Pemerintah Berupaya Terapkan UU Ciptaker di Sumbar, Demi Memperlancar Investasi Masuk

PADANG-KEMPALAN: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berupaya menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan Rapat Koordinasi terkait penerapannya serta pemantauan perkembangan penanaman modal di Padang pada Jumat (30/4).

Menurut situs resmi Kemenko Marves, hal ini bermaksud untuk meningkatkan kemudahan berusaha agar arus investasi masuk terus meningkat.

Rapat hybrid (gabungan tatap muka dan daring) dipimpin oleh Ferry Akbar Pasaribu selaku Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi dan dihadiri oleh Septian Hario Seto selaku Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves secara virtual, juga Dendy Apriandi sebagai Direktur Deregulasi Penenaman Modal BKPM.

Adapun Mahyeldui Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat menyempatkan diri guna menyampaikan pandangan umum mengenai potensi investasi di wilayah yang ia pimpin.

Dalam pemaparannya, Ferry menyatakan bahwa dampak dari pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar tiga persen.

“Jadi ekonomi kita tumbuh riilnya itu hanya 2 persen. Padahal agar Indonesia bisa maju kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal sebesar 5 persen per tahunnya,” tuturnya dalam rapat tersebut.

Maka dari itu, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ia mengatakan penerapan UU Ciptaker merupakan upaya mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Baginya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terdapat 245 bidang usaha prioritas yang didorong oleh Pemerintah dengan diberikan insentif fiskal, ataupun non fiskal.

Sementara itu, sektor UMKM juga mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mengakses jaminan kredit dan pelatihan peningkatan kapasitas.

“Terkait hal ini, saya melihat peluang dari Sumatera Barat bisa bermain di UMKM di bawah Perpres Nomor 10 ini. Sumatera Barat memiliki potensi SDM yang luar biasa di bidang kewirausahaannya, tidak perlu diragukan lagi,” tambahnya.

Ia melihat peluang pada Sektor Pariwisata di Kepulauan Mentawai dan mengatakan Sumbar memiliki peran yang penting sebagai kontributor utama dalam perekonomian Indonesia, maka dari itu, menurutnya perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong kemudahan berusaha.

Selain itu, Dandy Apriandi juga memaparkan pandangannya dengan mengatakan perlunya strategi perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia. Menurutnya, dibutuhkan komitmen yang kuat antara K/L di pusat dan daerah serta upaya diseminasi kebijakan secara berkelanjutan di pusat maupun daerah kepada pelaku usaha, K/L, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Guna memberikan kemudahan berusaha, UUCK mengadopsi pendekatan investasi berbasis risiko (Risk Based Approach). Dengan demikian pengurusan administrasi investasi didasarkan pada tingkat risikonya, yaitu investasi berisiko rendah, menengah dan tinggi.

“Kategori Rendah, hanya memerlukan Nomor Izin Berusaha (NIB) saja sebagai dasar legalitas untuk memulai usaha. Kategori menengah, memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Kategori Tinggi memerlukan NIB dan izin,” kata Dendy.

Maswar Dedi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat turut menyampaikan gambaran investasi di Sumatera Barat dan mengatakan bahwa realisasi investasi dalam maupun luar negeri di Sumbar selama 2020 mencapai 4.914 Triliun Rupiah seraya mengatakan bahwa realisasi PMDN terbesar tahun 2020 ada di Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai 1,1 triliun lebih.

Adapun Mahyedi Ansharullah, Gubernur Sumbar menegaskan bahwa provinsinya memang membutuhkan investasi untuk meningkatkan ekonominya seraya mengatakan kesiapan Sumatera Barat untuk mempermudah investasi masuk. (Situs Kemenko Marves, reza m hikam)