Dari Kejayaan Peradaban hingga Geopolitik Resistensi: Membaca Iran dalam Lintasan Sejarah Islam dan Pergeseran Tatanan Global

Oleh : Slamet Sugianto

SURABAYA-KEMPALAN: Sejarah peradaban Islam menunjukkan satu pola yang konsisten namun sering disalahpahami: kejayaan intelektualnya tidak dibangun oleh satu etnis, melainkan oleh ekosistem peradaban yang kosmopolitan, meritokratis, dan terbuka. Dalam konteks ini, tulisan Dr. M. Uhaib As’ad menemukan pijakan historis yang kuat—bahwa dominasi ilmuwan non-Arab, khususnya dari Persia (Iran) dan Maghribi, bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari struktur peradaban Islam itu sendiri.

Pada puncak kejayaannya (sekitar abad ke-8 hingga ke-13), dunia Islam membentang seluas ±13–15 juta km² dengan populasi mencapai 60–80 juta jiwa, atau sekitar 30–40% populasi dunia saat itu. Ini menjadikannya bukan sekadar entitas keagamaan, tetapi sebuah superpower global yang terintegrasi secara politik, ekonomi, dan intelektual. Kota-kota seperti Baghdad (500.000–1.000.000 jiwa), Cordoba (400.000–500.000 jiwa), dan Kairo (300.000–500.000 jiwa) menjadi pusat urbanisasi yang jauh melampaui Eropa yang rata-rata hanya memiliki kota berpenduduk di bawah 100.000 jiwa.

Dalam ekosistem ini, negara berfungsi sebagai orkestrator peradaban. Kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia bukan hanya penguasa politik, tetapi juga patron ilmu. Institusi seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad menyimpan antara 400.000 hingga 1 juta manuskrip, sementara Cordoba memiliki sekitar 70 perpustakaan dengan koleksi mencapai 400.000 buku. Sebagai perbandingan, perpustakaan Eropa pada masa yang sama umumnya tidak melebihi 1.000 buku.

Gerakan penerjemahan besar-besaran antara tahun 750–950 M menghasilkan sekitar 10.000–20.000 karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Tokoh seperti Hunayn ibn Ishaq sendiri menerjemahkan lebih dari 100 karya Galen. Ini merupakan proyek transfer ilmu terbesar dalam sejarah pra-modern dan menjadi fondasi bagi lahirnya inovasi, bukan sekadar konservasi ilmu.

Di sinilah posisi Persia (Iran) menjadi krusial. Secara historis, Persia telah memiliki tradisi intelektual matang sejak era Sassanid, termasuk pusat ilmu seperti Gundishapur. Ketika Islam datang, Persia tidak memulai dari nol, melainkan menjadi akselerator utama peradaban. Secara kuantitatif, sekitar 40–60% ilmuwan besar dunia Islam berasal dari wilayah Persia dan Khurasan, sementara total ilmuwan non-Arab mencapai 70–85%. Pernyataan Ibn Khaldun bahwa mayoritas ilmuwan Islam berasal dari non-Arab menemukan validasi empiris dalam data ini.

Ilmuwan Persia seperti Ibn Sina (±200–450 karya), Al-Biruni (±150 karya), dan Al-Khwarizmi bukan hanya produktif, tetapi juga mendefinisikan disiplin ilmu baru. Aljabar, kedokteran klinis, dan astronomi presisi merupakan hasil kontribusi mereka yang kemudian menjadi rujukan Eropa hingga abad ke-17. Dengan kata lain, Persia berfungsi sebagai “mesin intelektual” dalam sistem peradaban Islam.

Keunggulan ini diperkuat oleh struktur meritokrasi. Dalam peradaban Islam, status tidak ditentukan oleh ras, tetapi oleh ilmu. Mawali (non-Arab) dapat menjadi ulama, ilmuwan, bahkan pejabat tinggi. Sistem ini menciptakan pool talenta yang luas dan menjelaskan mengapa wilayah dengan tradisi intelektual kuat seperti Persia dan Andalusia menjadi dominan.

Selain itu, posisi geografis Persia di jalur Silk Road menjadikannya hub pertukaran ilmu antara Cina, India, dan dunia Mediterania. Ini memungkinkan integrasi pengetahuan lintas peradaban yang melahirkan sintesis unik—Islam tidak hanya menyerap, tetapi mengembangkan ilmu menjadi sistem baru yang kemudian diwariskan ke Barat melalui gerakan penerjemahan di Toledo (±500 karya diterjemahkan ke Latin).

Namun, warisan historis Persia tidak berhenti pada masa kejayaan intelektual. Ia berevolusi menjadi fondasi karakter politik modern Iran. Trauma historis akibat intervensi asing—terutama kudeta 1953 yang menggulingkan Mohammad Mossadegh—menciptakan memori kolektif anti-hegemoni. Revolusi 1979 kemudian mentransformasikan Iran menjadi negara ideologis, di mana legitimasi tidak bergantung pada ekonomi atau demokrasi liberal, tetapi pada nilai resistensi terhadap dominasi eksternal.

Struktur ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai “resistance state”. Iran mengembangkan strategi asimetris setelah pengalaman Perang Iran-Irak (1980–1988), dengan fokus pada survivability, bukan superioritas teknologi. Data menunjukkan bahwa bahkan setelah serangan intensif, Iran masih mempertahankan sekitar 50% kapasitas militernya. Selain itu, jaringan “Axis of Resistance” memperluas kedalaman strategisnya ke Lebanon, Irak, dan Yaman.

Dari sisi geopolitik, Iran menguasai posisi kunci di Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% suplai minyak dunia. Ini memberinya leverage global yang signifikan. Meskipun menghadapi sanksi ekonomi yang menyebabkan kerugian hingga $300–450 miliar, Iran mampu beradaptasi dengan mengembangkan ekonomi alternatif dan mengurangi ketergantungan pada dolar.

Dalam konteks konflik kontemporer dengan AS dan Israel, semua faktor historis ini berkonvergensi. Konflik ini tidak lagi bersifat regional, melainkan sistemik. Gangguan pada jalur energi global, kemampuan Iran untuk bertahan dalam tekanan ekstrem, serta potensi eskalasi regional menunjukkan bahwa kita sedang menyaksikan pergeseran struktural dalam tatanan global.

Empat skenario utama dapat diidentifikasi: perang berkepanjangan (attrition), perluasan konflik kawasan, krisis energi global, dan realignment kekuatan dunia menuju sistem multipolar. Dalam semua skenario ini, Iran berperan sebagai katalis perubahan, bukan sekadar aktor regional.

Jika invasi Irak 2003 menandai puncak dominasi unipolar Amerika, maka konflik Iran saat ini berpotensi menjadi titik awal erosi dominasi tersebut. Dunia bergerak menuju tatanan multipolar di mana negara dengan strategi asimetris dan legitimasi ideologis dapat menantang kekuatan besar.

Dengan demikian, memahami Iran hari ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjangnya dalam peradaban Islam. Dari pusat produksi ilmu pada masa Abbasiyah hingga menjadi negara resistensi modern, Iran menunjukkan kontinuitas peran sebagai aktor kunci dalam dinamika global. Ini bukan sekadar narasi geopolitik, tetapi refleksi dari bagaimana sejarah, ideologi, dan struktur sosial dapat membentuk kekuatan yang mampu bertahan dan bahkan mengubah arah dunia. []