Sentuh Angka Kemiskinan 12%, Pemkab Gresik Gandeng Puluhan Ormas Perempuan Lakukan Percepatan DTKS

waktu baca 2 menit
Wabup Gresik Aminatun Habibah saat memberikan arahan dalam Rakor

GRESIK-KEMPALAN: Badan Statistika Nasional (BPS) mencatat, angka kemiskinan Kabupaten Gresik saat ini mencapai kurang lebih 12,42%, dimana dari sekitar 1.280.000 warga Gresik masih ada 153.600 jiwa yang masih miskin. Oleh sebab itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama Dinas Sosial Kabupaten Gresik, bekerjasama dengan puluhan organisasi perempuan di Gresik untuk melakukan percepatan pendataan warga miskin.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah saat membuka kegiatan pemadanan Data Terpadu Kemiskinan Nasional (DTKS) di aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Jumat (30/9/2022).

Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik menginginkan, organisasi perempuan ini dapat membantu mengawal pendataan di desanya masing-masing. Pasalnya di lapangan banyak terjadi penyelewengan data antara yang miskin dengan yang tidak.

“Nah bantuan tersebut kita mengacunya pada data BPS, maka saya dan Bu Ummi ini butuh bantuan organisasi perempuan ini untuk bisa mengetahui mana yang benar-benar butuh dan tidak, sehingga nanti angka kemiskinan akan cepat turun,” ujar Bu Min.

Bu Min juga mengatakan, di bulan Oktober depan akan ada pendataan terpadu untuk memperbarui data kemiskinan yang ada saat ini.

“Data DTKS ini akan menjadi acuan dalam menerima bantuan, nah bulan Oktober nanti akan ada pendataan untuk mendapatkan bantuan selama 1 tahun kedepan” ucapnya.

Rakor percepatan atasi kemiskinan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, agenda kali ini akan berfokus pada program sosialisasi dari Dinsos terkait pendataan kemiskinan dan langkah dari pemerintah Kabupaten Gresik itu sendiri.

“Jadi nanti kita akan fokus gencar sosialisasi pendataan kemiskinan di Gresik, program PKH inklusif, dan jika tidak ada halangan pada tanggal 1 Oktober nanti akan diluncurkan Universal Health Coverage (UHC), yang mana UHC ini untuk mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar di BPJS,” ucapnya.

Tak hanya Bu Min dan Kepala Dinsos Gresik, agenda ini juga dihadiri, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik Siti Qomariyah Ahmad Washil, serta 40 peserta yang tergabung dalam 30 organisasi perempuan Gresik, diantaranya PKK, Fatayat NU, IWAPI, KOPRI, dan lainnya. (Ambari Taufiq)

Editor: DAD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *