“Pseudo Economics” Lagi?

Jika pseuodo ecnomics tidak segera ditangani dan diluruskan ke jalan yang benar, maka risiko terburuknya tak sekadar merusak kebijakan ekonomi-politik, tetapi bahkan dapat berakibat “kebangkrutan struktural”.

Oleh: Haryadi

KEMPALAN: Secara hakiki, pseudo economics bisa dipahamkan sebagai praktik, narasi, dan kebijakan ekonomi yang menggunakan terminolog dan data yang tampak seolah ilmiah.

Tapi, sebenarnya tidak berbasis metode ilmiah yang sahih. Bahkan, seringkali mengabaikan data empiris atau memilih data secara selektif sesuai kebutuhan (cherry-picking). Serta, mengabaikan prinsip dasar ekonomi.

Semua dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu. So, pseudo economics bisa dikatakan sebagai ekonomi semu yang membungkus agenda kepentingan di balik jubah analisis teknokratis.

Ada beberapa faktor struktural yang menyebabkan pseudo economics belakangan mencuat kembali di banyak negara-bangsa.

Pertama, fragmentasi informasi digital. Bahwa di mana ekosistem media sosial mempercepat penyebaran ekonomi instan tanpa verifikasi. Kedua, kompleksitas ekonomi global.

Dalam hal ini, fenomena seperti krisis finansial, inflasi global, dan ketimpangan telah membuat publik berupaya mencari penjelasan sederhana. Dan, pseudo economics mengisi celah itu.

Ketiga, kepentingan politik jangka pendek. Di mana kebijakan tidak rasional tapi populer, sering lebih menguntungkan secara elektoral.

Keempat, ekonomi berbasis narasi. Di era media sosial sekarang, persepsi lebih berpengaruh daripada data faktual. Kelima, senjata politik. Berupa penggunaan ekonomi sebagai senjata untuk menyerang lawan atau mempertahankan suatu kekuasaan dengan janji-janji yang tak realistis.

Jika mau sedikit cermat, sesungguhnya selalu ada tanda-tanda awal terjadinya pseudo economics pada suatu negara-bangsa. Dimulai dari “penyederhanaan berlebihan”.

Masalah struktural yang kompleks diringkas diringkas menjadi seolah ada satu penyebab tunggal. Misalnya, krisis ekonomi negara-bangsa murni karena ada kesalahan spekulan asing.

Berikutnya, adalah masalah “pengabaian trade-off“. Menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi, tanpa adanya perhitungan biaya dan risiko. Lalu, “klaim ekonomi tanpa data” atau berbasis anekdot.

Tanda lainnya lagi adalah penggunaan “istilah teknis tanpa definisi” yang jelas. Selanjutnya, ditandai dengan “anti terhadap kritik akademik” atau peer review. Bisa pula ditandai oleh “retorita seolah anti-establishment“.

Menolak metodologi ekonomi arus utama, tanpa memberi alternatif kerangka kerja alternatif yang teruji.

Adapun para pihak yang cenderung melakukan pseudo economics bukanlah monopoli satu aktor. Umumnya yang melakukan adalah “elit politik populis”. Mereka menggunakan pseudo economics untuk meraih dukungan massa dengan janji jangka pendek. Selanjutnya ada pula “influencer atau pakar karbitan”.

Mereka memiliki akses media besar, dan menyederhanakan isu ekonomi. Bahkan mengabaikan kaidah akademik demi engagement. Pelaku lain adalah “elit oligarki korporasi”.

Mereka mempromosikan kebijakan tertentu dengan memanipulasi data supaya seolah tampak menguntungkan publik. Misalnya, kebijakan membeli pesawat tempur, membeli kapal indul, mengimpor jagung, etc.

Aktor pelaku lain, adalah “birokrasi yang tak berbasis evidence“. Mereka sudah membuat kebijakan, semata demi target administratif, bukan berorientasi pada realitas ekonomi. Etc.

Tentu saja pseudo economics itu tak boleh didiamkan. Harus ada upaya struktural yang berkesinambungan untuk mengatasinya. Tak cukup sekadar meluruskan data. Tapi, perlu langkah multi level untuk efektif mengatasinya.

