Rusia Dipojokkan dalam Masalah SWIFT, Dampak Masalah Ukraina

MOSKOW – KEMPALAN: Amerika Serikat mengancam akan memutus Rusia dari sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) yang telah menggantung di hadapan negeri tirai besi itu selama bertahun-tahun. Hal ini ditanggapi Rusia dengan membentuk alternatif dalam negeri yang dikenal sebagai SPFS, akronim bahasa Rusia dari System for Transfer of Financial Messages.

Andrei Krutsikh, Perwakilan Khusus Presiden Rusia untuk kerjasama internasional bidang keamanan informasi mengumumkan pada Rabu (28/4) bahwa Rusia siap untuk dan akan menanggapi segala kemungkinan dimana dirinya akan tertutup aksesnya dari SWIFT, namun tidak merasa bahwa negara manapun akan mengambil resiko melakukan langkah itu.

“Biarkan mereka mencobanya … Sejauh asuransi teknologi dan militer-politik terhadap pemutusan sambungan, orang harus bertanya kepada spesialis khusus di bidang ini. Tapi ‘kereta lapis baja kami berdiri di jalur samping’, dan kami percaya penuh pada kekuatan kami dan kekuatan tanggapan kami,” kata Krutskikh seperti yang dikutip Kempalan dari Sputnik.

Pejabat itu menambahkan bahwa Rusia telah memperkuat kemampuan keamanannya yang telah menolong lainnya dari “resiko” berhadapan dengan dirinya.

Pada awal Rabu, Sergei Lavrov selaku Menteri Luar Negeri Rusia telah mengatakan bahwa Rusia memiliki basis untuk alternatif terhadap SWIFT dan bahwa pemerintah dan bank sentralnya “harus melakukan segalanya untuk membuat basis ini dapat diandalkan, untuk menjamin kemerdekaan penuh dan untuk melindungi dari kerusakan yang mungkin dilakukan seseorang pada kita.”

Eropa: Mengaitkan SWIFT dengan Masalah Ukraina

Sementara itu, lebih dari 50 anggota Parlemen Eropa telah memilih solusi atas permasalahan Ukraina dengan mengajukan untuk memutus Rusia dari sistem pembayaran SWIFT dan mencegah pembelian pasokan minyak dan gas Rusia jika agresi dan destabilisasi Rusia atas Ukraina berlanjut, dan perilaku kasar dan serangan langsung terhadap negara anggota Uni Eropa meningkat hingga tindakan militer.

Dalam rancangan resolusi yang diajukan pada hari Rabu “di Rusia, kasus Alexei Navalny, pembangunan militer di perbatasan Ukraina dan serangan Rusia di Republik Ceko,” kelompok yang sebagian besar anggota parlemen Eropa Timur menyarankan bahwa jika ketegangan saat ini atas Ukraina berubah menjadi invasi langsung dari Rusia, impor “minyak dan gas dari Rusia ke UE [harus] segera dihentikan, sementara Rusia harus dikeluarkan dari sistem pembayaran SWIFT, dan semua aset oligarki di UE yang dekat dengan otoritas Rusia dan keluarga di UE perlu dibekukan dan visa mereka dibatalkan.”

Namun resolusi tersebut tidak menjelaskan apa yang memprovokasi Rusia untuk “menginvasi” Rusia. Pemerintah negara itu telah berkali-kali mendesak pemerintahan Ukraina yang sekarang untuk berkomitmen atas perjanjian damai Minsk. Selanjutnya, Resolusi itu juga menyalahkan Rusia atas kemerosotan situasi keamanan di Timur Ukraina dan mengkritik Rusia kaena menangguhkan “hak lintas tak bermasalah untuk kapal perang dan kapal komersial” melalui Selat Kerch hingga 31 Oktober.

Ditambah lagi, Josep Borrell selaku kepala urusan kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan kepada wartawan bahwa hubungan antara Moskow dan Brussel ialah pada titik terendah dan dapat semakin memburuk di masa depan. Borrell menuding Rusia “berpura-pura” menjadi penengah netral dalam konflik di timur Ukraina dan mengklaim Moskow tidak tertarik dengan pelaksanaan perjanjian Minsk.

“Hingga saat ini, Rusia tidak menunjukkan keinginan untuk mengakhiri konflik dengan syarat yang akan melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan Ukraina. Bagi Rusia, implementasi penuh dari perjanjian Minsk bukanlah syarat utama. Bagi kami, itu adalah,” tuduhnya. (Sputnik, reza m hikam)