Trump Secara Rahasia Telah Divaksinasi Saat Menjabat Presiden
WASHINGTON, KEMPALAN: Presiden Donald Trump dan ibu negara Melania Trump diam-diam menerima vaksin COVID-19 di Gedung Putih pada bulan Januari, beberapa outlet media melaporkan pada hari Senin (1/3).
Seorang penasihat Trump membagikan informasi tersebut dengan Axios, The New York Times, dan CNN. Tidak jelas vaksin mana yang disetujui pada saat mereka menerimanya.
Para pemimpin politik lainnya telah mempublikasikan vaksinasi mereka sendiri sebagai cara untuk mendorong semua orang Amerika agar mendaftar untuk divaksin ketika giliran mereka tiba. Vaksinasi massal adalah satu-satunya hal yang akan membuat negara itu keluar dari pandemi virus korona, kata Dr. Rochelle Walensky, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Senin.
Pendekatan Donald Trump sangat kontras, khususnya, dengan pendekatan Presiden Joe Biden dan mantan presiden lain yang masih hidup yang mengizinkan pengambilan gambar mereka disiarkan, dengan mengatakan bahwa mereka ingin meningkatkan kepercayaan dalam proses tersebut.
Berita itu muncul sehari setelah Trump mengatakan pada Konferensi Tindakan Politik Konservatif tahunan bahwa “semua orang” harus mendapatkan vaksin virus corona – sebuah gagasan yang dia pahami di masa lalu.
Partai Republik cenderung lebih skeptis terhadap vaksin tersebut, menurut jajak pendapat Civiqs, membuat dorongan dari Trump dan tokoh masyarakat sayap kanan lainnya menjadi penting dalam upaya memvaksinasi negara tersebut. Hanya 33% dari Partai Republik yang tidak divaksinasi mengatakan mereka berencana untuk mendapatkan vaksin ketika tersedia bagi mereka, dibandingkan dengan 70% dari Demokrat yang tidak divaksinasi.
Banyak penggemar Trump, termasuk mereka yang berada di outlet media sayap kanan seperti Newsmax, mendukung teori konspirasi tak berdasar tentang vaksin tersebut, termasuk klaim palsu bahwa itu adalah sistem pengendalian pikiran. Di Fox News, pembawa acara Tucker Carlson menyatakan gagasan tentang program vaksinasi wajib sebagai “krisis yang sah”, meskipun pemerintahan Biden tidak menyerukannya. (bbs/adji)
