Bambang Haryo Desak Evaluasi Pembatasan Kunjungan Borobudur demi Pulihkan Ekonomi Warga

Magelang – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Menurutnya, aturan pembatasan kunjungan hanya 1.200 orang per hari berdampak langsung pada penurunan aktivitas pariwisata dan melemahkan perekonomian masyarakat sekitar, terutama pelaku UMKM yang bergantung pada arus wisatawan.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jumat (7/11/2025). Ia menilai minat masyarakat untuk berkunjung ke Borobudur masih sangat tinggi, sehingga pembatasan tersebut dinilai tidak sebanding dengan potensi kunjungan yang ada.

“Sekitar 80 persen wisatawan yang datang ke Jawa Tengah sebenarnya ingin menuju Borobudur. Dengan pembatasan ini, para pelaku UMKM, masyarakat sekitar, hingga sektor perhotelan ikut terdampak karena berkurangnya jumlah pengunjung,” ujar Bambang, Senin (10/11/2025).

Legislator dari Fraksi Gerindra itu menyatakan prihatin karena penurunannya tidak hanya terjadi pada jumlah wisatawan, tetapi juga pendapatan warga. Ia menegaskan Borobudur memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dari angka kunjungan yang dibatasi saat ini.

Meski demikian, Bambang mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kebudayaan yang dipimpin Menteri Fadli Zon dalam melakukan penyesuaian kebijakan. Ia menyebut, kuota wisatawan sudah dinaikkan menjadi 4.000 orang per hari dan tengah diusulkan meningkat menjadi 5.000 pengunjung. “Ke depannya, kami berharap bisa kembali mencapai 10.000 orang per hari seperti sebelum pandemi,” katanya.

Bambang juga membandingkan Borobudur dengan pengelolaan situs budaya di negara lain, seperti Vietnam, Thailand, dan Penang Hill di Malaysia, yang menurutnya mampu mengelola wisata budaya dengan tetap menjaga kelestariannya tanpa pembatasan kunjungan yang ketat.

Selain menyoroti pembatasan, Bambang menekankan pentingnya penguatan desa-desa wisata sebagai penunjang ekosistem pariwisata Borobudur. Menurutnya, promosi desa wisata masih kurang maksimal.

“Desa-desa wisata ini perlu didorong dan dipromosikan secara serius. Hotel-hotel di Jawa Tengah juga bisa berperan dengan mempromosikan paket kunjungan desa wisata melalui media internal mereka, seperti televisi di kamar hotel,” ujarnya.

Ia berharap sinergi pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat dapat memperluas manfaat ekonomi pariwisata Borobudur.

“Jika promosi dilakukan dengan baik, wisatawan tidak hanya datang ke Candi Borobudur, tetapi juga menikmati pengalaman di desa-desa wisata sekitar. Ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat,” tutup Bambang.