Terkait Verifikasi Partai Politik, Partai Buruh Datangi Bawaslu Jawa Timur

SURABAYA-KEMPALAN: Komite Eksekutif Partai Buruh menemui Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur. Mereka diterima oleh Muh. Ikhwanudin Alfianto selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Sapni Syahril selaku Kepala Sekretariat dan jajaran Bawaslu lainnya.

Alfianto mengutarakan tentang dinamika pengawasan verifikasi partai politik pada tataran kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur dalam audiensi yang terlaksana pada Selasa (23/8).

“Hasil pengawasan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten/Kota di Jatim kini ada yang 100 persen, ada yang masih 45 persen. Kami harap sebelum deadline sudah selesai semua,” tutur anggota Bawaslu Jatim itu.

Dari upaya verifikasi itu ditemukan masalah kegandaan data pemilih yang bisa dari internal maupun eksternal partai politik. Disampaikan juga tiga status, yakni memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.

Dalam kesempatan itu, Ikhwanuddin turut mengutarakan bahwa Bawaslu akan terus melakukan pengawasan dan mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyelesaikan verifikasi administrasi sehingga ada waktu yang cukup bagi partai politik untuk menindaklanjuti hasilnya.

Hal ini ditimpali oleh Jazuli, Ketua Partai Buruh Jawa Timur bahwa pihaknya butuh masukan dari Bawaslu. Ia mengaku terkejut dengan aturan yang baru dan berbeda dari sebelumnya sehingga partainya membutuhkan saran tersebut.

Di antara syarat itu adalah mengenai domisili pengurus dan anggota parpol yang mana baik pengurus maupun anggota Partai Buruh berasal dari kalangan buruh sendiri yang sebagian besar adalah perantauan, sementara anggota dan pengurus harus sesuai domisili.

Terkait kegandaan eksternal, parpol memang saling mengklaim satu sama lain, namun Jazuli berharap tidak perlu ada pernyataan dengan materai, cukup melalui video call saja dan berharap persyaratan agar dapat menjadi peserta dalam Pemilu 2024 bisa semakin mudah. (Reza Hikam)