Jurnalisme di Ambang Kehancuran

Oleh:

Dr. Dudi Iskandar

(Dosen Universitas Budi Luhur, Jakarta, Penulis Buku “Mitos Jurnalisme”)

KEMPALAN: Konglomerasi media di negeri (dan di berbagai belahan dunia) ini sudah sangat lumrah. Harry Tanoesoedibjo melalui MNC Group, menaungi RCTI, Global TV, MNC, Koran Sindo, sindonews.com, Okezone.com, dan beberapa tv kabel. Jacob Oetama melalui Kompas Group menaungi Kompas.com, Kompas TV, Warta Kota, Berita Kota dan sebagainya; Surya Paloh memiliki Media Group dengan anak perusahaan surat kabar Media Indonesia, MetroTV, MetroTVnews.com, Lampung Post, dan sebaginya. Aburizal Bakrie mempunyai TVOne, ANTV, Viva.co.id; Chairul Tanjung membawahi TV7, TransTV, Detik.com, dan lain-lain. Indosiar dan SCTV, liputan6.com dan anggota lainnya juga dalam satu grup kepemilikan.

Selain konglomerasi medianya, keterlibatan dan afiliasi politik mereka juga yang menjadi persoalan besar bagi pengembangan dan perkembangan jurnalisme dan demokrasi di Indonesia. Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Nasdem, Aburizal Bakrie mantan Ketua Umum Partai Golkar, Hary Tanoesoedibjo Mendirikan Partai Perindo setelah gagal bersinar dengan Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat. Jacob Oetama dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena kesamaan ideologi dari Partai Kristen Indonesia yang fusi menjadi PDI di era Orde Baru. Chairul Tanjung dekat dengan Partai Demokrat ketika menjadi anggota kabinet pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keterlibatan pemilik media di politik pun hal yang lumrah di kolong jagat ini.

Singkat kata nyaris semua media memiliki afiliasi, hubungan, dan kepentingan dengan partai politik. Ini yang menimbulkan vested-interest; kepentingan sesaat; kepentingan pragmatis. Dengan begitu, media di Indonesia tidak netral; tidak independen; tidak bisa menentukan dirinya sendiri sebagai media. Ia berada di pihak (kepentingan) tertentu. Ironis dan pasti bukan kepentingan publik. Padahal, independensi, netralitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik adalah harga mati bagi sebuah media.

Sesungguhnya hubungan media dengan politik sama tuanya dengan usia media itu sendiri. Media massa yang diyakini muncul pertama kali pada era Julius Cesar. Saat itu ada dua media massa, yaitu, Acta Diurna dan Acta Senatus. Acta Diurna adalah pengumuman dari agenda dan kegiatan kerajaan. Saat ini populer dengan lembaga eksekutif. Sedangkan Acta Senatus merupakan catatan harian tentang agenda dan kegiatan senat atau setara dengan DPR saat ini. Dengan demikian, sesungguhnya, politik adalah urat nadi media massa pada masa awal kelahirannya. Tidak heran bila hingga kini, mayoritas proses dan produksi jurnalisme di negeri ini tidak bisa lepas dari kepentingan politik.

Secara historis, pers ideal yang menjadi pilar keempat demokrasi yang objektif, netral dan non-partisan tak pernah terjadi di negeri ini. Ia pernah dijadikanalat melawan penjajah sebelum Indonesia merdeka; menjadi alat partai politik ketika demokrasi liberal; tangan kekuasaan pada masa Orde Baru; dan kooptasi pemilik modal di era reformasi.  Dengan kata lain, pers di negeri ini selalu berpihak. Apapun bentuknya. Dengan kondisi tersebut wartawan tidak memiliki independensi untuk menentukan kebijakan media sehingga ada jarak antara berita sebagai produk jurnalistik dengan profesionalismenya.

Di era modern dengan kapitalisme sebagai urat nadi, media dan politik bertemu dengan faktor bisnis. Dengan tuntutan kapitalisme media berubah menjadi industri; perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Ia bukan lembaga sosial sebagaimana fungsi dasarnya, yakni, menyampaikan berita. Maka lengkaplah penderitaan pers Indonesia ketika media bersinergi dengan bisnis dan politik. Berita sebagai jantung jurnalisme kehilangan substansinya.

