Narasi Konflik Politik Puan Versus Ganjar: Desain Jokowi Effect Jilid II?

Oleh:

Dr. Hendra Alfani
(Dosen FISIP Universitas Baturaja, Sumatera Selatan dan Direktur Lingkar Prakarsa Institute)

KEMPALAN: Arus politik memang seringkali susah ditebak alirannya, seperti labirin, berkelok dan penuh liku. Bahkan gimmick. Politik memang penuh kejutan, apalagi ketika mendekati musimnya. Trik kompetisi dan pertarungannya sangat eskalatif dan dinamis.

Contoh terhangat yang sedang jadi perbincangan publik tiga hari belakangan, adalah “desain konflik” seksi antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Sindiran pedas Puan “Sang Puteri Mahkota” PDIP dilontarkan terhadap Ganjar, karena dianggap sudah curi start melakukan pencitraan jelang Pilpres 2024 yang masih tiga tahun lagi.
Kegusaran Puan bermula, ketika hasil survei yang di-release oleh sejumlah lembaga survei 22 Mei lalu, menempatkan nama Ganjar masuk tiga besar beriring dengan nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan beserta tokoh lainnya, sebagai figur yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas signifikan.

Hasil survei yang dilaksanakan pada Maret-April 2021 oleh sejumlah lembaga survei, menunjukkan margin persentase pada konteks popularitas dan elektabilitas antara Puan dan Ganjar sangat timpang. Ganjar jauh unggul di atas Puan sebagai sesama kader inti PDIP.

Survei ACRC dan IPO mengunggulkan Ganjar dengan perolehan 11,25 persen dan 12,6 persen, sementara Puan hanya memperoleh angka 1,6 persen dan 2,48 persen. Selanjutnya survei LP3ES, Ganjar memperoleh angka 9,6 persen, Indikator Politik Indonesia 15,7 persen, Litbang Kompas 7,3 persen dan Kedai Kopi 16,0 persen. Tanpa menampilkan berapa persentase angka yang diperoleh Puan.
Kuat dugaan, karena hasil sejumlah lembaga survei itulah, Ganjar, yang sedang menjabat Gubernur Jawa Tengah untuk periode kedua, sengaja tak diundang ke acara pengarahan kader, untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024, oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, di Semarang.

Fakta tidak diundangnya Ganjar dalam acara tersebut, diamini oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, melalui siaran persnya, Minggu, 23 Mei 2021.

Alasan tidak diundangnya Ganjar, ditegaskan Bambang dalam Bahasa Jawa, bahwa Ganjar  “wis kemajon” (kelewatan). “Yen kowe pinter, ojo keminter” (bila kamu pintar, jangan sok pintar). Bambang juga menyinggung sikap ambisius Ganjar yang ingin maju dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut ternyata menjadi sebab Ganjar tak diundang. Bambang menegaskan, bahwa gelagat Ganjar sudah dipantau sejak lama dan selama ini dinilai menanggalkan norma kepartaian. Jika memang benar faktanya begitu, sungguh tudingan yang berat bagi Ganjar.

Penjelasan Bambang Wuryanto, diperkuat oleh sindiran yang dilontarkan Puan dalam pidatonya. Puan meminta semua kader PDIP di Jateng, utamanya yang menjabat kepala daerah untuk berjuang secara konkret, tidak hanya melakukan pencitraan di media sosial. Sebab, kata Puan, pemimpin menurut dia, adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed. Sindiran ini jelas dialamatkan kepada Ganjar.

Menariknya, sehari sebelum acara Puan di Semarang, Ganjar malah sowan ke Megawati dikediamannya. Ganjar mengatakan bahwa pertemuannya dengan Megawati hanya silaturahmi lebaran. Halal bihalal, dan mengantarkan lukisan tentang keceriaan anak-anak. Tidak ada hubungannya dengan absennya Ganjar dalam acara PDIP yang digelar kubu Puan Maharani di Semarang itu. Simbolik memang!

Jika desain peta konflik antara Puan versus Ganjar itu dilihat dari konteks komunikasi politik, maka muncul pertanyaan publik, apakah langkah itu mendeskripsikan upaya elite PDIP untuk memperkuat asumsi bahwa Capres di Pilpres 2024 harus dari trah Soekarno? Lalu dengan segala daya upaya membonsai figur yang dianggap mempersempit atau bahkan mengangkangi trah Soekarno untuk jadi Capres dari internal PDIP? Bisa jadi!

Tetapi bisa juga toh, bahwa desain peta konflik antara Puan versus Ganjar itu ditelisik pada konteks yang berbeda. Logis juga, jikalau desain peta konflik itu dicermati sebagai “strategi terselubung” PDIP untuk melambungkan popularitas dan elektabilitas Ganjar jelang Pilpres 2024? Masuk akal! Oleh karena itu, publik jangan hanya “fokus” pada narasi dan visualisasi dari desain “konflik politik” itu.

Publik mesti mengingat saat pencalonan Jokowi, yang dramaturgi politiknya sedemikian “sistematis” untuk melambungkan popularitas elektabilitasnya. Termasuk “desain” peta konflik antara Jokowi dengan Bibit Waluyo, Gubernur Jateng kala itu.
Di awal kemunculan Jokowi, dari Walikota Solo menuju pencalonannya di Pilgub DKI hingga di usung PDIP sebagai Capres dalam Pilpres 2014, terjadi keraguan bahkan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk di internal PDIP, terhadap figur Jokowi yang dianggap belum mumpuni sebagai Capres.

Tetapi di puncak rasa penasaran publik kala itu, Megawati sebagai Ketum PDIP, dalam Rakernas PDIP di Ancol (6/9/2014), menegaskan bahwa Jokowi, yang didapuk membacakan dedication of life-nya Bung Karno, sebelum Megawati menyampaikan pidato politik dipembukaan Rakernas itu, menjadi sinyal kuat bagi seluruh kader PDIP bahwa Jokowi – yang kata Megawati sebagai salah satu kader muda PDIP yang memiliki “getaran Soekarno” – akan dipilih sebagai Capres oleh Sang Ketum dalam Pilpres 2014.

Faktanya iya! Jokowi yang memiliki “Getaran Soekarno” dalam dirinya seperti disebutkan Megawati, akhirnya mendapat amanat sebagai Petugas Partai, sebelum dicapreskan. Dan istilah Petugas Partai itu kemudian menjadi tagline/jargon politik yang sangat ideologis bagi seluruh kader PDIP untuk all out menjalankan tugas yang diperintahkan partai.

Dan, seperti yang kita ketahui bersama, popularitas dan elektabilitas Jokowi kemudian melambung tak terbendung sebagai Capres non trah Soekarno. Representasi politik dan simbolisasinya sebagai marhaenis melalui karakter wong cilik, dipublikasikan secara massif melalui “media” yang kemudian populer dengan istilah Blusukan.

Lalu, siapa yang akan di usung PDIP sebagai Capres di Pilpres 2024, memang hak prerogatif-nya tetap di tangan Megawati sebagai Ketum PDIP, yang bisa mengusung Capres-Cawapres sendiri. Tapi ingat, hasil akhirnya, tetap di tangan rakyat sebagai pemilih. Vox populi, vox dei alias suara rakyat adalah suara Tuhan, tergantung garis tangannya. Takdir! Plus, termasuk (mungkin) juga ikut menentukan adalah vox from buzzer.

Apakah Ganjar Pranowo juga akan di-setting popularitas dan elektabilitasnya seperti Jokowi effect di Pilpres 2014? Sebagai kader inti PDIP yang akan dicapreskan dari non trah Soekarno? Bisa jadi! Ataukah, Megawati sebagai Ketum PDIP berubah pikiran? Lalu akan mengembalikan “marwah” Capres PDIP di Pilpres 2024 kepada trah Soekarno melalui anaknya Puan Maharani? Masuk akal juga!

Tetapi barangkali, semuanya tetap kembali pada hitungan politik realistis. Dan hitungan politik realistis itu, bagi semua partai politik, termasuk PDIP, tentu saja bagaimana meraih kemenangan! Baik kemenangan di Pileg, apalagi kemenangan di Pilpres.

Ibarat meraih scudetto (perisai kecil) yang perkenalkan oleh Gabrielle D’Annunzio (1887), sebagai lambang juara liga Italia, PDIP pasti tetap ingin menjadi campione. Alias menjadi “juara” di Pileg dan Pilpres 2024, setelah “juara’ di 2014 dan 2019. Dus…,kita tunggu saja.(*)