Tuntutan ASEAN pada Rezim Militer Myanmar

JAKARTA-KEMPALAN: Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh ASEAN melalui Brunei setelah KTT menguraikan tuntutan yang dibuat oleh para kepala negara dengan istilah yang lebih halus. Ia meminta “penghentian segera kekerasan di Myanmar” dan mendesak semua pihak untuk “menahan diri sepenuhnya,”

Dalam pernyataan resmi itu mengabaikan permintaan yang disuarakan oleh Widodo dan para pemimpin lainnya secara blak-blak an untuk segera membebaskan para tahanan politik. Dikabarkan ASEAN juga akan memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Pesan Jokowi tersebut dinilai sangat blak-blakan dan dapat dilihat sebagai pelanggaran prinsip dasar blok 10-negara  yang melarang negara-negara anggota untuk mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Melansir dari APNews, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa kebijakan tidak boleh mengarah pada kelambanan jika situasi domestik “membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas ASEAN dan kawasan yang lebih luas” dan ada tuntutan internasional untuk tindakan tegas.

“Ada harapan yang luar biasa dari komunitas internasional tentang bagaimana ASEAN menangani masalah Myanmar. Tekanannya meningkat, “kata Muhyiddin, dan menambahkan bahwa ketua ASEAN saat ini, Perdana Menteri Brunei Hassanal Bolkiah, dan sekretaris jenderal blok regional harus diberi akses ke Myanmar untuk bertemu dengan pihak-pihak yang bersaing, mendorong dialog dan muncul dengan” kejujuran dan observasi yang tidak bias.”

Sementara itu Jokowi mengatakan bahwa Situasi di Myanmar tidak dapat diterima dan seharusnya tidak berlanjut. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan serta Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan harapan pada malam KTT bahwa “kita dapat mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah selanjutnya yang dapat membantu rakyat Myanmar keluar dari situasi yang sulit ini.”

Keragaman ASEAN, termasuk ikatan yang berbeda dari banyak anggotanya, bersama dengan kebijakan dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan memutuskan melalui konsensus, telah melumpuhkan kemampuan blok tersebut untuk menangani krisis dengan cepat.

Para kritikus mengatakan keputusan ASEAN untuk bertemu dengan pemimpin kudeta itu tidak dapat diterima dan sama dengan melegitimasi penggulingan kekuasaan sah. Dibalik itu semuan, negara-negara ASEAN setuju untuk bertemu dengan Min Aung Hlaing tetapi tidak memperlakukan atau memanggilnya sebagai kepala negara Myanmar di KTT tersebut.

Sementara itu, di tengah tekanan Barat kelompok regional telah berjuang untuk mengambil posisi yang lebih kuat dalam berbagai masalah tetapi tetap pada pendekatan non-konfrontatifnya. (APNews, Abdul Manaf Farid)