Pelaporan ke Bawaslu, Pakar: Makin Ironis Upaya Menjegal Anies

JAKARTA—KEMPALAN: Pakar komunikasi politik Universitas Jember (Unej) Dr. Muhammad Iqbal menilai adanya pelaporan kelompok Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi ke Bawaslu RI terkait dugaan “pelanggaran kampanye” melalui tabloid KBA Newspaper adalah sebuah ironi demokrasi.

“Nilai demokrasi yang menjamin adanya keragaman, perbedaan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan seharusnya mengedepan dan terus menjadi fondasi kedewasaan dalam berpolitik,” kata pria yang akrab disapa Cak Iqbal, Rabu, 28 September 2022.

Ironisnya, justru pelaporan dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Peduli Demokrasi. Bagi Cak Iqbal itu menjadi pertanyaan, di mana letak kepedulian terhadap demokrasi ketika mempersoalkan sebuah produk jurnalisme positif.

“Jurnalisme positif kerap menginformasikan kepada publik mengenai energi positive milestone achievement, ragam capaian kebaikan yang positif seorang pemimpin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,” jelasnya.

Bukankah arah demokrasi salah satunya adalah melahirkan kepemimpinan yang berdaya positif serta mampu merangkul dan merawat perbedaan untuk kemajuan.

Menurut Cak Iqbal, orientasi dan intensi spirit kepemimpinan yang baik itulah yang hendak dikabarkan oleh tabloid KBA Newspaper itu. “Sudah semestinya kita menyambut baik kehadiran tipologi media sejenis ini,” imbuhnya.

Padanannya seperti laman indonesiabaik.id yang dikelola oleh Kementerian Kominfo. Laman indonesiabaik.id, kata Cak Iqbal menjadi media yang terus berupaya menggelorakan semangat menuju Indonesia yang lebih baik.

Bahkan, pada menu “tentang kami”, laman ini menegaskan, “Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia lakukan. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan agar kita tahu. Agar kita bisa berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Ini adalah andil kami sebagai anak bangsa.”

“Maka, jika tiba-tiba tabloid KBA Newspaper itu dipersoalkan dan diseret lebih jauh menjadi soal politik identitas, hanya karena diduga ada sejumlah orang yang membagikannya kepada jamaah sebuah masjid, sungguh terlalu jauh lompatan logikanya,” tandas Cak Iqbal.

Katakanlah benar ada aktivitas penyebaran media tersebut di masjid, demikian lanjut Cak Iqbal, bukankah aktivitas itu juga setara misalnya ada penyebaran seluruh atau sebagian informasi dari media situs indonesiabaik.id, atau profil capaian dan success story Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau Menteri Kabinet bahkan Presiden Jokowi.

“Apakah lantas aktivitas penyebaran profil capaian kebaikan dari para pemimpin tersebut lalu dikatakan sebagai politik identitas? Ini jelas absurd dan ironi demokrasi,” demikian Cak Iqbal. (kba)

Editor: Freddy Mutiara