Antara Gaddafi, Khamenei, dan Prabowo

Bila tulisan ini sampai kepada Presiden Prabowo, izinkan saya menyampaikan catatan penutup. Apapun yang beliau putuskan, mohon pastikan hal itu baik untuk agama, negara, dan bangsa.

Oleh: Sulung Nofianto

KEMPALAN: Pada tahun 2012, Ayatollah Ali Khamenei berkunjung ke lokasi syuting film “Muhammad: The Messenger of God” di tepi Kota Teheran, dekat Kota Qom.

Kedatangannya sebagai bentuk dukungan pemerintah Iran. Film garapan Majid Majidi itu tayang pada 2015 dan didanai oleh Bonyad Mostazafan (Yayasan Orang-orang Tertindas), sebuah entitas amal yang berada di bawah otoritas Khamenei.

Film yang menelan biaya produksi kisaran Rp 560 miliar itu menuai kontroversi lantaran menyajikan fisik masa kecil yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw, meski lewat bayangan ataupun dari belakang.

Kontroversi serupa juga pernah terjadi pada film “The Message” yang rilis tahun 1976 karya Moustapha Akkad. Bahkan saat itu MUI sempat mengeluarkan fatwa larangan tayang film tersebut di Indonesia.

Lokasi syuting film “The Message” (1976) mulanya di Maroko. Tapi karena terjadi polemik, pemerintah Maroko memilih angkat tangan.

Kemudian lokasinya dipindah ke Libya dan didukung oleh Muammar Gaddafi. Gaddafi juga memfasilitasi transportasi alat-alat produksi film dengan pesawat kargo.

Bahkan untuk adegan perang Uhud dan Badar, ribuan tentaranya diterjunkan untuk ikut syuting langsung.

Baik Khamenei maupun Gaddafi, keduanya mencintai nabinya dan tentu saja negerinya. Namun nasib tragis kedua pemimpin itu ada kemiripan, jadi korban operasi perang AS dengan konsep 3G (Gold, Glory, dan Gospel).

Kalau kita buka sejarah, Indonesia pun bernasib serupa. Berkali-kali dijajah oleh Portugis (1509–1595), lalu Spanyol (1521–1692), kemudian Belanda (1602–1942), dan Inggris (1811–1816).

Konsep Gold di Timur Tengah dapat diartikan sumber daya energi seperti minyak dan gas yang direbut paksa ataupun dibayar dengan dolar AS (petrodolar).

Amerika Serikat memiliki keistimewaan dalam hal mencetak dolar sebagai mata uang perdagangan internasional. Lalu Glory dapat diartikan hegemoni di Timur Tengah. Kecuali Iran, semua negara Teluk telah takluk. Sementara Gospel dapat diartikan penyebaran ideologi/nilai/budaya Barat.

Kejatuhan rezim di dunia, rerata ada peran AS yang menyertainya. Sebut saja kemenangan Partai Islamis di Aljazair yang dikudeta militer pada 1991. Lalu kejatuhan Saddam di Irak pada 2003.

Kemudian operasi Arab Spring yang menggulingkan para pemimpin Arab dan Gaddafi salah satunya. Setelah itu melengserkan Mursi di Mesir pada 2013. Namun upaya AS gagal menggulingkan Erdogan di Turkiye pada 2016.

Sementara itu di Indonesia, salah satu operasi yang kentara adalah kejatuhan Soeharto. Medio 1990-an Soeharto makin harmonis dengan Islam. Setelah itu, semua yang dijaganya berantakan.

UUD 1945 dibongkar. Tidak ada lagi perencanaan pembangunan Indonesia yang jelas. KKN makin parah. Wibawa bangsa dan negara hilang. SDA Indonesia terus dikeruk dengan serakah. Era tinggal landas jadi kandas.

Sebagian publik mungkin tidak setuju dengan Soeharto. Tapi beliaulah presiden yang berhasil membangun Indonesia saat bangkrut. Sebab saat mulai menjabat terjadi inflasi melebihi 600%. Ketika itu angka buta huruf sangat tinggi.

Melalui kebijakan seperti SD Inpres, Wajib Belajar, dan Kejar Paket, maka tingkat keterdidikan rakyat Indonesia meningkat. Stabilitas terjaga, ekonomi bertumbuh, dan pembangunan mulai merata.

Pada era BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, operasi intelijen asing juga menghantui. Ibarat rumput kering, operasi itu pemantiknya.

Mulai dari konflik antar agama di Poso dan Ambon-Maluku; konflik antar etnis di Sambas-Kalimantan Barat; hingga teror bom di Masjid Istiqlal dan gereja; juga teror Bom Bali I dan II, JW Marriott, Kuningan, sampai Ritz-Carlton. Bersamaan dengan itu, sumber daya alam Indonesia terus dikuras.

Pada era Jokowi, kebijakan digeser ke China. Peralihan dari Blok Barat ke Blok Timur ini penuh dinamika.

Ibarat lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Terjadi serbuan TKA China yang digaji berlipat kali melampaui tenaga kerja lokal.

Beban utang infrastruktur yang mencekik APBN. Ditambah lagi dengan program deradikalisasi yang disebut sebagian publik berakibat kriminalisasi tokoh agama dan oposisi.

