tapi menurun selama lima tahun terakhir dan lebih tajam penurunannya daripada Hongaria.

Laporan tersebut mencatat bahwa partai-partai yang berkuasa di Budapest dan Warsawa baru-baru ini “telah berpindah dari menyerang prinsip-prinsip liberal yang menopang demokrasi menjadi menetapkan norma-norma baru itu sendiri dan secara terbuka menyebarkan praktik-praktik antidemokrasi”. Salah satu contohnya adalah model penangkapan media di Hongaria, yang telah diterima secara terbuka oleh pemerintah yang berpikiran sama di wilayah tersebut.

Laporan itu menyoroti bahwa proses pembelajaran anti-demokrasi ini paling terlihat di Polandia, “di mana tahun lalu pemerintah menggunakan raksasa energi milik negara untuk memperoleh empat perlima dari outlet media regional negara itu dan mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak iklan, yang mana akan melucuti sektor media swasta dari sumber daya vital ”.

“Kedua langkah ini pada dasarnya diambil dari buku pedoman Fidesz, partai yang berkuasa di Hongaria,” kata laporan itu dan mencatat bahwa “kisah keberhasilan sangatlah dibutuhkan di Balkan, dimana keberhasilan demokrasi telah menurun di banyak negara.”

“Di Serbia, Presiden Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) telah mengawasi pengarusutamaan kampanye kotor dan propaganda pro-pemerintah, yang berkontribusi pada kemenangan besar SNS dalam pemilihan umum dan pembentukan parlemen non-perwakilan pada tahun 2020,” tutur Freedom House dalam laporannya.

Laporan itu banyak menyebutkan negara-negara Balkan lainnya seperti Romania, Montenegro, Moldova dan Slovenia. Freedom House kerap menjadi acuan dalam penilaian kualitas demokrasi di sebuah negara semenjak pasca Perang Dunia Kedua. (Balkan Insight, reza m hikam)