Pertama, “memperkuat institusionalisasi”. Antara lain dengan keterbukaan data publik, memperkuat struktur kebijakan berbasis bukti.

Kedua, “epistemic governance“. Standarisasi penggunaan evidence dalam setiap kebijakan. Dan, audit independen terhadap kebijakan ekonomi.

Ketiga, “literasi ekonomi” terhadap publik. Edukasi publik perihal konsep dasar ekonomi: pertumbuhan ekonomi, inflasi, fiskal, moneter, utang LN, etc.

Dan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Keempat, “insentif politik yang benar”. Dengan mereformasi sistem, agar kebijakan rasional tak kalah dengan populisme.

Para pihak yang menjadi kunci awal untuk memulai upaya mengatasi pseudo economics adalah pemerintah dan komunitas epistemik. Pemerintah sebagai pemegang otoritas data bertugas menata-kelola regulasi dan transparansi.

Sedangkan komunitas epistemik, dalam hal ini adalah akademisi dan para ahli, sebagai auditor bertugas melakukan fact-checking publik secara masif.

Tentu saja mereka butuh kolaborasi dengan media massa mainstream dan online yang berkualitas. Juga, kolaborasi dengan institusi internasional yang berintegritas untuk ikut menekan dan membantu menyusun standar data faktual. 

Semua langkah itu harus simultan.

Upaya perubahan untuk mengatasi pseudo economics itu pasti tak akan mudah. Mereka yang terbiasa culas dan diuntungkan oleh pseudo economics, pasti akan menghambat tiap upaya perubahan ke arah yang penguatan kebenaran.

Hal lain yang juga akan menghambat adalah ekosistem era post-truth. Sebuah era di mana fakta obyektif kurang bernilai dibandingkan keyakinan atau sentimen kelompok.

Begitu pula dengan variabel lack of knowledge dari sebagian besar publik, dapat jadi penghambat. Karena, asimetri informasi menyebabkan sebagian besar publik tak memiliki kapasitas atau waktu untuk memverifikasi klaim ekonomi.

Ada pula hambatan lain, yaitu kepentingan politik jangka pendek. Di mana data dan kebijakan ekonomi yang kompleks dan jujur, seringkali tak populer secara elektoral. Etc.

Setidaknya ada tiga perspektif strukturalis yang dapat dipakai untuk menjelaskan fenomena pseudo economics era sekarang.

Pertama, perspektif “platform power“. Mengkonstatasikan bahwa platform digital dapat menentukan distribusi informasi. Akibatnya, kebenaran faktual bisa kalah oleh viralitas yang dihasilkan dari distribusi informasi.

Kedua, perspektif “epistemic crisis“. Menjelaskan bagaimana runtuhnya otoritas pengetahuan. Dampaknya, kebenaran menjadi relatif dan cenderung dipolitisasi. Ketiga, perspektif “political economy of populism“.

Dikonstatasikan, bahwa ekonomi kerapkali dijadikan alat mobilisasi identitas. Bukan merupakan alat untuk menganalisis rasionalitas dan data.

Dari tiga perspektif strukturalis tersebut, kalau ditarik benang merahnya, kurang lebih mengungkapkan bahwa pseudo economics bukanlah deviasi kecil, melainkan hasil dari tarik menarik antara perubahan struktur kekuasaan dengan informasi dan insentif politik.

Lebih dalam lagi, pseudo economics adalah gejala krisis pengetahuan dalam dinamik ekonomi-politik moderen. Di mana kebenaran dikalahkan oleh narasi. Evidence dikalahkan oleh kepentingan.

Dan, rasionalitas dikalahkan oleh elektabilitas.

Jika pseuodo ecnomics tidak segera ditangani dan diluruskan ke jalan yang benar, maka risiko terburuknya tak sekadar merusak kebijakan ekonomi-politik, tetapi bahkan dapat berakibat “kebangkrutan struktural”.

Karena, negara otomatis terjebak dalam kebijakan yang bisa merusak pasar, akan menyebabkan inflasi tak terkendali, hilangnya kepercayaan dari investor asing. Ujungnya, akan berdampak pula pada penurunan daya beli masyarakat.

Dan, akhirnya potensial menimbulkan social unrest. Nah!

*) Haryadi, LAB-45 dan Akademisi