CANBERRA-KEMPALAN: Pemerintah Australia menyuarakan kekesalannya setelah Facebook memblokir berita di Australia dalam eskalasi perselisihan yang mengejutkan atas undang-undang yang mengharuskan mereka untuk membayar konten berita.
Melansir Reuters, Facebook menghapus konten berita dari pemerintah dan badan amal negara bagian Australia serta dari organisasi berita domestik dan internasional, tiga hari sebelum peluncuran program vaksinasi Covid-19 nasional.
Meskipun tindakan tersebut terbatas pada Australia, publisher Eropa bersama dengan politisi Inggris dan Kanada menggambarkannya sebagai upaya untuk menekan pemerintah yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa.
“Tindakan Facebook untuk tidak bersahabat dengan Australia hari ini, memutus layanan informasi penting tentang layanan kesehatan dan darurat, sama sombongnya dengan mengecewakan,” tulis Perdana Menteri Australia Scott Morrison di halaman Facebook-nya sendiri seperti yang dilansir Reuters.
Masyarakat Australia mendukung pemerintah saat ini yang sedang bersitegang dengan Facebook setelah aksi pemblokiran semua konten berita di platformnya pada Rabu (17/2/2021). Mulai Kamis pagi (18/2/2021) warga Australia tidak bisa mengunggah tautan berita, atau melihat akun-akun Facebook dari kantor berita seluruh dunia.
Facebook melakukannya sebagai balasan atas RUU Pemerintah Australia, yang mengharuskannya membayar konten-konten berita di platform mereka kepada media mainstream.
Sejauh ini, menurutnya masyarakat Australia mendukung kuat pemerintah yang mengejar platform milik Mark Zuckerberg untuk mengikuti aturan “Negeri Kanguru”. “Barganing pemerintah Australia jadi sangat kuat didukung masyarakat. Facebook salah ambil langkah,” ungkapnya, Jumat (19/2/2021).
“Orang-orang Australia sekarang sedang marah dengan Facebook,” ucapnya. Masyarakat Australia, kata Hellena, memiliki kebiasaan mengakses Facebook untuk mendapatkan semua informasi berita, tapi kemudahan itu diusik oleh platform itu sendiri.
Sementara itu, Kanada berkomitmen untuk mengikuti langkah Australia untuk mewajibkan Facebook membayar ke penerbit atau perusahaan media untuk artikel berita yang masuk ke platform tersebut.
“Kanada ada di garis depan pertempuan ini… Kami masuk ke kelompok pertama negara-negara di dunia yang melakukan hal ini,” kata Menteri Warisan Budaya Kanada, Steven Guilbeault, dikutip Antara dari Reuters, Jumat (19/2/2021). (kn/km/su/ist)

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi