Respon Pemberontak Bersenjata Karen dan Shan terhadap 400 Lebih Kematian di Tangan Rezim Militer Myanmar

NAYPYIDAW-KEMAPALAN: Hingga Jumat (26/3) malam, jumlah korban tewas mencapai 423 orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan rezim militer Myanmar, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Namun setelah tujuh orang lagi dibunuh oleh pasukan keamanan rezim militer Myanmar pada hari Jumat (26/3) dan Kamis (27/3) larut malam, dan terus meningkat hingga jumlah kematian total saat ini menjadi 423.

Karena jumlah korban tewas yang semakin naik, kelompok pemberontak bersenjata Karen dan Shan memberikan respon atas hal tersebut dan mengecam secara langsung tentang apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga sipil.

Melansir dari Irrawaddy, Organisasi bersenjata etnis tertua dan paling terkemuka di Myanmar, Persatuan Nasional Karen (KNU), menolak untuk bertemu dengan pemimpin kudeta di negara itu, Jenderal Senior Min Aung Hliang kecuali pasukannya berhenti membunuh warga sipil dan memberikan kebebasan kepada semua tahanan yang ditangkap setelah kudeta.

Minggu lalu militer mengundang KNU untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut tentang proses pembangunan perdamaian. Nmaun, pemimpin KNU Padoh Saw Mutu Say Poe mengatakan kelompok itu akan bertemu dengan pemimpin Tatmadaw (militer Myanmar) hanya ketika Tatmadaw melaksanakan tuntutannya, yang mencerminkan keinginan orang-orang di Myanmar.

Sebelum kudeta, ketua KNU dikenal karena hubungannya yang hangat dengan militer negara. Kelompok pemberontak itu menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan Tatmadaw pada 2012 dan merupakan penandatangan perjanjian gencatan senjata nasional (NCA) pada akhir 2015.

Sementara itu, Yawd Serk, ketua kelompok pemberontak bersenjata Shan dan Dewan Restorasi untuk Negara Bagian Shan (RCSS) mengatakan “Tidak ada yang mempercayai tentara Myanmar”.

Pemimpin Shan mengungkapkan kebencian atas perilaku pasukan Myanmar, sambil menunjukkan bahwa komunitas etnis yang tinggal di daerah perbatasan telah mengalami kebrutalan semacam ini selama lebih dari 50 tahun. Dia mengatakan RCSS mendukung gerakan yang bermunculan di seluruh negeri yang menentang pengambilalihan militer dan, secara kritis, menunjukkan kesediaan Shan untuk bekerja dengan mereka.

Dia menekankan bahwa akar penyebab krisis saat ini adalah Konstitusi 2008, dengan mengatakan bahwa itu harus dibatalkan dan diganti dengan konstitusi demokratis federal. Sampai saat itu, katanya, tidak akan ada kebebasan atau perdamaian abadi. Namun dia juga berhati-hati untuk meredam ekspektasi bahwa RCSS atau kelompok etnis lainnya akan bergegas memberikan dukungan fisik kepada gerakan protes, meski mereka kini jelas memiliki musuh bersama. (Irrawaddy, Abdul Manaf Farid)