Ambil Paksa Partai Demokrat, Moeldoko Hanya Pion?

KEMPALAN: Pengambilalihan paksa Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) paling lucu dalam sejarah, membuat kita bertanya, sejauh itukah Moeldoko? Istana diam dan tidak ada kata-kata, pikiran, empati  dari presiden, presiden paket hemat, nggak bunyi dan membiarkan orang dalam istana bikin keributan di “rumah tangga” orang lain?

Pertama; Jika pengambil-alihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko, yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri.

Bagaimana mungkin seorang Moeldoko yang sudah makan asam garam politik praktis mulai dari era SBY hingga dua periode kepemimpinan presiden Jokowi tidak paham karakter politik di Indonesia. Citra personal adalah kunci memenangkan hati rakyat. Sementara tindakan yang beliau lakukan hari ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam lumpur kotor yang baunya amat busuk.

Langkah politik ini, memang seolah membuka jalan bagi ambisinya, namun jangan lupa secara bersamaan citra negatif juga mencoreng mukanya sendiri karena dianggap telah melakukan tindakan yang sangat memalukan, tidak bermoral, tak berakhlak dan tidak etis, mencoreng nama besar jenderal bintang 4 dalam sejarah Indonesia.

Jangankan untuk maju jadi calon presiden,  bisa jadi Partai Demokrat akan tumbang bersamaan dengan citra pemimpinnya yang telanjur negatif di mata publik. Jadi capres itu mimpi, kehancuran demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko sudah di depan mata.

Kedua, dalam posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tindakan Moeldoko amat sangat mustahil tidak diketahui oleh pihak Istana. Apalagi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat sudah jauh hari  memberi sinyal dan mengingatkan akan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan paksa (hostile take over) yang kemudian memang benar-benar menjadi kenyataan.

Dengan membiarkan Moeldoko bikin “ribut”  di Partai Demorat menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini. Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan, karena mencoreng wajah presiden dan menjadi beban Istana, karena dia pejabat negara (inner circle istana). Itu saja tidak cukup,  pemerintah harus menyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dan kepemimpinan, AHY ketua umum sah, dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020.

Dari rangkaian bentangan emperis indikasi tersebut, jika presiden tidak melakukan langkah apapun, tidak bunyi,  menguat, akan mengkonfirmasi keterlibatan Istana adalah sebuah keniscayaan. Campur tangan semacam ini adalah ancaman serius bukan hanya bagi Partai Demokrat tapi ini adalah lonceng kematian bagi demokrasi kita.

Ketiga, jika poin kedua indikasinya semakin kuat, kita layak bertanya apa agenda Istana di balik  semua ini?

Politik belah bambu yang menyasar partai oposisi adalah cara berpolitik yang tidak etis. Apalagi komposisi koalisi pemerintahan hari ini sudah terlalu gemuk,  6 dari 9 partai di parlemen dengan total 75% kursi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, apakah ini belum cukup?

Dengan memecah-belah partai oposisi lalu  menenteng menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah, maka DPR akan kembali ke masa  suram menjadi “stempel” bagi kekuasaan, menjadi lembaga yes man (executive heavy).

Oleh karena itu, kita juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang didesain pemerintah? Mungkinkah amandemen UUD 1945 terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi tiga periode? Apapun agendanya kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua.

Dari tiga argumen utama di atas publik bisa mengambil kesimpulan sendiri kira-kira mana yang paling mungkin mendekati realitas  politik. Apakah dengan langkah sembrono dan ugal-ugalan itu Moeldoko mau jadi calon presiden 2024? Atau dia melakukan itu semua atas restu Istana dan Moeldoko hanya pion untuk memuluskan ambisi politik yang sedang berkuasa? Silahkan jawab sendiri. (*)

Penulis adalah
Analis, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting