SIDOARJO-KEMPALAN: Percaturan politik Indonesia telah terasa sangat kuat pergerakannya meski pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presden Republik Indonesia (RI) masih dua tahun lagi, pada tahun 2024. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia memberikan sikapnya menjelang perhelatan akbar yang digelar lima tahunan itu.
Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu’thi, M.Ed. menyampaikan berbagai poin penting perihal sikap Muhammadiyah menyambut pesta politik Indonesia dalam acara bertajuk “Konsolidasi Pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah Sidoarjo,” yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Rabu (8/7).
“PP Muhammadiyah terus melakukan kajian terhadap dinamika politik yang sedang terjadi. Tetapi memang kami tetap berada pada posisi dimana muhamamdiyah ini adalah Masyarakat Madani atau civil society. Sehingga peran-peran kita dalam beberapa hal bersifat normaif sebagai civil society dan bukan praksis seperti parti politik,” tuturnya di hadapan seluru Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Asiyiah, Organisasi Otonom, serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Sidoarjo.
Mewujudkan Pemilu yang Lebih Baik
Prof Mu’thi mengungkapkan bahwa PP Muhamadiyah terus menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik (parpol) sebagai institusi yang punya kewenangan untuk melakukan pencalonan presiden dan wakil presiden. Karenanya ia menjelaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak menandaskan pada figur, tetapi kepada jumlah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
“Kita tidak dalam konteks memilih siapa, tapi kepada pasangan. Dalam pengertian jumlah pasangan jangan dua supaya minimal tiga, dan sepertinya sekarang ini kalau saya mengkuti dinamika yang ada kemungkinan ada dua pasang itu sangat kecil. Dari pantauan saya sepertinya akan ada kemungkinan tiga pasang” tutur Prof Mu’thi menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak bisa melampaui posisinya sebagai masyarakat madani dan organisasi non politik.
Ditambahkannya bahwa dengan hanya dua pasang calon Capres dan Cawapres hanya akan menciptakan pembelahan masyarakat yang lebar di kalangan masyarakat dan ini sudah dialami selama dua periode pemilu.
Hal kedua yang disampaikan oleh Prof Mu’thi adalah bahwa PP Muhammadiyah lebih mendorong pada terwujudnya pemilu yang lebih baik karenaa kuatnya oligarki yang memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perpolitikan Indonesia.
“Berbagai hal yang harus kita dorong adalah bagaimana agar pemiliu 2024 itu berlangsung lebih baik. Ini sangat penting. Sekarang banyak pihak mengatakan waspadai oligarki. Itu sebatas retorika. Karena itu PP Muhammadiyah menghendaki perubahan sistem pemilu,” tandasnya.
Perubaan sistem pemilu ini terus diupayakan sedmikian rupa oleh PP Muhammadiyah, terutama melalui jalur komunikasi kepada piminan parpol dengan menyampaikan setidaknya dua opsi sistem pemilu baru untuk menggantikan system pemilu lama yang cenderung koruptif.
“Muhammadiyah melalui jalur komunikasi mendorong agar sistem pemilu prposional terbuka yang sekarang ini berlaku untuk dirubah. Karena dengan sistem ini yang terjadi adalah money politik yang luar biasa. Dan ini terjadi pada dua level. Yakni pada level pencalonan dan level pemilihan dengan adanya masalah pembelian kandidat dan pembelian sara. Inilah mengapa pemilu kita sangat mahal. Ini menjadi salah satu sebab, karena banyak yang tersangkut persoalan korupsi.” ungkap Prof Mu’thi mengkritik system lama yang koruptif.
Sistem Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas
Wajah anggota perlemen yang ada saat ini dinilai tidak ideal seperti yang diharapkan. Hal ini karena mereka yang jadi anggota parlemen adalah mereka yang mendapat suara terbanyak. Untuk itu tidak seidikit dari mereka yang memang membeli suara.
“Ada seoran kawan dia itu hebat punya integritas tapi tidak terpilih. Dia sampai pada kesimpulan ‘mas Mu’thi, ma fi fulus manfus (tidak ada uang maka mampus, red).’ Ini terjadi sebagiannya karena sistem pemilu proporsional terbuka. Nomor urut itu tidak epengaruh,” ungkap Prof Mu’thi menjelaskan.
Hal berikutnya yang menjadi fenomena politik adalah deideologisasi parpol karena perilaku politikus kutu loncat yang diterima di partai politik karena kemapuannya sebagai vote gather.
“Bahkan sekarang ini ada deidelogisasi partai politik. Sehingga ada orang yang lima tahun lalu ia di partai A dan lima tahun berikutnya di partai B karena kemampuannya mengumpulkan suara. Jadi orang sekaran ini tidak lagi melihat partai politik sebagai insititusi yang merepresentasi ideolagi,” ujarnya.
“Mohon maaf, partai yang ideologis saat ini yang konsisten ada dua. PDIP dengan ideologi marhaenisme, dan PKS. Selebihnya itu semua Pancaslia yang murni yang kadang-kadang menjadi pilihan orang semua sama saja. Akhirnya pilihannya itu lebih pada orang daripada partai politik . ini menjadi masalah,” katanya menambahkan.
Prof Mu’thi mengungkapkan karena adanya fenomena tersebut, maka itu Muhammdiyah mengusulkan dua opsi pemilu. Opsi ini pun telah disuarakan kepada partai politik, yakni Sistem Proporsional Tertutup atau Sistem Terbuka Terbatas.
“Sistem proporsional tertutup ini murni nomor urut. Sehingga orang tidak memilih figure atau person tapi gambar partai politik. Sehingga partai politik bisa menominasikan orang atau menjadikan caleg (calon legislatif) berdasarka kompetensi dan diafirmasi berdasarkn nomor urut,” ungkapnya.
Dijelaskannya bahwa dengan Sistem Proporsional Tertutup akan mengurangi kanibalisme politik. Yakni kanibal antar caleg di dalam partai yang sama. Kalau memilih partai maka partai akan punya perjuangan yang jelas dan menominasikan kader yang dia punya kompetensi.”Memang ada risiko risikonya yang nomor sepatu itu tidak serisu,” tandasnya.
Tawaran keuda adalah Sitem Terbuka Terbatas. “Maksudnya nomor urut itu msih menentukan, sehingga ketika seeorang mendapat suara sesuai BPP (Bilangan Pembagi Pmilih) maka dia bisa terpilih walau tidak no urut satu. Ini bisa mengurangi kemungkinan teradinya money politik. Dan untuk menghasilkan anggota legislatif yang berkuatalitas,” ujarnya menjelaskan.
“Saya tidak mengatakan semua anggoa DPR underqualified. Tetapi kalau kita lihat produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak mencapai target yang ditetapkan. Bahkan yang sudah jadi itu rontok di Mahkamah Konstitusi karena jauh dari kualitas yang seharusnya. Itu pun hasilnya masih banyak yang dierpsoalakan,”ujarnya menambahkan.
Posisi Muhammadiyah Pada Pemilu 2024
Prof Mu’thi menadaskan bahwa terkait pemiliu 2024 Muhammadiyah pada posisi yang seusai khittah dan kepribadiannya yang netral terhadap partai politik. Karena itu terhadap semua partai yang ada termasuk yang baru, Muhammadiyah sama sekali tidak pada posisi untuk mengarahkan pada siapa.
“Sebaran politik muhammdiyah semakin banyak, hampir di semua partai. Kenapa netralitas ini perlu kita jaga, karena netralitas PP Muhammadiyah sebagai garansi bahwa muhamadiyah berada pada posisi yang menjaga jarak yang sama baiknya dengan partai politik yang ada. Disini kita bisa terus kominikasi dengan semua partai,” tandasnya.
Sikap netral itu pun sempat berbuah kritik ketika Prof Mu’thi menghadiri peresemian masjid salah satu partai politik.
“Ada yang mengkritik saya, misalnya ketika saya menghadiri peresmian masjid Attaufiq di kantor PDIP. ‘Mas Muthi ini apa-apaan kok datang ke peresmian masjid PDIP.’ Saya jelaskan bahwa yang namanya masjid itu rumah Allah bukan milik partai politik. Sudah bagus partai itu punya masjid. Tapi dikritik juga dianggap saya sudah partisan. Padahal saya dekat dengan semua partai,” pungkasnya. (*)
Penulis/Editor: Kumara Adji
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi