Warga Madura Demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Apa Tuntutannya?

SURABAYA-KEMPALAN: Polemik terkait kebijakan yang dilayangkan oleh Pemerintah kota Surabaya mengenai penutupan akses dari Madura ke Surabaya menimbulkan reaksi keras dari warga Madura. Penyekatan jalan yang menjadi akses utama ini, dirasa sangat diskriminatif oleh warga Madura.

Oleh karena itu, pada Senin (21/6) demonstrasi secara masif dilakukan oleh warga Madura di depan Balai Kota Surabaya. Ratusan warga yang mendeklarasikan sebagai “Koalisi Masyarakat Madura Bersatu”, saling berdempetan dan menyarakan tuntutannya.

Ada beberapa tuntutan yang menjadi substansi utama dalam demonstrasi ini. Yakni, menghentikan penyekatan yang diskriminatif, lakukan swab antigen di tempat hiburan dan tempat kerumunan di kota Surabaya, serta Wali Kota Surabaya wajib meminta maaf kepada warga Madura.

Beberapa tunutan ini terlihat secara gamblang di poster yang telah beredar di media sosial sejak kemarin. Demonstrasi dilakukan di depan Balai Kota Surabaya, sebagai resistensi dari warga Madura terhadap kebijakan yang dilayangkan pemerintah kota Surabaya.

Titik kumpul utama ialah di daerah Tanean Suramau. Lalu secara kolektif melakukan long march menuju kantor Wali Kota di Jalan Jimerto. Dalam aksi ini, para warga Madura yang berdemo mendesak agar Eri Cahyadi keluar dari kantor untuk menemui mereka.

Perlu diketahui, bahwa kebijakan penyekatan dan pemberlakukan swab antigen yang dilakukan pemerintah kota Surabaya adalah upaya preventif untuk memutus rantai persebaran Covid-19. Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemkab Bangkalan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sepakat untuk menerapkan penyekatan dari kedua arah. Artinya, screening dilakukan di akses Suramadu dari arah Surabaya menuju Bangkalan maupun sebaliknya.

Akan tetapi, Ahmad Annur selaku juru bicara Koalisi Masyarakat Madura Bersatu dan representasi warga Madura menjelaskan, jika kebijakan ini merupakan keputusan yang sifatnya tebang pilih. Pihaknya menilai, jika kebijakan penyekatan ini merupakan keputusan prematur. Menurut mereka, seharusnya Eri Cahyadi dapat melakukan koordinasi dulu dengan pimpinan daerah lainnya. (Rafi Aufa Mawardi)