KOLOM

Mega vs SBY, dan Matinya Ideologi

  • Whatsapp
SBY dan Megawati, perseteruan pribadi bukan ideologi

KEMPALAN: Jodoh, rezeki, dan mati itu urusan Tuhan. Manusia tidak ada yang pernah tahu, karena semuanya penuh misteri. Rezeki bisa datang dari mana saja tanpa bisa diduga. Rezeki juga tidak pernah salah alamat, seperti Ayu Ting Ting. Kalau sudah rezeki tidak akan jatuh kepada orang lain.

Kematian dan umur manusia juga menjadi misteri yang sama. Mati tidak ada hubungannya dengan umur, tidak perlu menunggu tua. Mati juga tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Tidak perlu menunggu sakit, orang sehat pun bisa mati tiap saat.

Begitu pula jodoh, tetap menjadi misteri yang tidak pernah bisa diprediksi. Anak-anak milenial menyebut, cinta dan benci itu beti alias beda tipis. Karena itu nasihat bijak orang tua mengingatkan agar cinta dan benci tidak usah gas poll, sak madya wae, secukupnya saja. Benci tidak usah berlebihan, cinta pun sebaiknya biasa-biasa saja. Siapa tahu, yang dicinta tiba-tiba menjadi musuh, siapa tahu yang dimusuhi menjadi jodoh.

Politik adalah seni dari segala kemungkinan, the art of possibilities. Tidak ada yang mustahil dalam politik, semua serba mungkin. Jodoh, rezeki, dan mati dalam politik bisa sama misteriusnya dengan yang dialami oleh manusia dalam kehidupan keseharian. Itulah hukum besi atau iron law politik, segala sesuatu sangat mungkin terjadi.

Tapi, bagi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), hukum besi itu tidak ada, atau setidaknya dianggap tidak ada. Pemilihan presiden masih tiga tahun lagi, tapi PDIP sudah menegaskan tidak akan berjodoh dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena alasan perbedaan ideologi.
Kalau dengan PKS okelah PDIP tidak mau berkongsi, meskipun dalam praktiknya kongsi itu sudah sangat sering terjadi di level pemilihan kepala daerah. Ideologi kedua partai itu memang berbeda. PKS partai agama dan PDIP partai abangan yang nasionalis.

Tapi dengan Partai Demokrat, apa beda ideologi PDIP? Dua-duanya sama-sama berbasis nasionalis, meskipun Demokrat menambahi dengan bumbu nasionalis-religius, itu pun religius untuk semua agama, bukan hanya Islam seperti PKS. Basis dukungan PDIP adalah wong cilik dan kader yang militan, sementara basis dukungan Demokrat lebih menyebar ke kalangan menengah perkotaan.

Kekuasaan politik di Indonesia dalam 20 tahun terakhir Reformasi dibagi rata antara Demokrat dan PDIP. Demokrat melalui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 10 tahun, dan PDIP melalui Jokowi juga berkuasa selama 10 tahun. Menilik masa kepemimpinan dua parpol itu, di Indonesia tidak terlihat perbedaan ideologi yang signifikan. Dua partai itu sama-sama partai yang pragmatis dan menjadikan ideologi sebagai slogan semata.

Berbagai macam paradoks kebijakan terjadi pada masa kekuasaan kedua partai itu, sehingga nyaris tidak bisa dibedakan ideologi kedua partai itu selain sama-sama pragmatis.
Ini tentu beda dengan dua partai musuh bebuyutan di Amerika, Partai Republik dan Partai Demokrat yang ideologinya jelas berbeda. Dalam setiap kontesasi politik kedua partai itu berhadap-hadapan secara ideologis yang kemudian diwujudkan dalam berbagai program kebijakan.

PDIP dan PKS, tidak bisa berkoalisi karena beda ideologi?

Partai Demokrat berideologi liberal-sekular dan pro-kemajemukan, serta lebih membela rakyat miskin. Partai Republik, di sisi lain, berideologi konservatif kanan dan lebih dekat dengan kalangan kulit putih Protestan atau yang dikenal sebagai WASP, white anglo-saxon protestant. Dalam kebijakan ekonomi, Partai Republik lebih pro kepada orang-orang kaya dan elite.

Dalam penerapan pajak, misalnya, Partai Republik lebih membela kepentingan orang-orang kaya.
Perbedaan politik Republik vs Demokrat ini seperti minyak dengan air yang tidak mungkin dipertemukan. Tidak ada cerita koalisi Demokrat dan Republik di level kontestasi politik mana pun, mulai dari distrik sampai ke level nasional, dari pemilihan legislatif maupun eksekutif. Di semua level kontestasi, Demokrat vs Republik selalu bertarung.

Pertarungan ideologi di Amerika ini sudah berlangsung dua ratu tahun lebih, sama seumur demokrasi Amerika. Sampai sekarang persaingan ideologi itu terjadi dengan sangat keras. Pemilihan presiden 2019 antara Donald Trump melawan Joe Biden menunjukkan betapa kerasnya persaingan ideologi dalam kontestasi politik di Amerika.

Meski demikian, sosiolog Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi telah mati di Amerika. Dalam ‘’The End of Ideology’’ (1962) Bell melihat bahwa pertarungan ideologi sudah tidak relevan lagi di Amerika. Sudah terlalu banyak ideologi yang overlap, campur bawur antara kiri dan kanan, antara liberal dan konservatif, sehingga kedua partai itu tidak bisa lagi dibedakan ideologinya.

