Teknologi Pertanian

CIPS Dorong Akselerasi Teknologi Digital di Sektor Pertanian

  • Whatsapp
Ilustrasi teknologi digital dalam sektor pertanian

JAKARTA-KEMPALAN: Sebagai negara yang dujuluki sebagai negeri agraris, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang sangat memadai di sektor pertanian. Bahkan, sebagaian besar penduduk Indonesia adalah bekerja di sektor pertanian, entah sebagai petani atau pemasok.

Di tengah zaman yang serba dinamis dan cepat ini, perlu ada transformasi di sektor pertanian. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan eskalasi di sisi kualitas dan kuantitas dari produk pertanian.

Hal ini juga ditunjang dengan semakin menjamurnya para pekerja di sektor pertanian yang berusia muda. Fenomena ini menimbulkan implikasi yang sifatnya positif, karena anak muda sudah inklusif dengan teknologi terbarukan.

Ditambah fakta yang cukup menarik, dimana industri pertanian menjadi sektor yang memiliki daya saing tinggi pada masa pandemi Covid-19. Data ini dikonfirmasi langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara analitis menggambarkan bahwa adanya eskalasi pada jumlah pekerja. Yang mana ada sektiar 2,78 juta selama rentan waktu satu tahun, yakni di bulan Agustus 2019 hingga Agustus 2020.

Dapat dilihat secara eksplisit, bahwa eskalasi jumlah pekerja selama pandemi Covid-19 berumur dari 16-30 tahun. Kemudian Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh BPS mengungkapkan, bahwa ada 20,62% anak muda Indonesia bekerja di sektor agraria ini.

“Naiknya jumlah pemuda di sektor pertanian di masa pandemi ini dapat menjadi momentum tepat untuk memperluas adopsi teknologi di sektor pertanian. Sebanyak 85,62% di antara mereka merupakan pengguna internet dan berpeluang menjadi early adopter dari teknologi digital di sektor pertanian,” ujar Indra Setiawan selaku Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), pada Selasa (25/5).

Implementasi teknologi digital di sektor pertanian dapat mengkoneksikan antara petani dengan segmentasi konsumen. Teknologi digital juga membantu untuk menerapkan proses penjualan komoditas yang lebih efisien dan efektif.

Ditambah, para petani dapat meminimalisir ketergantungannya dengan para tengkulak atau makelar. Fenomena sosial yang terjadi, para petani acap kali menjual komoditas pangan kepada para tengkulak dengan harga dan jumlah yang diatas batas normal. Kejadian ini yang kemudian berdampak pada para petani yang lemah dalam memiliki “bargaining” untuk mematok harga pada produsen pasar. (Rafi Aufa Mawardi)

Berita Terkait