De-Soeharto-isasi dan Re-Sukarno-isasi

KEMPALAN: Haul ke-100 Pak Harto diperingati sederhana di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (8/6). Tepat 100 tahun yang lalu Soeharto lahir di Desa Kemusuk, Jogjakarta. Dari desa kecil yang miskin itu Soeharto menciptakan sejarah.

Masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpinnya selama 32 tahun berhasil mengangkat ekonomi Indonesia dari keterpurukan total akibat salah urus semasa kepemimpinan Sukarno di era Orde Lama. Sukarno sibuk dengan urusan politik dan menjadikan politik sebagai panglima. Urusan ekonomi menjadi telantar.

Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi, dan menjadikannya sebagai panglima. Urusan demokrasi menjadi telantar semasa Soeharto. Parpol-parpol dibubarkan, dikebiri, lalu dipaksa melakukan kawin paksa melalui fusi pada 1970-an. Partai-partai berbasis nasionalis demerger jadi satu menjadi PDI (Partai Perjuangan Indonesia). Partai-partai berbasis Islam dikumpulkan jadi satu menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Tiap orang ada zamannya, dan tiap zaman ada orangnya. Bung Karno dan Pak Harto adalah dua tokoh yang punya zamannya sendiri. Keduanya tidak bisa diperbandingkan. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tatakrama Jawa mengajarkan ‘’mikul duwur mendhem jero’’, menghormati semua capaian positif, dan mengubur semua aib.

Sukarno dengan kecerdasan intelektualnya yang tinggi dan kemampuan orasinya yang hebat, mampu merumuskan Pancasila menjadi dasar negara dan filosofi berbangsa. Dengan pemahamannya yang luas terhadap khazanah ideologi-ideologi dunia Sukarno berhasil merumuskan Pancasila menjadi dasar negara yang khas Indonesia.

Dengan kemampuan orasi dan negosiasi politik yang tinggi Sukarno bisa menyatukan berbagai kekuatan yang terpecah untuk bersatu menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dengan keterampilan politik yang tinggi Sukarno memimpin BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), menyeimbangkan keanggotaannya dari unsur-unsur nasionalis dan agama, dan bernegosiasi dengan penjajah Jepang.

Yudi Latief dalam ‘’Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila’’ (2015) menyatakan bahwa  Pancasila adalah karya monumental bangsa Indonesia, dan Sukarno memainkan peran instrumental dalam perumusannya.

Pancasila adalah rumusan eklektik dari berbagai ideologi yang berkembang di dunia dan kemudian diadopsi untuk disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Sukarno bukan satu-satunya tokoh yang membuat rumusan Pancasila. Muhammad Yamin juga membuat rumusan yang kurang lebih sama-sama. Tokoh-tokoh Islam juga memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perumusan Pancasila.

Mr. Soepomo yang mengusulkan dasar negara integralistik harus berdebat dengan Mohamad Hatta yang mengusulkan demokrasi. Negara integralistik kolektif usulan Soepomo lebih menekankan pada hak negara dibanding hak individual. Setelah melalui perdebatan sengit akhirnya dicapai kompromi pada rumusan sila keempat.

Marsillam Simanjuntak dalam ‘’Negara Integralistik’’ (1995) menganggap pandangan integralistik yang diajukan Soepomo itu mirip dengan fasisme yang dikembangkan Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia. Menurut Marsillam, pandangan negara integralistik yang disampaikan oleh Soepomo itulah yang belakangan diadopsi oleh Orde Baru di bawah Soeharto.

Upaya Sukarno untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang besaing antara nasionalisme, komunisme, dan agama, melahirkan sintesa Nasakom yang mencoba meramu tiga pandangan yang sebenarnya bertentangan secara diametral itu. Nasakom membawa Sukarno berhadapan head to head dengan TNI, yang berakhir dengan jatuhnya Sukarno setelah gagalnya pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia), 1965.

Soeharto muncul sebagai antitesa Sukarno. Seorang jenderal lapangan yang tekun dan tajam dalam membaca situasi, Suharto langsung mengadakan pembersihan terhadap PKI. Soeharto melakukan konsolidasi dengan cepat. Ia melakukan deparpolisasi untuk mendapatkan stabilitas nasional yang diyakininya sebagai prasyarat wajib bagi pembangunan ekonomi.

Era politik sebagai panglima yang ingar-bingar berubah menjadi era ekonomi sebagai panglima yang sibuk dengan pembangunan fisik. Deparpolisasi yang dilakukan Suharto dilakukan seiring dilakukannya de-Sukarno-isasi. Segala macam yang berbau Sukarno disingkirkan dan dibersihkan. Sukarno diisolasi dan dialeniasi sampai wafat dalam tahanan rumah.

Soeharto sukses membawa Indonesia menjadi salah satu macan Asia ‘’The Asian Tigers’’. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten, tujuh persen setiap tahun, membawa Indonesia menjadi salah satu negara industry baru, NIC’s (new industrialized countries), bersama Korea Selatan dan Thailand.

Keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi legitimasi tunggal kepemimpinan Soeharto. Kebijakan pembangunan yang direncanakan lima tahunan menghasilkan pertumbuhan yang konsisten dan berhasil membawa swasembada pangan yang membuat harga-harga stabil. Sistem pendidikan yang terencana dengan rapi menjamin akses yang terjangkau oleh rakyat luas dengan biaya yang murah.

Legitimasi ekonomi itu akhirnya ambruk ketika dunia dilanda krisis moneter pada 1997. Pondasi ekonomi Indonesia ternyata tidak kokoh. Kelas menengah ekonomi Indonesia yang harusnya menjadi tameng dari krisis, terbukti tidak eksis karena tidak mandiri dan hanya menjadi rente yang  mengandalkan proyek pemerintah.

Kapitalisme Indonesia, sama dengan kapitalisme di Asia Tenggara, adalah kapitalisme semu yang artifisial yang tidak tumbuh dari bawah melainkan dibesarkan dari atas. Erzats capitalism dalam istilah Yushihiro Kunio (1988), ternyata rapuh dan tidak tahan banting ketika menghadapi serangan spekulan mata uang internasional sekelas George Soros.

Ekonomi Asia Tenggara kolaps. Seperti kartu domino, ekonomi Indonesia juga ambruk dan harus menyerahkan diri pada belas kasih IMF (International Monetary Fund), Dana Moneter Internasional. Pak Harto menyerah di depan Michel Camdessus, dan kekuasaan politik yang sudah dibangunnya selama 32 tahun ikut ambruk.

Sejarah berulang, rezim baru Orde Reformasi telah lahir. Kini giliran Soeharto yang menjadi target de-Soeharto-isasi. Apa saja yang berbau Soeharto dihancurkan, dan muncul tuntutan agar Soeharto diadili atas dosa-dosa politiknya.

Duapuluh tahun berselang. Orde Reformasi di bawah Jokowi mengingatkan banyak orang akan gaya politik Soeharto yang integralistik dan—dalam istilah Marsillam—fasistis karena peran negara yang terlalu kuat vis a vis civil society, masyarakat madani.

Demokrasi berjalan secara prosedural tetapi substansinya sudah banyak terdistorsi. Oposisi di parlemen kehilangan gigi. Parlemen jalanan dalam bentuk demonstrasi mahasiswa sudah lama hilang dan dilupakan. Sebagai ganti adalah munculnya parlemen digital yang riuh rendah di media sosial.

Legasi politik Soeharto sudah dikubur. Ada upaya untuk membangunkannya kembali, seperti yang dilakukan sang anak ragil Tommy Soeharto melalui Partai Berkarya. Tapi usaha itu tidak terorganisasi dengan baik dan terkesan hanya sporadis, sehinga terlihat sia-sia.

Meski demikian legasi Soeharto masih tetap hidup dalam psyche masyarakat. Kenangan akan masa-masa ketika harga-harga murah, jalanan aman, pekerjaan gampang, dan biaya sekolah murah masih membayang indah.

Ketika sekarang kondisi susah, harga-harga tidak terjangkau, dan sekolah mahal, kerinduan terhadap Pak Harto bermunculan lagi. Di poster pantat truk terpampang foto Pak Harto melambaikan tangan dengan senyum khasnya, sambil menyapa, ‘’Piye, Luwih Enak Jamanku, toh..?’’

Sebuah legasi tidak akan dengan mudah dikubur. Ia akan tetap hidup. Rezim berganti legasi itu akan dimunculkan kembali.  Dan sekarang giliran legasi Sukarno yang dihidupkan kembali. Limapuluh tahun sejak Orde Baru melakukan de-Sukarno-isasi, sekarang rezim ruling party gencar melakukan re-Sukarn-isasi.

Berbagai seremoni memperingati kelahiran Pancasila versi Sukarno diselenggarakan dengan meriah. Ajaran-ajaran Soekarno digairahkan lagi. Pancasila versi Sukarno yang diperas menjadi Trisila dan Ekasila Gotong Royong digalakkan lagi.

Megawati Soekarnoputri sudah memanggil Mendikbud Nabil Makarim dan meminta agar sejarah Sukarno diluruskan melalui pelajaran di sekolah.

Ada pelurusan sejarah, ada pembengkokan sejarah. Ada kekhawatiran terjadi penggelapan sejarah dalam proses itu, terutama yang berkaitan dengan pengkhianatan PKI dalam peristiwa 1965 yang berujung pada jatuhnya Sukarno.

Patung-patung Sukarno dikerek dimana-mana. Di kompleks Lembaga Ketahanan Nasional patung raksasa Sukarno dibangun. Di  Departemen Pertahanan bukan patung Jenderal Sudirman yang dibangun, tapi patung Sukarno menunggang kuda berdiri gagah.

Sejarah selalu berputar dan berulang. Dan sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. (*)