Media hanya bisa menjadi pilar keempat demokrasi (posisi ideal) jika mengambil jarak menjaga netralitas dan bersikap independen dengan tiga jenis kekuasaan yang terdapat pada lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Keberjarakan dengan politik, ekonomi, dan bisnis serta pemegang kekuasaan akan membuat media berani bersikap kritis. Sebaliknya, jika dalam satu naungan kekuasaan, ungkapan Lord Acton ‘power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely’ (Kekuasaan itu cenderung berbuat korup, kekuasaan yang mutlak akan  korup secara mutlak) menemukan kebenarannya.

Persekutuan media, bisnis, dan politik di tangan satu orang atau beberapa orang hanya akan melahirkan Orde Baru dalam bentuk lain atau Orde Baru Jilid Dua. Asumsi ini muncul berangkat dari peran media yang dimanfaatkan seseorang atau segelintir orang untuk menyebarkan pesan dan mempertukarkan makna kepada khalayak. Demi memperkokoh kekuasaan, untuk mencapai popularitas, dan guna memperpanjang roda bisnis, media menjadi kendaraan yang paling efektif. Di sinilah fungsi media berubah. Ia tidak memiliki makna hakiki. Makna denotatifnya tidak ada. yang muncul adalah media dalam makna konotatif. Di sinilah media menjadi mitos, kata Roland Barthes.

Benar adanya keberadaan media adalah salah satu indikator demokrasi. Dalam konteks itu media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, media yang seperti digambarkan di muka (partisan, tidak bertanggung jawab, dan berorientais bisnis) ia bukan indikator demokrasi. Ia menjadi penghambat demokrasi atau sistem otoriter dalam bentuk lain; kekuasaan lain.

Pers menjadi mitos ketika pers kehilangan makna denotatifnya, sebagai penyampai informasi dan author makna bagi khalayak; pers menjadi mitos ketika ia berada di wilayah konotatif. Pers yang berfungsi sebagai penopang kekuasaan, penghasil bisnis, dan pemuas syahwat politik adalah pers dalam wujud mitos. Ia bukan lagi sebagai pilar keempat demokrasi tetapi pers sebagai penghancur demokrasi

Bacalah dan tontonlah berita di semua media hari ini. Nyaris tanpa nilai agung jurnalisme. Kabar kebohongan berserakan; tanpa verifikasi fakta; tuna cover all-sides; tak ada tanggung jawab; buta hati nurani. Isinya fitnah, sumpah serapah, dan caci maki. Semuanya dipakai satu hal, kepentingan! Tugas suci, fungsi mulia, dan nilai luhur jurnalisme tenggelam (ditenggelamkan secara kasat mata); dikubur tanpa nisan; hilang tanpa bekas. Masyarakat hanya melongo; publik bengong semata.

Publik dipaksa untuk menonton acara konstruksi yang diametral dengan akal sehat. Massa yang menunjukan pada katagori publik, banyak, tidak saling mengenal, dan tidak teridentifikasi dijejali informasi yang bersifat pribadi. Publik disuguhi tayangan yang tidak mendidik. Mencampakkan common sense. Jauh dari mencerahkan.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda pers menyadari kekeliruannya atau kembali ke jalan yang benar. Bahkan, kian menjauh dengan lebih telanjang, sarkastis, dan tanpa rasa malu. Bahwa mereka sudah menyimpang dari tujuan awal, sebagai penyampai berita dan pencari kebenaran. Kondisi ini menempatkan masyarakat sebagai tumbal; menerima informasi yang sesat, yang dikonstruksi menurut kepentingan pribadi dan golongan, bukan kepentingan publik.

Singkat kata jurnalisme kita menghadirkan absurditas! Tanpa makna apapun! Oleh sebab itu, jangan pernah bertanya di manakah nilai berita (news value), kebenaran yang disajikan, kepentingan publik mana yang dibela, dan etika jurnalistik yang dipakai, serta di mana nurani wartawan dalam dunia jurnalistik di negeri ini. Semuanya sudah terbeli oleh beragam kepentingan di luar jurnalisme; Jurnalisme di ambang kehancuran; atau memang sudah ambruk; tidak menyisakan apapun selain seonggok fakta dan segepok data yang dipermainkan. Ia fakta tanpa makna. Doktrin fact is secred and opinion is cheap dalam dunia jurnalisme kita sudah usang. Fakta ‘diperkosa’ dan opini diarahkan untuk memuaskan syahwat di luar jurnalisme. Kekuasaan, ideologi, politik, uang, kepentingan!

Kini, menuntut media objektif, netral, independen, imparsial, dan non-partisan bak berteriak di gurun pasir. Ia akan hilang dengan sendirinya. Dan, lantas mati secara tragis. Mengenaskan! (*)