Perbedaan politik antara kapitalisme Partai Republik dan sosialisme Partai Demokrat telah kabur dan saling melompati satu dengan lainnya. Karena itu, Bell menyimpulkan bahwa ideologi sudah lama mati, dan tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai senjata dalam argumen politik.

Di Indonesia, era politik ideologi pernah hidup pada masa-masa Orde Lama terutama tercermin dalam hasil pemilu 1955. Tiga kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis, memperoleh dukungan terbesar. Hal itu terwujud dalam perolehan suara tertinggi yang diperoleh PNI (Partai Nasionalis Indonesia), Masjumi yang bercirikan agama, dan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang komunis.

Era ideologi berakhir dan benar-benar mati pada masa Orde Baru. Soeharto menyadari sepenuhnya bahwa ideologi akan menyulitkan rezimnya untuk mengonsolidasikan kekuasaan, dan karena itu ideologi harus dimatikan. Maka, partai-partai pun dibubarkan dan digabung dalam fusi yang didasarkan pada ideologi yang artifisial. PDI menjadi gabungan dari partai-partai berbasis nasionalis, dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menjadi wadah gabungan partai-partai yang berbasis Islam.

Soeharto kemudian membentuk Golkar (Golongan Karya) yang sangat pragmatis dan berorientasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Golkar menyebut dirinya bukan partai politik, karena partai politik sudah terstigmatisasi sebagai bagian dari problem nasional yang hanya menghasilkan kegaduhan dan kemelaratan.

Puan, AHY, Ibas, Megawati, berselfie ria

Soeharto menciptakan massa yang mengambang, floating mass, yang bebas dari ideologi dan partai politik. Semboyan Orde Lama ‘’Politik sebagai Panglima’’ diubah menjadi ‘’Ekonomi sebagai Panglima’’.
Fenomena ini mirip dengan yang digambarkan Bell pada masyarakat Amerika. Secara ideologis perbedaan kapitalisme dan sosialisme kabur karena masyarakat menjadi lebih praghmatis. Ideologi di Amerika mulai sekarat pada 1930-an ketika pembangunan ekonomi yang pesat dalam system kapitalisme liberal terhentak oleh krisis ekonomi akibat depresi besar pada 1930-an.

Depresi ekonomi ini membawa penderitaan yang dahsyat terhadap warga Amerika karena pengangguran yang merajalela dan kemiskinan yang meluas. Ideologi kapitalistik pun ditinggalkan dan pemerintah mengambil kebijakan gado-gado yang mencampur kapitalisme dengan sosialisme.
Model ekonomi Keynesian yang mencampur kapitalisme dan sosialisme kemudian diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat. Mekanisme pasar tetap dijalankan, tapi bantuan sosial dari pemerintah juga diberikan kepada rakyat yang miskin.

Pemerintah tidak menyerahkan ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar ‘’tangan gaib’’ the invisible hand, tapi pemerintah ikut campur tangan dengan memberikan stimulus anggaran supaya ekonomi bisa bergerak dan pada akhirnya menciptakan peluang kerja bagi rakyat.

Ideologi di Indonesia mati karena rekayasa politik Orde Baru, ideologi di Amerika mati karena fenomena ekonomi akibat terjadinya ‘’great depression’’ depresi besar.

Ideologi di Indonesia sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri tidak sepenuhnya paham apa yang diucapkannya, karena di PDIP sendiri ideologi sudah lama mati.
PDIP mengklaim bahwa ideologinya bertumpu pada Trilogi politik Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Trilogi ini relatif jalan di masa Bung Karno, ketika ideologi masih menjadi panglima. Bung Karno membawa Indonesia berdaulat secara politik, dan tidak mau terseret dalam rivalitas Amerika Serikat yang liberal dan Uni Soviet yang komunis.

Bung Karno mengumpulkan negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa, untuk membikin blok sendiri dan mengumpulkan mereka dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955. Saat itu Indonesia menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin kekuatan negara-negara yang baru bebas merdeka dari penjajahan.

Ideologi Bung Karno untuk menjadikan Indonesia mandiri dan berdikari secara ekonomi tidak banyak memberikan hasil. Fokus Bung Karno yang lebih ebsar terhadap pembangunan ideology politik membuat ekonomi menjadi telantar.
Kebijakan Bung Karno untuk membangun kebudayaan yang berkepribadian juga tidak sepenuhnya berhasil, karena pengaruh kebudayaan global ketika itu sudah sangat gencar. Grup-grup band seperti Koes Plus bermunculan meniru gaya The Beatles. Grup musik ‘’ngak-ngik-ngok’’ ini kemudian diberangus oleh Bung Karno dan Koes Plus dipenjarakan.

PDIP sekarang mengklaim sebagai penerus ideologi Bung Karno itu. Tapi, itu tidak lebih dari klaim retorika belaka. Alasan PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat karena ideologi, juga harus dilihat sebagai retorika politik saja.

Semua tahu, persoalan utama PDIP dengan Demokrat adalah persoalan perseteruan pribadi Mega vs SBY. Tidak ada hubungan dengan ideologi, karena ideologi sudah lama terkubur mati. (*)

Berita Terkait