AMSTERDAM-KEMPALAN: Pemerintah Kota Amsterdam menjadi lembaga pemerintahan Belanda yang pertama yang meminta maaf atas peranan sejarah kota tersebut dalam perdagangan budak.
“Sudah waktunya untuk mengukir ketidakadilan besar perbudakan kolonial ke dalam identitas kota kita. Dengan hati yang besar dan pengakuan tanpa syarat,” kata Walikota Femke Halsema saat upacara di Oosterpark, seperti yang dikutip Kempalan dari Anadolu Agency. Hal ini disampaikan pada Kamis (1/7).
“Saya meminta maaf atas keterlibatan aktif dewan kota Amsterdam dalam sistem komersial perbudakan kolonial dan perdagangan orang-orang yang diperbudak di seluruh dunia,” kata Halsema dalam pidatonya yang dikutip oleh BBC. Ia menambahkan, meskipun masa Amsterdam yang terlibat perbudakan, namun tidak satupun penduduknya di masa kini harus disalahkan akan hal itu.
“Para pejabat kota dan elit penguasa yang, karena haus akan keuntungan dan kekuasaan, berpartisipasi dalam perdagangan orang-orang yang diperbudak, dengan demikian mengakar sistem penindasan berdasarkan warna kulit dan ras,” katanya seraya menambahkan bahwa masa lalu yang berkaitan erat dengan rasisme itu masih bercokol di Amsterdam.
“Atas nama Kolese Walikota dan Para Sesepuh, saya minta maaf,” tutup Halsema dalam pidatonya mengenai peranan Amsterdam dalam perdagangan budak itu. Permintaan maaf tersebut disambut dengan gemuruh riuh tepuk tangan.
Permintaan maaf itu membuat walikota sayap kiri itu berselisih dengan perdana menteri berhaluan kanan-tengah Belanda Mark Rutte, yang saat ini sedang dalam pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru. Rutte menolak seruan untuk permintaan maaf resmi negara tahun lalu ketika protes yang dipicu oleh kematian George Floyd dalam tahanan polisi melanda dunia.
Menteri Dalam Negeri Belanda Kajsa Ollongren juga menghadiri upacara Keti Koti, peringatan penghapusan perbudakan di bekas jajahan Suriname dan Antillen Belanda.
Perwakilan Partai DENK di dewan kota, Eduard Mangal, yang telah bertahun-tahun mengkampanyekan permintaan maaf, berpendapat bahwa permintaan maaf itu akan menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah.
Namun Numan Yilmaz, perwakilan Turki-Belanda dari DENK di dewan, mencatat bahwa pemerintah Belanda tidak ingin menghadapi peran negara itu dalam perdagangan budak. Sembari menggarisbawahi bahwa perbudakan memainkan peran penting dalam tingkat kemakmuran Belanda saat ini, Yilmaz mengatakan pemerintah menghindari permintaan maaf resmi agar tidak membayar kompensasi.
Pada tahun 2020, dua dari empat partai koalisi, D66 dan Christen Unie, mendesak pemerintah untuk mengambil sikap, tetapi Perdana Menteri saat itu Mark Rutte mengatakan permintaan maaf resmi berisiko meningkatkan polarisasi.
Perdagangan budak transatlantik melibatkan perpindahan paksa orang-orang dari benua Afrika ke Amerika antara abad ke-16 dan ke-19. Selama era ini, Belanda memiliki koloni yang luas di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, Afrika Selatan, Curaçao, New Guinea – dan seterusnya.
Penjajahan wilayah ini membantu Belanda menjadi kekuatan ekonomi global. Kekayaannya tumbuh lebih dari 200 tahun melalui Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), yang memainkan peran utama dalam perdagangan budak. Meskipun VOC bubar pada tahun 1699, namun Pemerintah Belanda masih bercokol di Indonesia hingga secara formal mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. (Anadolu Agency/BBC/American Press, reza hikam)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi