Sosok Pendiam, Penjegal Demokrasi, dan Penjagal Rohingya

NAYIPYIDAW, KIEMPALAN: Min Aung Hlaing adalah seorang Jenderal Myanmar dan merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar saat ini. Kini dai mengklaim memimpin Myanmar untuk satu tahun ke depan dengan penerapan darurat militer, setelah menahan Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada senin (1/2)  pagi.

Dia disebut-sebut oleh organisasi HAM sebagai hambatan terbesar bagi proses demokratisasi Myanmar dan penegakan Hak Azasi Manusia di Myanmar. Terlepas dari bungkamnya Aung San Suu Kyi, di bawah kepemimpinannya, Myanmar menjadi sorotan dunia karena tindakan pembersihan etnis Rohingya di Rakhine.

Dia lahir pada tahun 1956 di Tavoy, Divisi TenasserimL, di dekat perbatasan Thailand, Hlaing menikmati pendidikan hukum di Yangon sebelum mengabdikan diri pada militer. Sosok pendiam itu baru dikenal luas setelah berhasil memadamkan pemberontakan Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army di Kokang, 2009 silam. Akibat pertempuran tersebut sekitar 37.000 warga sipil mengungsi ke Cina.

Min Aung Hlaing lulus kelas Matrikulasi pada tahun 1972 di BEHS 1 Latha.Dia berkuliah di Universitas Ilmu dan Seni Rangoon. Dari tahun 1973, ia bergabung dengan Akademi Layanan Pertahanan hingga tahun 1974. Dia dilaporkan dijauhi oleh teman-teman sekelasnya karena kepribadian pendiam nya.

Aksi militer Myanmar pada Oktober 2016 itu mengusik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian menyimpulkan kejahatan terhadap kemanusiaan telah berpotensi terjadi, sehingga Dewan HAM PBB membentuk Misi Pencari Fakta untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi di Rakhine, juga Shan dan Kachin di mana militer juga menjadikan etnis sipil sebagai target.

Setelah Misi Pencari Fakta PBB melakukan penyelidikan, sebuah laporan PBB awal tahun ini membeberkan rinci pelanggaran HAM oleh balatentara Jenderal Min Aung Hlaing terhadap Rohingya.

Pelanggaran-pelanggaran itu antara lain: tentara Min Aung Hlaing memberi stempel pada bayi saat bayi itu baru lahir, membunuh bayi yang menangis karena haus ketika mereka memerkosa ibu si bayi, dan menembak anak-anak dari belakang saat bocah-bocah itu lari dari desa mereka yang terbakar.

Tak pelak, Jenderal Min Aung Hlaing dianggap sebagai hambatan terbesar bagi Myanmar. Mimpi memperbaiki HAM, melakukan reformasi demokratis, dan mewujudkan kedamaian, seolah terbang terbawa angin.

“Revolusi demokrasi Myanmar gagal total. Kini kami malah memiliki ‘Neo-Nazisme’,” kata Kyaw Win, pegawai negeri di bawah kendali Min Aung Hlaing, dikutip Reuters.

Menurut Farmaner dalam tulisannya di Hufftington Post, menjegal reformasi dan kebijakan buatan pemerintah (baca: Suu Kyi). Sang jenderal pula yang menyandera dana kesehatan dan pendidikan negara dengan berkeras memperoleh alokasi anggaran besar untuk militer. Maka, modernisasi negeri, peningkatan pendidikan bagi rakyat, dan pelayanan kesehatan layak, masih mimpi belaka bagi Myanmar.

Bukan itu saja, Min Aung Hlaing juga mengancam keseluruhan proses perdamaian dengan menekankan pada sikap garis keras yang tak dapat diterima oleh banyak organisasi etnis.

Namun, entah bagaimana, ia kerap lolos dari sorotan internasional dan kritik langsung dunia. Pada krisis Rohingya tahun lalu, juga tahun ini tentunya, adalah Suu Kyi yang paling banyak disorot dan dicaci, bukan Jenderal Min Aung Hlaing yang punya tongkat komando atas tentaranya yang kalap membasmi Rohingya,

Sejauh ini, embargo senjata Uni Eropa terhadap Myanmar seperti berlaku setengah hati. Bagaimana tidak bila, seperti telah disebut di atas, Min Aung Hlaing justru mengunjungi pabrik senjata di Eropa. Inggris bahkan memberikan pelatihan gratis untuk militer Myanmar. Embargo seakan hanya sandiwara bila dihadapkan pada realita, bahwa Eropa justru menggelar “karpet merah” untuk Min Aung Hlaing dan mengundangnya ke pertemuan penting para komandan militer beberapa tahun lalu.

Karier
Dia menjadi terkenal pada tahun 2009 setelah memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Nasional Aliansi Demokratik di Kokang.

Pada bulan Juni 2010, Min Aung Hlaing menggantikan Jenderal Shwe Mann sebagai Kepala Gabungan Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pada bulan November 2011, menurut majalah berita online The Irrawaddy, itu “diyakini” bahwa setelah pertemuan Min Aung Hlaing dengan pejabat militer Tiongkok bahwa bulan dan kepemimpinannya dalam menciptakan perjanjian bilateral tentang kerja sama pertahanan dengan Tiongkok, ia juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengenai kerjasama dengan Tiongkok sehubungan dengan Konflik Kachin.

Pada tanggal 27 Maret 2012, dalam pidatonya di Naypyidaw, Min Aung Hlaing membela peran lanjutan militer dalam politik nasional.

Pada tanggal 3 April 2012, Pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa Min Aung Hlaing telah dipromosikan ke pangkat wakil jenderal senior tertinggi kedua di Angkatan Bersenjata Myanmar.

Dia dipromosikan menjadi Jenderal senior pada bulan Maret 2013. (berbagai  sumber)