BHS Desak Pemerintah Prioritaskan Penanganan Lumpur Sidoarjo: Nyawa Publik Tak Boleh Dipertaruhkan

Sidoarjo – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menekankan bahwa penanganan terhadap semburan lumpur panas di Sidoarjo tidak boleh dilakukan setengah hati. Ia menilai bahwa meskipun intensitas semburan telah menurun, ancaman terhadap keselamatan publik masih nyata dan harus menjadi prioritas nasional.

Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan terdampak, Bambang mengungkapkan keprihatinan atas pemangkasan anggaran untuk penanggulangan lumpur yang dikabarkan mencapai 50 persen.

“Ini menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Tidak bisa hanya dilihat dari sisi efisiensi anggaran. Keselamatan publik adalah harga mati,” kata Bambang Haryo, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, bencana yang telah berlangsung selama hampir dua dekade ini harus terus mendapatkan pemantauan dan pengelolaan intensif, tak hanya oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), tetapi juga oleh lembaga seperti Basarnas dan Kementerian PUPR.

“Selama semburan belum berhenti, statusnya tetap sebagai bencana nasional. Maka sudah semestinya Basarnas ikut dalam pemantauan dan kesiapsiagaan di lapangan,” ujarnya.

Bambang juga menyoroti kebutuhan peralatan pendukung, seperti pompa berkapasitas besar. Saat ini, pompa yang tersedia hanya mampu menangani 150 liter per detik, padahal kebutuhan idealnya mencapai 500 liter per detik.

“Kalau terjadi peningkatan aktivitas lumpur, kita bisa kewalahan. Maka harus disiapkan antisipasinya dengan alat yang sesuai kapasitas,” tegasnya.

Di sisi lain, tenaga ahli PPLS, Isgiyanto, menyampaikan bahwa meski volume semburan kini berada di kisaran 27 ribu hingga 32 ribu meter kubik per hari—jauh di bawah puncaknya yang mencapai 120 ribu meter kubik—potensi ancaman tetap ada.

“Kami belum bisa memastikan kapan lumpur ini benar-benar berhenti. Semua masih aktif, dan monitoring terus kami lakukan,” kata Isgiyanto.

Sejak muncul pada 29 Mei 2006, semburan lumpur panas telah mengubah wajah Sidoarjo dan mengubur ribuan rumah serta infrastruktur. Hingga kini, belum ada metode ilmiah yang mampu memberikan kepastian kapan bencana ini akan berakhir.

Karena itu, Bambang Haryo meminta agar pemerintah pusat tidak lalai dalam memastikan anggaran penanggulangan tetap memadai. “Jangan sampai karena kekurangan anggaran, kita kehilangan kendali atas situasi. Ini soal nyawa dan masa depan masyarakat,” pungkasnya.