A Functional Democracy: Pelajaran dari Kemenangan Partai Buruh di Inggris untuk Indonesia

waktu baca 3 menit

Oleh: Rizky Bangun Wibisono (Peneliti bidang Demokrasi & Hak Asasi Manusia di Nusantara Center of Social Research)

KEMPALAN Hasil pemilu di Inggris baru-baru ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana demokrasi yang sehat seharusnya bekerja. Kemenangan signifikan yang diraih oleh Partai Buruh menunjukkan bahwa ketika pemerintahan gagal menjalankan tugasnya, terlibat dalam skandal tak berkesudahan, dan secara terang-terangan menyalahgunakan etika, mereka akan menghadapi konsekuensi elektoral yang besar. Di bawah kepemimpinan Rishi Sunak, pemerintah konservatif mengalami banyak kegagalan, mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga berbagai skandal politik. Kebijakan yang tidak populer dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat memperburuk situasi, mengakibatkan penurunan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk kelas pekerja dan masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya, Pemilu kali ini memberikan kekalahan paling bersejarah untuk konservatif dalam 10 tahun terakhir.

Perbedaan mencolok antara politik di Inggris dari negara demokrasi maju lainya seperti Amerika Serikat adalah bagaimana para pemimpin yang gagal tetap harus menghadapi konsekuensi politik yang signifikan di Inggris, sementara di Amerika Serikat, popularitas Donald Trump tetap stabil meskipun menghadapi berbagai kontroversi. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik lokal yang kuat dan fungsional di Inggris menciptakan sistem umpan balik yang efektif, disaat pemimpin yang tidak kompeten dapat diganti dan “dihukum” melalui Pemilu. Bahkan partai kecil di Inggris bisa mendapatkan dukungan yang signifikan jika mereka bekerja dengan baik di lingkungan konstituen mereka. Sebaliknya, di negara besar seperti Amerika Serikat dan Indonesia, model partai dalam pemilu nasional sering terjebak dalam perangkap politik partai yang membuatnya semakin rumit.

Namun, perlu disadari bahwa dalam kasus pemilu Inggris, Keir Starmer dan Partai Buruh juga tidak sempurna. Sikap mereka terhadap genosida di Gaza dan keberpihakan pada pemerintah Israel menimbulkan kontroversi. Tidak mengherankan mengingat sejarah panjang keberpihakan Inggris kepada Israel. Meskipun sistem politik Inggris mungkin berjalan lebih baik, pemilih di sana juga sering terjebak dalam konsep “lesser of two evils.” Hal ini menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan juga terjadi di negara maju. Beberapa ahli di Inggris bahkan menyebutkan, “Labour is just a Red Tories,” yang berarti Partai Buruh tidak jauh berbeda dengan Partai Konservatif dalam beberapa aspek kebijakan.

Pelajaran penting dari pengalaman Inggris ini sangat relevan bagi Indonesia, terutama menjelang Pilkada serentak 2024. Pertama, pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan harus ditekankan. Pemimpin yang gagal memenuhi harapan publik dan terlibat dalam skandal harus siap menghadapi konsekuensi politik. Kedua, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat krusial untuk menjaga dukungan publik. Ketiga, penguatan politik lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa politisi lokal yang kompeten dan memiliki rekam jejak baik dapat berkembang. Keempat, partai atau calon alternatif harus mampu menawarkan solusi yang nyata dan kredibel untuk masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga memberikan pilihan yang benar-benar bermanfaat bagi pemilih.

Dengan belajar dari demokrasi Inggris, kita bisa mengharapkan Pilkada 2024 di Indonesia menjadi lebih adil dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Kemenangan Partai Buruh di Inggris adalah pengingat bahwa pemimpin harus selalu bertanggung jawab kepada rakyat yang mereka layani, dan bahwa demokrasi yang sehat akan selalu menghukum mereka yang gagal memenuhi tanggung jawab tersebut.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *