Kebocoran Data dan Mafia Propaganda Komputasional

KEMPALAN: Seorang wanita guru TK di Malang, Jawa Timur dipecat gegara terbelit utang pinjol (pinjaman online) sebesar Rp 2.5 juta yang tetiba menggajah bengkak menjadi Rp 40 juta lebih.

Bu Guru diteror setiap saat oleh penagih-penagih online yang mengancam dan mempermalukan dengan tanpa belas kasihan. Unggahan tagihan itu disebar ke semua jaringan teman Bu Guru sampai teman-teman di sekolahnya risi. Bu Guru pasrah ketika kepala sekolah memecatnya karena dianggap mempermalukan sekolah.

Beruntung pemerintah Kota Malang membantu Bu Guru malang itu dengan melunasi semua utang Bu Guru. Lintah darat menjadi penjahat yang paling ditakuti di desa-desa. Sekarang lintah darat berubah menjadi lintah digital.
Penjahat yang lebih besar dan lebih terorganisir sekarang mengintai masyarakat Indonesia. Ada kabar 279 juta data KTP masyarakat bocor dan diperjualbelikan di internet. Ini pasti menjadi kasus pencurian data terbesar di Indonesia. Kabarnya data ini bocor dari BPJS Kesehatan. Kominfo masih belum memberi keterangan yang meyakinkan.

Internet adalah pisau bernata dua, Dewa Janus yang berkepala dua. Di satu sisi memudahkan, tapi di sisi lain bisa membawa petaka. Bu Guru bisa berutang dengan mudah melalui gajetnya. Tapi Bu Guru akhirnya dipecat gegara gajetnya juga.

Di satu sisi manusia merasakan kebebasan karena internet, tetapi pada sisi lain manusia jatuh dalam pengawasan ala Big Brother dalam novel ‘’Nineteen Eighty Four’’ George Orwell. Tidak ada yang benar-benar gratis dari semua layanan digital yang selama ini dinikmati pengguna internet, medsos, percakapan sosial, surat elektronik, mesin pencari, dan lain-lain. Diam-diam, semua data para pengguna medsos itu dikumpulkan menjadi big data yang mendatangkan keuntungan komersial besar. Pada akhirnya data itu diperjualbelikan secara terbuka seperti yang terjadi di Indonesia sekarang.

Kejahatan internet bisa terjadi pada level ecek-ecek seperti kasus Bu Guru, tapi bisa juga sampai pada level tertinggi seperti kasus pemilihan presiden Amerika Serikat.
Perang propaganda komputasional terjadi pada pemilihan presiden di Amerika Serikat pada 2016 yang menghadapkan Donald Trump dengan Hillary Clinton. Trump  mendapatdukungan perang komputasional dari Rusia dan akhirnya bisa mengalahkan Clinton.

Propaganda komputasional telah menjadi sebuah fenomena global. Propaganda yang membenarkan muslihat, manipulasi, dan penyebaran kebencian itu telah terjadi di berbagai negara. Karena itu, propaganda komputasional perlu diwaspadai keberadaannya di Indonesia. Kebocoran data KTP itu harus menjadi warning serius.

Harus ada kewaspadaan publik terhadap praktik propaganda komputasional yang  terjadi pada momentum pemilihan umum atau suksesi kepemimpinan. Masyarakat Indonesia bisa lebih berhati-hati terhadap segala rupa informasi yang beredar di ranah digital atau medsos, serta lebih rasional dan penuh perhitungan dalam menentukan pilihan politik.

Penggunaan internet yang merugikan atau membahayakan kehidupan bersama maupun pribadi. Faktor kuncinya adalah melakukan gerakan literasi untuk mendorong pemahaman publik dampak positif dan negatif dunia digital.
Walaupun banyak informasi positif yang bisa disebarkan melalui kanal-kanal media sosial, tetapi informasi yang setengah benar, informasi benar yang dicampur dengan yang tidak benar, ataupun informasi yang sama sekali tidak benar, juga dengan mudah dan cepat dapat disebarkan melalui kanal-kanal medsos. Karena itu, pemerintah perlu terjun melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari hal-hal negatif.

Penggunaan internet of things yang begitu masif sebenarnya belum bisa dimaksimalkan seluruhnya oleh masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap fungsi internet masih pada taraf kulit luar dari keseluruhan operasional internet. Mayoritas pengguna internet hanya memakai lima persen layanan umum seperti browsing dan berkomunikasi, hanya beberapa persen saja yang bisa mengakses deep web, dan lebih sedikit lagi yang bisa mengakses dan memanfaatkan dark web. Padahal di ranah inilah berbagai hal bisa dilakukan melaui internet, termasuk kejahatan siber yang paling canggih.

Pada dua ranah operasi inilah internet bisa dipakai alat yang efektif untuk melakukan doxing dan phising untuk melakukan teror dan pelanggaran data pribadi seseorang yang bisa sangat merugikan reputasi orang tersebut. Internet of things yang semestinya membawa pemahaman masyarakat terhadap internet, malah menjadikan masyarakat ‘’know nothing about internet’’, tidak tahu apa-apa mengenai internet.

Pilpres AS pada 2016 menjadi salah satu kasus paling serius bagaimana internet mempengaruhi politik. Donald Trump dituduh telah menggunakan jaringan propaganda dari Rusia yang secara khusus melakukan penetrasi terhadap khalayak pemilih Amerika Serikat melalui berbagai akun palsu dan bodong untuk mendiskreditkan reputasi Hillary Clinton.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh FBI (Federal Buereau of Investigation) berhasil membongkar keberadaan lembaga riset Rusia yang disebut sebagai IRA (International Research Agency) yang mempunyai hubungan langsung dengan pusat kekuasaan di Kremlin. Hubungan yang mesra antara Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi indikasi kuat bahwa Putin telah mempergunakan pengaruh politik dan kekuatan teknologi komputasionalnya untuk memenangkan Trump.

IRA yang berpusat di St Petersburg, Rusia, telah menjadi senjata utama Putin dalam merancang dan melaksanakan propaganda politik berskala besar untuk memenangkan Trump atas Hillary. Meskipun skalanya masif tapi perang siber ini terjadi secara senyap. Senjata utama yang dipakai adalah media baru yang sudah sangat familiar, yaitu platform media sosial Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, dan Instagram. Senjata siber inilah yang menjadi alat utama untuk menyebarkan propaganda anti-Hillary dan pro-Trump.

Pada awalnya tidak banyak yang menyadari bahwa media sosial yang sangat menjanjikan dalam mempromosikan demokrasi dan deliberasi, justru akan menjadi sarana operasi politik yang kotor dan merusak. Tidak ada yang menduga bahwa Amerika Serikat yang selama ini menjadi tempat kelahiran dan sekaligus kampiun jagat digital, justru telah menjadi korban dari keganasan anak kandungnya sendiri. Inilah ironi teknologi yang sekarang menjadi dilema besar dalam pelaksanaan demokrasi di Amerika Serikat. Teknologi informasi internet telah menjadi Kotak Pandora, yang ketika terbuka, tidak bisa dikendalikan lagi oleh pemiliknya.

Komite Intelijen Senat Amerika Serikat membentuk lembaga khusus Special Counsel Investigation khusus untuk melakukan kegiatan kontra-intelijen untuk menyelidiki perang siber yang dilakukan Rusia di ranah digital Amerika Serikat dalam pemiliha presiden 2016.

Tim yang dipimpin Direktur FBI Robert Muller mengeluarkan laporan ‘’Muller Investigation’’ yang menyebut ada keterlibatan 13 pihak di Rusia dalam perang siber untuk mendiskreditkan Hillary Clinton.

Tim Muller membuktikan bahwa IRA bertanggung jawab terhadap beredarnya akun-akun palsu yang dioperasikan dari Rusia untuk memengaruhi pemilih Amerika melalui ratusan akun palsu yang menyebarkan unggahan-unggahan berisi kebencian rasial yang ekstrem. Dalam sebuah kasus, dua kelompok yang saling beda pendapat nyaris bentrok terbuka ketika sama-sama demo di jalanan. Setelah diselidiki ketahuan bahwa dua kelompok itu dipengaruhi oleh unggahan media sosial yang ternyata palsu dan dioperasikan dari Rusia.

Dalam menjalankan operasi intelijennya IRA memakai berbagai akun palsu yang dioperasikan oleh ‘’bot’’ atau robot digital yang terotomatisasi untuk menggaungkan pesan-pesan palsu melalui berbagai platform media sosial. IRA juga memakai pasukan troll untuk mengirim pesan digital dengan tujuan untuk memprovokasi dan membangkitkan tanggapan emosional atau kemarahan dari pengguna lainnya.

Skandal Cambridge Analytica secara khusus dibahas dalam buku ini. Ini adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada 2014. Data ini ‘’dijual’’ untuk dipergunakan untuk memengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Setelah kebocoran ini terbongkar, pendiri Facebook Mark Zuckerberg meminta maaf secara terbuka dan mengakui bahwa praktik itu tidak pantas dilakukan. Facebook dikecam luas karena skandal ini dan harga sahamnya melorot.

Selain di Amerika, perang propaganda komputasional oleh Rusia juga dilakukan di banyak negara, seperti Inggris, Brazil, Kanada, Tiongkok, Jerman, Polandia, Taiwan, dan Ukrania. Perang siber terjadi ketika ada perhelatan politik besar di negara itu. Ketika terjadi referendum Brexit di Inggris pada 2016 pasukan siber Rusia juga melakukan propaganda komputasional mirip dengan yang dilakukan di Amerika Serikat. Akibat provokasi akun-akun palsu Rusia itu masyarakat Inggris terprovokasi untuk memilih keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Perang komputasional juga masuk ke Indonesia pada pilpres 2014 dan 2019. Kasus Cambridge Analytica disebut sudah masuk ke Indonesia sejak masa-masa awal reformasi. Tetapi tingkat kemasifannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kasus di Amerika Serikat. Perang komputasional selama pilpres, terutama pada 2019, mengakibatkan polarisasi yang serius dalam masyarakat sebagaimana polarisasi yang terjadi pada masyarakat Amerika Serikat. Efek ‘’echo chamber’’ pada media sosial menyebabkan penggunanya lebih suka mendengar dan membaca apa yang sesuai dengan keinginannya. Karena itu mereka kemudian bergabung dengan kelompoknya sendiri, dan tidak akan mau mendengar dan membaca argumen kelompok lain.

Pembobolan data 279 juta KTP di Indonesia sekarang ini masih belum bisa dianggap sebagai bagian dari perang propaganda komputasional. Tetapi, kejahatan ini menunjukkan bahwa dark web dan deep web sudah dipergunakan oleh para bajingan digital di Indonesia untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kalau data ini jatuh ke tangan orang-orang jahat bisa dipakai untuk apa saja mulai dari pemerasan sampai ke pemalsuan hasil pemilu. (*)