Blusukan ke Malang, Jokowi Tinjau Panen Raya

MALANG-KEMPALAN: Presiden Joko Widodo berkunjung ke Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang pada Kamis (29/4) untuk meninjau panen raya di desa itu serta berdialog dengan para petani sekitar yang menurut situs resmi Kementerian Pertanian, mampu memproduksi sebanyak delapan ton per hektar.

“Siang hari ini saya ada di Malang untuk melihat panen dan tanam. Saya juga akan melihat penggilingan dan ingin memastikan bahwa produksi padi pada panen yang ada betul betul bisa memenuhi kebutuhan rakyat,” ujar Presiden.

Ia berangkat ke kabupaten tersebut ditemani dengan Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian dan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah bupati yang tidak disebutkan namanya.

Menurutnya, keberhasilan panen dan tanam tahun 2021 akan menentukan berapa kebutuhan rakyat secara merinci agar ke depan Indonesia tidak perlu mengimpor beras atau bergantung kepada negara lain, seperti yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

“Sehingga benar-benar ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, maka kepastian mengenai jumlah itu bisa dikalkulasi dan dihitung. Oleh sebab itu kita tidak perlu impor. Tapi ingat itung-itungannya harus pasti karena ini menyangkut masalah perut rakyat,” katanya.

Berdasarkan laporan yang ada, menurutnya saat ini para petani membutuhkan alat mesin produksi seperti traktor dan combine harverster yang ia janjikan akan segera dipenuhi guna mendukung jalannya produksi. Pernyataan ini juga didukung oleh Menteri Pertanian yang berjanji akan menyalurkan alat mesin pertanian serta memastikan bahwa bantuan itu akan turun minggu depan.

“Sekali lagi saya berharap ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita betul betul bisa kita raih tanpa harus impor dari negara lain,” tambah Jokowi.

Presiden menegaskan upaya memastikan langsung produksi dan stok beras nasional saat ini sangat penting. Pasalnya, kebutuhan beras masyarakat merupakan agenda utama pemerintah yang harus dipenuhi dan menjadi dasar mengambil kebijakan yang tepat yakni impor atau tidaknya.

“Sehingga, kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padi yang dipanen dan muncul produksi menjadi beras, sehingga mengenai jumlah betul-betul bisa dihitung. Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor. Tapi itu hitungannya harus benar-benar pasti, karena itu menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat,” tutur Jokowi.

Sementara itu, Yasin Limpo berkomentar terkait harga gabah, ia berkomitmen agar harga gabah tidak turun dan menguntungkan bagi petani dengan memasifkan gerakan serap gabah bersama Bulog, BUMN dan pemerintah daerah. (Situs Kementan, reza m hikam)