OPINI

La Nyalla Berani Vokal Dukung Amandemen ke-5 UUD 1945

  • Whatsapp
La Nyalla Mahmud Mattalitti

Catatan: Prof Dr Sam Abede Pareno, MM,MH.

KEMPALAN: Para pejabat negara belum berani secara vokal mendukung gerakan amandemen ke-5 UUD 1945. Mereka, terutama anggota-anggota DPR dan DPD hanya mewacanakannya dalam rapat-rapat di gedung parlemen. Berbeda dengan La Nyalla, ketua DPD RI senator asal Jawa Timur yang dalam beberapa kunjungannya ke daerah dengan terang-terangan disertai bukti kuat menyatakan dukungannya atas upaya amandemen ke-5 konstitusi kita. Bukan hanya karena mungkin beliau menganggap bahwa UUD 1945 hasil amandemen 1999, 2000, 2001, 2002 merupakan rintangan mendasar bagi beliau menuju pencalonannya sebagai presiden, melainkan juga demi kesetaraan hak dan kewajiban antara lembaga DPR dan DPD.

Sebagai diketahui, La Nyalla bukan kader parpol dan sampai saat ini belum ada parpol besar ataupun gabungan parpol menengah yang akan mengusung La Nyalla sebagai bakal calon presiden. Ini halangan konstitusional sehingga harus ada perubahan klausul tentang pencalonan presiden termasuk syarat threshold suara parpol di DPR. La Nyalla menghendaki agar DPD punya hak untuk mencalonkan presiden bagi nonpartai.

Pada suatu kunjungannya di Kalimantan Selatan belum lama ini, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Univ.Lambung Mangkurat, 24 Mei 2021, La Nyalla secara tegas menyatakan dukungannya kepada amandemen ke-5 UUD 1945 dan minta agar DPD berhak mencalonkan presiden juga. Hal ini–secara vokal memublikasi dukungan terhadap amandemen ke-5 UUD 1945–merupakan perkara tabu bagi pejabat negara. Namun tidak bagi La Nyalla pria berdarah Bugis Makassar yang mewarisi semangat Amanna Gappa, Matoa dari Wajo pada abad ke-17 yang merintis undang-undang pelayaran dan perdagangan yang juga menginspirasi pemberlakuan hukum laut internasional.

Sebagaimana Amanna Gappa, La Nyalla tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi justru mengajuksn solusi dalam mencari jalan keluar bagi problem konstitusional.

La Nyalla berani bersuara sama dengan kalangan yang “berseberangan” dengan pemerintah yang selama ini menuntut amandemen ke-5, tapi bukan kembali ke UUD 1945 yang asli (18 Agustus 1945).

Permintaan La Nyalla masih dalam koridor proporsional, tidak radikal (sampai ke akar-akarny). Suatu permintaan yang patut di dukung oleh segenap elemen bangsa. Semoga.

Surabaya, 28 Mei 2021.

Berita Terkait