KPK Tetapkan Nurdin Abdullah Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi Proyek Infrastruktur di Sulsel

JAKARTA–KEMPALAN: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER)

KPK juga menetapkan Agung Sucipto (AS) direktur PT Agung Perdana Bulukumba sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat

”KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sebagai penerima NA dan ER. Sebagai pemberi yakni AS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (28/2) dini hari.

Firli menjelaskan, AS telah lama kenal baik dengan NA yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Terlebih, AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel.

Menurut Firli, sejak Februari, telah ada komunikasi aktif antara AS dengan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah untuk bisa memastikan agar AS bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya pada 2021.

”Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya dikerjakan AS,” ujar Firli.

Selanjutnya kata Firli, pada 26 Februari 2021 Agung diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada NA melalui ER. Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir 2020, NA menerima uang sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 2021, NA menerima uang Rp 1 miliar. (fajar/tan)