MOSKOW-KEMPALAN: Pada Jumat (12/3), Pemerintah Rusia menyampaikan bahwa Taliban sebaiknya dilibatkan dalam pemerintahan transisi, sebelum konferensi dilaksanakan di Moskow yang bertujuan untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan.
Konferensi itu rencananya akan diadakan di Moskow, Rusia pada 18 Maret 2021 dan telah mengundang sejumlah aktor regional, termasuk perwakilan Taliban. Pertemuan ini dianggap sebagai upaya terbaru pemerintah Rusia untuk memperkuat posisinya sebagai pihak penengah dalam proses perdamaian itu.
Acara itu akan diadakan pada detik-detik mendekati tenggat waktu penarikan pasukan asing dari Afghanistan pada 1 Mei 2021.
“Pembentukan pemerintah koalisi transisi harus diputuskan oleh orang-orang Afghanistan sendiri selama perundingan rekonsiliasi nasional,” ujar Maria Zakharova selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia seperti yang dikutip Kempalan dari Aljazeera.
Dia juga menyampaikan bahwa pembentukan pemerintahan transisi yang terbuka akan menjadi “solusi logis untuk memasukkan Taliban ke dalam kehidupan politik Afghanistan yang damai.”
Pemerintah Rusia sendiri mengutarakan bahwa konferensi di negaranya bertujuan memuluskan jalan perundingan di Doha yang belum mencapai kesepakatan apapun antara Emirat Islam Afghanistan alias Taliban dengan pemerintahan Afghanistan di bawah Ashraf Gani.
Adapun AS telah membuat rencana perdamaian yang meminta untuk mengganti pemerintah yang sekarang dengan pemerintah transisi yang baru hingga konstitusi yang baru disepakati dan ada pemilu yang terlaksana, namun Presiden Ashraf Gani menolak mengundurkan diri dari posisinya.
Selain itu, rencana perdamaian ala AS menyarankan bahwa Taliban dimasukkan ke dalam DPR Nasional Afghanistan atau membekukannya hingga usai pemilu terlaksana. Penarikan pasukan AS sendiri dipersulit dengan kekerasan yang terus meningkat di negara Asia Tengah itu.
Di sisi lain, Turki juga ingin menjadi tuan rumah untuk perundingan damai antar Afghanistan untuk April 2021 di Istanbul. Menurut Menteri Luar Negeri Turki, Mevlu Cavusoglu, baik pihak Taliban maupun pemerintah Afghanistan meminta Turki akan hal itu.
“Kami akan mengadakan hal ini dengan berkoordinasi dengan saudara kami di Qatar,” ujar Menlu Turki itu.
Tujuan Turki adalah perundingan yang dapat menghasilkan sesuatu, meskipun tidak langsung memberikan gencatan senjata, namun proses menuju hal itu.
“Kami juga telah berpesan pada Taliban. Kami mengatakan kepada mereka untuk menghentikan serangan. Kami beritahu mereka bahwa tidak ada perundingan nyata kalau serangan tetap terjadi,” tutur Mevlut.
Permasalahan antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban ini belum kunjung usai dan semakin melibatkan banyak aktor yang awalnya hanya AS dalam Perjanjian Doha 2020, sekarang mulai disebut sejumlah negara lain seperti Turki, Rusia hingga Pakistan yang semenjak lama memiliki hubungan dengan Taliban.
(Aljazeera, Reza Maulana Hikam)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi