Kejar Target Turunkan Stunting, BKKBN Sosialisasikan RAN PASTI

SURABAYA-KEMPALAN: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan skenario pendanaan stunting hingga ke tingkat desa.

Hasto mengatakan, Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita.

“Saya yakin Jawa Timur bisa karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir. Peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,” kata Hasto saat penutupan sosialisasi RAN PASTI yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (2/3) sore.

Menurutnya, penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24, 4 persen di tahun 2021 setelah sebelumnya di 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen adalah suatu hal yang harus disyukuri di tengah masih berkecamuknya pandemi Covid-19.

Selain menyosialisasikan RAN PASTI, lanjut Hasto, diperlukan juga membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) hingga tingkat pedesaan agar target penurunan stunting dapat tercapai.

“Para tenaga di desa tentu sangat mengenal lingkungan sekitarnya termasuk keluarga yang berisiko stunting. Langkah selanjutnya adalah pendataan calon pengantin, keluarga baduta dan balita, serta keluarga lain yang berisiko stunting untuk didampingi,” terang Hasto.

Kunci percepatan penurunan stunting adalah konvergensi dan tepat sasaran berbasis data yang akurat. Pemetaan stunting tingkat nasional, angka prevalensi di atas 30 persen merah, 20 – 30 persen kuning, di bawah 20 persen hijau.

“Di Jatim masih ada beberapa kabupaten yang masih merah berdasar data SSGI tahun 2021. Di daerah yang tinggi stunting, berdasar PK 2021 terdapat sanitasi yang kurang baik, antara lain masalah jamban yang belum layak,” kata Hasto.

“Trend angka stunting di Jawa Timur untuk mencapai angka 14% di tahun 2024 memerlukan upaya serius. Kerjasama dengan perguruan tinggi perlu terus digalakkan untuk mempercepat penurunan stunting di Jawa Timur,” sambungnya.

Gubernur Khofifah yang hadir dalam penutupan sosialisasi RAN PASTI mengungkapkan, perlu kecermatan menganalisis situasi untuk mempercepat penurunan stunting. Serta peran kepala Bappeda sebagai ketua TPPS didukung data lengkap dan akurat. Selain itu, seluruh RAN PASTI harus masuk ke RKPD agar memiliki cantolan di anggaran.

“Perlu upaya memasukkan indikator percepatan penurunan stunting dalam program di berbagai tingkatan sesuai tupoksi dan disuport dengan data yang baik. Percepatan penurunan stunting yang merupakan program strategis nasional harus didukung oleh lintas sektor, termasuk Proyek PSN dari TNI misalnya,” kata Khofifah.

Khofifah juga menyebutkan bahwa pendekatan penurunan stunting harus sistematik, strategik, dan programatik. “Di tingkat desa selain TPK yang sudah ada Babinsa dan Babin Kamtibnas juga dapat dilibatkan karena mereka memiliki data yang cukup lengkap terkait kondisi desa binaan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting dapat didorong menjadi Program Prioritas Nasional agar memiliki dorongan yang kuat untuk dilaksanakan semua lini dan sektor sesuai dengan tupoksi masing-masing, termasuk dari TNI – POLRI.

“Agar menjadi isu nasional stunting harus ditarik pada isu yang lebih besar, yaitu urusan meningkatkan daya saing bangsa di masa depan,” pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim ini. (Dwi Arifin)