Analisis Dibalik Wacana Tarif Selat Malaka

Tentu saja butuh waktu, komitmen besar untuk mewujudkan itu. Toh pada abad ke-14 para leluhur kita melalui Sulthan Iskandar Muda, pernah memegang kendali penuh atas Selat Malaka sebelum Portugis.

Oleh: Dr. Anton Permana

KEMPALAN: Di tengah menguatnya wacana tentang perlunya Indonesia tampil sebagai kekuatan besar yang lebih percaya diri di panggung global, gagasan untuk memaksimalkan potensi strategis jalur laut seperti Selat Malaka kerap muncul sebagai simbol keberanian berpikir maju.

Semangat ini tentu patut diapresiasi sebagai refleksi mentalitas bangsa yang ingin keluar dari bayang-bayang inferioritas dan ketergantungan.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat realitas hukum internasional dan dinamika geopolitik yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Indonesia tidak berdiri sendiri dalam mengelola jalur pelayaran vital dunia, dan setiap langkah kebijakan harus berpijak pada kerangka aturan global yang telah disepakati bersama serta mempertimbangkan posisi negara lain di kawasan.

Sebagai wacana umum untuk terobosan Indonesia ke depan sih boleh-boleh saja, sebagai wujud dari sikap mental superioritas sebuah bangsa yang besar. Daripada inferior dan jadi bangsa yang pasif

Selat Malaka sejatinya bukan milik Indonesia, tapi jalur internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 di mana Indonesia sudah meratifikasinya ke dalam UU (hukum positif Indonesia).

Mesti dipahami, lahirnya konvensi internasional berupa UNCLOS 1982 ini adalah bargaining dari hasil perdebatan yang cukup panjang dan rumit, di mana negara-negara kontinental menjadikan laut sebagai batas dari sebuah negara. Sedangkan Indonesia berbentuk Archipelago (kepulauan).

Makanya disepakatilah, sebagai jalan keluarnya: Dunia internasional mengakui batas laut antar pulau wilayah Indonesia, namun Indonesia memberikan akses berbentuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), di mana ada 3 ALKI di dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

Yaitu: Selat Malaka (ALKI 1), Selat Sunda (ALKI 2), dan Selat Bali/Sumba (Alki 3) terus ke atas.

Artinya, tidak ada alasan kuat Indonesia untuk memungut tarif bagi kapal di Selat Malaka. Dan juga, ada 3 negara yang berada di area Selat Malaka seperti Malaysia dan Singapura.

Jangankan untuk memungut tarif, untuk mengarahkan kapal menggunakan kapal pandu dan lego jangkar di pelabuhan kita saja, kita belum “mampu” dan masih jauh kalah dari Singapura dan Malaysia.

Dari 200 ribu kapal yang melintas setiap tahun di selat malaka, yang paling mendapat manfaat adalah negara Singapura dan Malaysia. Padahal, 40% perdagangan dunia melewati Selat Malaka

Kecuali, ke depan Indonesia sudah berubah menjadi Negara Super Power baru, mempunyai armada laut dan militer yang kuat, baru bisa tampil sebagai penguasa kawasan Asia Tenggara, khususnya.

Tidak hanya itu, tentu tidak cukup dengan otot militer saja. Tetapi, Indonesia juga harus mempersiapkan fasilitas, infrastruktur, jaminan keamanan pelayaran yang (lebih) profesional, sehingga kapal-kapal yang lewat juga singgah di pelabuhan-pelabuhan kita seperti di Pulau Sabang, Belawan, Dumai, Pulau Rupat, Karimun, Batam dan Natuna.

Kalau untuk saat ini, wacana tersebut tentu masih jauh panggang dari api, tetapi sebagai bahan motivasi dan potensi ke depan, ide tersebut mesti bisa diwujudkan agar bisa memberikan keuntungan dan konstribusi positif yang lebih besar bagi kepentingan nasional kita.

Tentu saja butuh waktu, komitmen besar untuk mewujudkan itu. Toh pada abad ke-14 para leluhur kita melalui Sulthan Iskandar Muda, pernah memegang kendali penuh atas Selat Malaka sebelum Portugis.

Atau setidaknya, sesuai UN Chapter Nomor 8, memberikan peluang kepada setiap negara dalam kawasan untuk bisa membentuk aliansi keamanan dan pertahanan bersama.

Namun tentu tidak semudah itu, karena negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara ini juga punya kepentingan dan ikatan aliansi yang berbeda beda.

Ada yang terikat dengan FPDA (Five Power Defense Arrangement), sebuah aliansi pertahanan negara persemakmuran seperti Singapura, Malaysia, Australia, Inggris dan Brunei, KAUKUS, dst).

*) Dr. Anton Permana, Pengamat Pertahanan dan Geopolitik