Pemerintah Menolak KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko

JAKARTA-KEMPALAN: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly secara resmi menyatakan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB yang dipimpin oleh Moeldoko pada Rabu (31/3) siang.

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung dalam konferensi pers yang juga dilaksanakan secara virtual yang didampingi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna Laoly.

Yasona mengatakan bahwa kubu Moeldoko mencoba mengajukabn permohonan perubahan AD ART serta kepengurusan Partai Demokrat yang baru berdasarkan KLB di Deli, Serdang.

Kemenkumham telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh pihak Moeldoko. Terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

Hingga tenggat waktu yang diberikan kubu Moeldoko masih belum mampu menyelesaikan dokumen yang diperlukan.

“Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC,” tambah Yasonna. (Belva Dzaky Aulia/berbagai sumber)