Pada era Prabowo Subianto, kebijakan disesuaikan. Tidak berkiblat ke China, tapi tetap bangun aliansi bersama di BRICS. AS pun bermanuver dengan Perjanjian Dagang Resiprokal dan tawarkan Dewan Perdamaian.

Publik mendesak agar Indonesia keluar. Tapi Presiden tidak bergeming, termasuk saat tiga prajurit TNI gugur di Lebanon. Apakah Prabowo khawatir dijadikan target operasi oleh AS seperti Soeharto atau Maduro?

Barangkali, hal yang bisa menjelaskan sikap Presiden Prabowo tersebut adalah “balas budi”.

Pada era Clinton, Bush, dan Obama, nama Prabowo masuk daftar hitam akibat dugaan pelanggaran HAM 1998 dan Timor Timur.

Pada tahun 2000, visa Prabowo ditolak saat akan menghadiri wisuda putranya di Boston, AS. Tetapi di era Trump larangan itu dicabut pada tahun 2020. Prabowo diizinkan masuk AS saat menjadi Menhan era Jokowi.

Prabowo diundang secara resmi oleh Pentagon untuk bertemu dengan Menhan AS saat itu, Mark Esper. Sikap “penurut” Prabowo bisa ditafsirkan sebagai “balas budi” kepada Trump, sebagaimana yang dilakukannya kepada Jokowi.

Barangkali juga, itu taktik Prabowo sebagai Presiden Prabowo agar tetap bisa bicara di PBB dan membangun kerjasama dengan komunitas global. Lebih dari setahun menjabat, beliau gaspol keliling dunia.

Problematik yang sama boleh jadi akan dialami Amien Rais atau Anies Baswedan jika menjadi presiden. Tekanan AS mungkin akan lebih kuat lantaran keduanya pernah “disekolahkan” di sana. Tak ada makan siang gratis.

Sebagai tokoh reformasi, Amien Rais memimpin amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dari 1999-2002. Usai timbul kerusakan, beliau mengusulkan amandemen kelima agar dikembalikan ke awal.

Berhubung Anies dikenal ahli tata kata, mungkin lebih mudah baginya untuk bisa membangun narasi agar publik mengerti arah kebijakannya. Sementara Prabowo lebih memilih mengundang sejumlah tokoh dan media untuk bicara.

Mereka itu masing-masing punya plus-minus. Indonesia ibarat kapal besar, maka pemimpinnya harus mahir Bebas-Aktif mendayung di antara dua karang, seperti kata Mohammad Hatta.

Pertanyaannya, apakah pemimpin yang mewarisi beban utang demikian tinggi dan punya utang budi akan mampu memerankan diri sebagai pemimpin Non-Blok dan tidak dianggap Go-Blok?

Agaknya situasi itu yang sedang dikelola oleh Presiden Prabowo. Tampak tidak mudah. Maka beliau ingin mendengar dengan mengundang pimpinan ormas Islam, mantan presiden dan wakil presiden, tokoh, hingga media untuk dialog.

Sebagai pemilih Anies pada 2024 saya berdoa, semoga Allah mampukan Presiden Prabowo mewujudkan janji-janjinya agar tidak melulu dianggap omon-omon. Itu doa yang tulus dan harapan sekaligus.

Sebagai pemilih Prabowo pada 2014 dan 2019 saya berharap, pilihan ketika itu tidak salah, walau kalah. Sebab ketika Prabowo menjadi presiden hari ini, maka beliaulah yang berwenang putuskan kebijakan, bukan Gibran Rakabuming Raka.

Dua kebijakan flagship Prabowo yang banyak dikritik publik adalah MBG dan KMP. Visinya tersiratnya jelas, memberdayakan ekonomi lokal sehingga naik kelas. Agak mirip seperti 9 Haji untuk mengimbangi 9 Naga.

Penulis “Paradoks Indonesia” tersebut punya mimpi pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak terus dikuasai segelintir elit. Namun sayangnya dalam tataran pelaksanaan masih banyak PR yang mesti dituntaskan.

Alih-alih terus terpancing mengejek Prabowo, belakangan ini saya justru belajar mengerti. Karena tidak ada pemimpin yang sempurna di Indonesia, maka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Suka atau tidak suka, Prabowo adalah Presiden saat ini. Sebab jangan sampai tiba suatu masa muncul narasi sama seperti ini: “Piye kabare? Penak jamanku, tho?” Karena rindu harmonisnya relasi antar warga negara dan suasana di era beliau.

Hanya pada era Presiden Prabowo, Habib Rizieq Shihab diundang ke istana (walau berhalangan dan diwakilkan), bukan digiring ke penjara.

Ketika ada konflik internal di parpol dan ormas Islam, Prabowo memilih jaga jarak. Bukan lantas merestui salah satu kepengurusan demi kepentingan politiknya. Saat sirkulasi kekuasaan meninggalkan luka, beliau satu-satunya yang bisa membina hubungan dengan semua mantan presiden yang ada.

Bila tulisan ini sampai kepada Presiden Prabowo, izinkan saya menyampaikan catatan penutup. Apapun yang beliau putuskan, mohon pastikan hal itu baik untuk agama, negara, dan bangsa.

Bila konsekuensinya jatuh seperti Soeharto atau gugur seperti Khamenei, rakyat dan dunia akan mengenang kebaikan. Syukur-syukur bila selesai sampai tujuan seperti SBY. Sebab garis takdir setiap orang berbeda.

*) Sulung Nofianto, Penulis