BPOM: Vaksin Nusantara Janggal

JAKARTA-KEMPALAN: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menegaskan pemerintah akan terus memastikan efektivitas, keamanan dan kelayakan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi.

Pernyataan ini dikemukakan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 merespons berbagai temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada pembuatan vaksin Covid-19 Nusantara.

“Oleh karenanya, dalam berbagai pengembangan vaksin di Indonesia termasuk vaksin Nusantara, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diakui dan sesuai standar WHO,” kata Wiku saat dihubungi, Rabu (14/4).

BPOM sebelumnya menyebutkan bahwa vaksin Nusantara memiliki sejumlah kejanggalan. Misalnya, seperti correction action yang kerap kali diabaikan saat pelaksanaan uji klinik fase pertama.

Selain itu, ada juga tahapan good critical trial, good manufacturing yang belum terpenuhi. Bahkan, proof of concept dan efektivitas terkait kemampuan meningkatkan antibodi belum meyakinkan.

Vaksin yang digagas oleh eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu kini tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan uji tahap berikutnya.

Wiku enggan memberikan komentar lebih jauh terkait kelanjutan uji klinis fase pertama vaksin Nusantara. Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan dari BPOM selaku regulator.

“Kewenangan tersebut ada di BPOM selaku otoritas resmi dalam hal pengawasan obat dan makanan,” katanya. (cn/ist)