TGIPF Minta Ketum PSSI Mundur, Menpora: Kami Tidak akan Intervensi

JAKARTA-KEMPALAN: Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali menegaskan bahwa dirinya tak akan melakukan intervensi kepada PSSI.

Hal itu diungkapkan Zainudin Amali saat diminta memberi tanggapan terkait rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

TGIPF melalui surat rekomendasi meminta agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule beserta seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan.

“Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang,” ujar Ketua TGIPF Mahfud MD.

Namun, Zainudin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan bahwa pemerintah tak bisa melakukan intervensi kepada PSSI.

BACA JUGA: Sering Dihujat Netizen, Iwan Bule Alami Trauma

“Kita tidak akan masuk (intervensi), arahan Pak Presiden jelas sekali, bahwa nanti beliau akan ketemu dengan Presiden FIFA, akan mendiskusikan berbagai hal.” kata Zainudin saat konferensi pers di Stadion GBT.

Zainudin juga menambahkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah memiliki pengalaman buruk ketika pemerintah berusaha mengintervensi PSSI.

Saat itu, FIFA langsung menjatuhkan sanksi banned kepada Indonesia karena berusaha mengintervensi PSSI.

“Tetapi sekali lagi, pemerintah tidak akan intervensi. Kita sudah pernah mempunyai pengalaman, begitu pemerintah intervensi langsung kita disanksi, langsung kita kena banned.” tambah pria berusia 60 tahun itu.

Untuk mencegah hal itu terulang kembali, Zainudin kembali menegaskan kembali bahwa pemerintah tak akan melakukan intervensi dan hanya akan mengerjakan hal-hal yang menjadi area pemerintah saja.

“Maka saya tidak mau itu terulang. Oleh karena itu yang menjadi area pemerintah kita kerjakan, yang di luar itu biarlah ada federasi nasional dan federasi internasional yang mengurus itu.” tutup Zainudin.

(*) Edwin Fatahuddin