Honor Pendamping KDMP Dipastikan Cair, Kadinkop Jatim Endy: Jumlahnya Mencapai Rp 18 Miliar
SURABAYA-KEMPALAN: Ribuan pendamping Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur bakal mendapat kepastian honor. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa kepada wartawan usai menghadiri acara Kick-Off Pelatihan Pendamping KDMP di Asrama Haji Surabaya, Senin (3/11).
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mempercepat proses pencairan honor bagi para pendamping yang tersebar di seluruh kabupaten/kota,” kata Endy.
Menurut Endy, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 18 miliar. Anggaran ini digelontorkan untuk membayar honor 2.132 orang pendamping dari total 8.494 unit KDMP yang aktif di berbagai daerah di Jawa Timur.
Dana tersebut, kata dia, bersumber dari dekonsentrasi APBN yang dialokasikan khusus untuk mendukung program penguatan koperasi desa hingga akhir tahun 2025.
“Prinsip kami sesuai arahan Bapak Wakil Gubernur Jatim, semua teman-teman sudah menjalankan tugasnya. Profil koperasi desa sudah masuk ke Simkopdes, termasuk aset tambahan dan data lainnya. Prinsipnya, kami upayakan honor ini segera cair,” tegas Endy.
Endy menegaskan bahwa dana Rp 18 miliar itu akan menutup kebutuhan honor selama tiga bulan, hingga Desember 2025. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan, Pemprov Jatim menggunakan pos anggaran tersendiri.
“Angaran Rp 18 miliar itu khusus untuk honor. Kalau untuk pelatihan pendamping KDMP, anggarannya berbeda. Total dana yang kita terima dari Kemenkop tahun ini mencapai sekitar Rp 60 miliar,” terang Endy Alim.
Dia menyampaikan bahwa setiap pendamping KDMP di Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar. Pasalnya, mereka mendampingi 8 hingga 12 koperasi desa, memberi bimbingan tentang tata kelola usaha, strategi pengembangan koperasi, hingga bagaimana koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Sebagian besar dari mereka, kata Endy, bukan orang baru di dunia usaha. Banyak yang merupakan pelaku UMKM atau mantan pengusaha yang kini memilih berbagi pengalaman, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga objektivitas dan profesionalitas.
Untuk memperkuat kapasitas dan wawasan para pendamping, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menggandeng beberapa perguruan tinggi. Di antaranya Universitas Airlangga (Unair) dan STIESIA Surabaya.
Kolaborasi ini dirancang agar para pendamping dan pengurus koperasi memiliki landasan manajerial yang kuat dalam mengelola unit usaha berbasis masyarakat.
“Perguruan tinggi akan memberikan pelatihan tentang manajemen usaha koperasi yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berperan sebagai lokomotif ekonomi desa,” terang Endy.
Dia lantas mencontohkan Koperasi Jambangan Surabaya yang kini menjadi salah satu model koperasi inspiratif di Jawa Timur.
“Koperasi di Jambangan itu bagus sekali. Mereka bisa menarik minat masyarakat untuk bergabung. Salah satu strateginya adalah menjual elpiji kepada anggota. Sekarang anggotanya sudah tembus 200 orang, semuanya aktif membayar iuran pokok dan iuran wajib,” katanya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hadir dalam kegiatan tersebut, menilai momentum pertemuan dengan ribuan pendamping KDMP bukan sekadar seremonial. Emil menyebutnya sebagai momen untuk belanja masalah, menggali langsung kendala di lapangan yang dihadapi para pendamping dan koperasi.
“Ternyata banyak masalah yang muncul di lapangan. Salah satunya soal pendataan aset. Saya minta kepala daerah ikut mengawal proses ini, jangan sampai hanya dilihat gampangnya saja,” pinta Wagub Emil.
Ia juga menyoroti sistem bundling yang diberlakukan bagi beberapa KDMP, yang menurut laporan dari lapangan justru menambah beban administratif.
“Saya berharap sistem yang memberatkan bisa diminimalisir. Kita ingin KDMP benar-benar bisa tumbuh, bukan justru terhambat oleh mekanisme yang tidak efektif,” tandas Emil. (Dwi Arifin)
