Eijkman

KEMPALAN: Maskapai Garuda diplesetkan menjadi ‘’Good and Reliable under Dutch Administration’’, bagus dan andal di bawah pemerintahan Belanda. Ketika masih dikelola Belanda maskapai ini jaya, setelah dikelola rezim Indonesia maskapai ini hampir bangkrut karena kebanyakan utang.

Garuda pun dipelesetkan menjadi ‘’Greedy and Relentless under Domestic Authority’’, rakus dan tidak berhenti (utang) di bawah pemerintahan domestik (Indonesia). Di bawah rezim yang berkuasa sekarang Garuda rakus tidak henti menumpuk utang sampai hampir bangkrut.

Satu lagi lembaga bergengsi warisan Belanda yang sekarang tutup di bawah pemerintahan demestik, yaitu Lembaga Biologi Eijkman. Tepat pada awal 2022 lembaga penelitian yang didirikan semasa pemerintahan kolonial Belanda itu ditutup dan diintegrasikan ke dalam lembaga baru BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Sejak didirikan tahun 1888, Lembaga Eijkman memiliki tradisi ilmiah yang panjang dan membanggakan. Lembaga ini telah melakukan banyak penelitian di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran, dengan fokus pada aspek biomedis, biodiversitas, bioteknologi, dan biosekuritas.

Tidak banyak yang tahu ternyata Indonesia pernah menghasilkan pemenang Hadiah Nobel. Dialah Dr. Christian Eijkman, seorang dokter syaraf yang menjadi direktur pertama lembaga penelitian ini.

Ketika diangkat menjadi direktur, Eijkman mendapat tugas untuk meneliti penyakit beri-beri. Ia menghasilkan penemuan besar tentang hubungan antara penyakit tersebut dengan kekurangan vitamin B1. Penemuan Eijkman membuka khazanah baru tentang vitamin. Berkat jasanya tersebut, ia mendapat Penghargaan Hadiah Nobel 1929.

Pembubaran Eijkman dan peleburannya kedalam BRIN menjadi sorotan dan kritik publik terutama kalangan akademis. Isu relasi kuasa di BRIN menjadi kontroversi dengan diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah. Megawati didampingi oleh Sri Mulyani Indrawati dan Soeharso Manoarva sebagai wakil ketua. Semua orang yang ada di dewan pengarah adalah orang-orang yang dipilih dan ditunjuk oleh rezim dan umumnya tidak punya pengalaman yang mumpuni dalam dunia riset.

Pengangkatan Megawati sebagai ketua dewan pengarah dianggap tidak tepat, bukan karena Megawati hanya lulusan SMA, tetapi karena Megawati adalah ketua partai politik terbesar di Indonesia yang sekarang sedang berkuasa.

Mega memperoleh gelar doktor honoris causa dari beberapa universitas, dan kemudian memperoleh gelar profesor dari Universitas Pertahanan. Meski demikian, polesan intelektual ini tidak serta-merta memberinya legitimasi untuk menjadi dewan pengarah lembaga yang seharusnya punya gengsi intelektual tinggi seperti BRIN.

Lembaga riset di mana pun di dunia seharusnya independen dari kekuasaan, meskipun lembaga itu menerima dana dari pemerintah. Lembaga riset ilmiah harus dipimpin oleh seseorang yang mempunyai prestasi dan reputasi ilmiah, bukan oleh seseorang yang punya kekuasaan politik.

Membayangkan BRIN di bawah Megawati Soekarnoputri sama saja membayangkan NASA (lembaga antariksa Amerika Serikat) dipimpin oleh Donald Trump atau oleh George Bush sebagai dewan pengarah.

Tugas BRIN tidak jauh-jauh dari NASA karena sama-sama meneliti dan mengeksplorasi ruang angkasa. Hasil penelitian NASA memang menjadi legitimasi politik bagi rezim yang berkuasa setelah menjadi hasil teknologi terapan. Tetapi proses penelitian yang dilakukan tetap independen dari intervensi kekuasaan.

Pendaratan Apollo-11 di Bulan pada 1969  oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin bukan sekadar sebuah proyek ilmiah melainkan sebuah proyek politik. Amerika sedang berada pada puncak perang antariksa melawan Uni Soviet yang juga berambisi untuk mengirim manusia ke Bulan. Perang itu disebut sebagai ‘’space race’’ balapan menuju ruang angkasa yang juga melahirkan ‘’arm race’’ persaingan untuk memroduksi senjata ruang angkasa paling mematikan dan menghancurkan.

Peleburan Eijkman ke dalam BRIN adalah upaya melakukan kooptasi total terhadap semua potensi kekuasaan dan merengkuhnya menjadi bagian dari kekuasaan. Korporatisme negara dilakukan secara mutlak dan menyeluruh. Mulai dari partai politik sampai ke lembaga riset, semua disedot masuk ke dalam korporatisme negara. Inilah indikasi negara totaliter yang menginginkan kekuasaan yang mutlak dan total.

Lembaga strategis seperti BRIN yang seharusnya independen pun harus masuk dalam kooptasi negara dan menjadi bagian dari korporatisme negara. Semua hasil riset harus sesuai dengan nilai-nilai Pacasila. Megawati juga menjadi ketua dewan pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dan menghendaki ada paralel antara BRIN dan BPIP, entah bagaimana cara memparalelkan dua lembaga itu.

Kita mengalami masa-masa ketika rezim yang berkuasa begitu obsesif terhadap Pancasila. Ada sistem ekonomi Pancasila, ada demokrasi Pancasila, sepak bola pun harus Pancasila. Ketika pertandingan final tidak bisa menghasilkan juara maka diputuskan untuk menjadikan kedua finalis sebagai juara bersama.

Kooptasi Eijkman oleh BRIN adalah wujud relasi kuasa yang paling nyata. Foucault mengingatkan relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Hubungan itu begitu erat sampai tidak terpisahkan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan.

Dalam istilah lain…