Paradoks Subianto

Prabowo bicara kedaulatan pangan. Prabowo (juga) bicara kemandirian bangsa, Prabowo bicara mengenai ekonomi konstitusi di podium di berbagai kesempatan. ART dengan Trump mengancam semua program Prabowo itu.

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Presiden Prabowo Subianto berada pada episentrum kontroversi nasional dan internasional dalam beberapa waktu terakhir ini. Setelah kontroversi BoP (Board of Peace), muncul serangan dari Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang menyebut rezim Prabowo sebagai rezim bodoh.

Sekarang Prabowo berada pada pusaran gelombang ART (Agreement Reciprocal Trade), perjanjian dagang Indonesia – Amerika Serikat, yang dianggap merugikan Indonesia.

Mungkin belum pernah ada sebelumnya, sebuah perjanjian dagang menjadi perhatian dan kontroversi nasional seperti ART ini.

Isu ekonomi politik yang paling populer selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah hubungan dagang dengan pemerintah China.

Masuknya pekerja asing China ke Indonesia, dan mengalirkan ekspor Indonesia ke China yang tidak menguntungkan, menjadi materi serangan gencar kepada Jokowi selama 10 tahun terakhir. Jokowi dituding sebagai antek asing dan antek aseng, sebutan untuk antek China.

Banyak ekonom yang menyoroti ketimpangan perdagangan Indonesia – China. Almarhum Faisal Basri paling getol mengungkap kerugian ratusan triliun rupiah akibat ekspor nikel Indonesia ke China yang salah urus.

Program hilirisasi yang menjadi kebanggaan Jokowi, oleh Faisal, dianggap palsu karena ternyata keuntungannya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan China.

Tetapi, belum pernah ada perjanjian dagang antara Indonesia dengan China di masa kekuasaan Jokowi yang menjadi sorotan detail, sebagaimana perjanjian ART.

Begitu perjanjian ini ditandatangani, maka media sosial dibanjiri dengan analisis mengenai detail perjanjian itu. Salah satu yang paling detail dan menjadi viral dilakukan oleh Idja Latuconsina, akademisi yang berbasis di Utrech, Belanda.

Idja mengklaim membaca detail isi perjanjian itu, pasal demi pasal. Bahkan kata demi kata. Dan bahkan, juga dia baca semua catatan kaki alias appendix yang panjang dan njelimet.

Sebagai peneliti tentu saja hal itu wajar dilakukan. Bagi kita masyarakat umum tentu tidak ada urgensinya membaca sampai sedetail itu. Toh, kita tidak bakal mengerti dan paham bahasa teknis dalam perjanjian dagang internasional itu. Jangankan membaca detail perjanjian dagang internasional, membaca detail perjanjian utang pribadi kita dengan bank saja kita malas.

Dari pembacaan detail terhadap dokumen itu publik jadi tahu betapa timpangnya perjanjian itu. Betapa tidak seimbangnya posisi kita vis a vis Amerika. Dan, betapa lemahnya bargaining position kita terhadap Amerika.

Dari rentetan perjanjian itu 214 pasal berisi ‘’Indonesia shall’’, Indonesia harus. Dan hanya 9 pasal yang menyebutkan ‘’United State shall’’, Amerika Serikat harus.

Ibarat orang awam yang membaca KUHP, di setiap pasal selalu diawali dengan kalimat ‘’Barangsiapa…’’. Semua sanksi dan ancaman hokum tersebut ada pada masyarakat, sementara tidak ada satu pasal pun yang mengancam pemerintah.

Banyak yang mempertanyakan mana bukti pidato Presiden Prabowo yang selalu menggelegar dan berapi-api mengenai kedautlatan nasional. Mana realisasi dari setiap pidato Prabowo Subianto mengenai ekonomi nasional yang berdaulat, yang menyejahterakan rakyat.

Prabowo selalu berapi-api ketika berbicara mengenai ekonomi yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Alih-alih berdiri di kaki sendiri, berdikari ala Prabowo  adalah berdiri di atas kaki kiri, goyah dan gampang ambruk.

Prabowo menulis visi kepresidenannya dalam buku ‘’Paradoks Indonesia’’ pada Pilpres 2019. Lalu ketika maju dalam pilpres 2024 buku yang sama dirilis ulang menjadi ‘’Pradoks Indonesia dan Solusinya’’. Buku ini sekarang dicetak dengan hard cover tebal sebanyak empat jilid, dan dibagi-bagikan dalam berbagai kesempatan.

Paradoks Indonesia memberi gambaran mengenai visi Prabowo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, mandiri, dan sejahtera. Sepanjang buku itu Prabowo berkali-kali mengutip Bung Karno mengenai nasionalisme dan kedaulatan bangsa.

Prabowo Subianto juga mengutip Bung Hatta mengenai ekonomi nasional yang berkepribadian berdasarkan semangat gotong-royong.

Prabowo dan Bung Karno tentu beda. Bung Karno memelopori gerakan non-blok, berani melawan Amerika dan Uni Soviet. Prabowo masuk BoP, bikinan Donald Trump. Selain harus bayar Rp 17 triliun, Prabowo harus mengirim 8.000 anggota TNI ke daerah Rafah di Gaza, yang dikenal sebagai ‘’the killing field’’.

Prabowo ingin meniru Bung Hatta yang menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional. Alih-alih bikin koperasi rakyat Prabowo bikin koperasi Merah-Putih. Selain dapat drop-dropan dana dari pusat koperasi juga mendapat drop-dropan mobil impor dari India.

Prabowo bicara kedaulatan pangan. Prabowo (juga) bicara kemandirian bangsa, Prabowo bicara mengenai ekonomi konstitusi di podium di berbagai kesempatan. ART dengan Trump mengancam semua program Prabowo itu.

Di dalam buku Paradoks Indonesia terdapat foto Soeharto yang menandatangani kesepakatan dengan IMF (International Monetary Found) pada 1998, disaksikan oleh Presiden IMF Michel Camdessus yang bersidekap dengan jumawa.

Kita bisa bayangkan foto yang sama, Prabowo meneken ART disaksikan Presiden Donald Trump yang bersidekap dengan jumawa.

Prabowo penuh dengan paradoks. Apa yang dibicarakan beda dengan apa yang dilakukan. Mungkin ada split personality. Mungkin ada cognitive dissonance. Prabowo Subianto adalah ‘’Paradoks Subianto’’. (*)